Tambang Batu Cipondok Berijin


RAKYATCIREBON.CO.ID - Plt Bupati Kuningan Dede Sembada membantah bahwa galian tambang batu yang berada di Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin adalah illegal. Ketika diirinya mengecek ternyata itu bukan galian illegal dan sudah mendapat ijin dari Provinsi.

“Dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2014 kaitan pemberian ijin minerba, menjadi sepenuhnya kewenangan gubernur,” kata Plt Bupati Dede Sembada kepada sejumlah awak media, diruang kerjanya, kemarin.

Menurut Plt Bupati, dirinya juga sudah memanggil pejabat terkait yakni Kadis DPMPTSP, Kadis LH dan Kadishub, untuk meminta klarifikasi galian batu di Desa Cipondok, PT Pandu Permana atas Nama Hasan Sambudi telah mengajukan ijin sejak Tahun 2015, kalo kewenangan kabupaten hanya dari sisi ijin lingkungan, Sehingga Tahun 2017 Terbitlah Ijin lingkungan Dasarnya UKL/UPL yang dilakukan Dinas LH, dalam proses penerbitan ijin lingkungan sesuai dengan PP 27 Tahun 2012, sudah pasti melibatkan masyarakat disekitar area, disamping memperhatikan Peruntukan Ruang.

“Terbitnya Ijin dari Gubernur tahun 2018 itu, sama sekali tidak didasarkan atas keputusan Bupati karena dalam hal penerbitan ijin itu sepnuhnya kewenangan gubernur, memperhatikan rekomendasi dari Tim Teknis yang didasarkan UKL/UPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kuningan,” jelasnya.

Jika keberadaan tambang batu menjadi polemik dan merugikan masyarakat, kata Desem, dirinya sebagai Plt Bupati akan menyampaikan kepada Gubernur, untuk meyakinkan itu semua dirinya akan turun ke lokasi memastikan kondisi yang sebenarnya.

“Bagi kami pemerintah daerah kepentingan masyarakat harus di utamakan diatas segalanya, tidak ada ruginya kita tidak memiliki tambang batu kalo kondisinya membahayakan keseselamatan warga,” tegasnya.

Desem menambahkan, di ketentuan Pasal 46 ayat (3) Perda 26 tahun 2011 tentang RTRW, Kecamatan Cibinbin itu termasuk peruntukan untuk pertambangan mineral dan batuan, diantaranya pertambangan batuan andesit seperti yang di mohonkan oleh pemohon, sehingga dari sisi peruntukan ruang itu sesuai dengan ketentuan Perda tata ruang, karena sesuai dengan peruntukan ruang, kajian yang dilakukan LH itu cukup dengan UKL/UPL tidak dengan amdal.

“Di perda RTRW wilayah Cibingbin termasuk peruntukan ruang untuk pertambangan,” jelasnya.

Sementara itu, tokoh Kecamatan Cibingbin H Kuswara Sastra Permana mempertanyakan dasar penetapan wilayah Kecamatan Cibingbin diperuntukan untuk pertambangan minerba, darimana kajiannya.

Sehingga dirinya bersama masyarakat menolak keberadaan tambang batu diwilayahnya.
“Yang saya tau tahun 2017-2018 cibingbin ternasuk zona rawan longsor, dimana slogan Kabupaten konservasinya jika kecamatan rawan longsor menjadi wilayah pertambangan,” katanya.

Dirinya juga memberikan dukungan moril agar masyarakat memiliki peran aktif dalam hal lingkungan, dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab Xi Peran Masyarakat Pasal 70. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, oleh karena itu masyarakat jangan takut,” imbuhnya.

Masyarakat disekitar tambang batu resah atas aktivitas tambang batu, selain merusak lingkungan, juga menganggung aktivitas warga dan anak sekolah dimana menuju lokasi tambang batu ,elewati 6 sekolah SD.

Warga dusun Cibodas Desa Cipondok meminta tambang batu dihentikan karena proyek Penggalian batu dampaknya sangat merugikan, di SD Cipondok terdapat 125 siswa merasa terganggu dengan adanya penggalian batu.(ale)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Tambang Batu Cipondok Berijin"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...