Mahasiswa Protes Kinerja KPU-Panwaslu

RAKYATCIREBON.CO.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pengurus cabang Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Majalengka melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Panwaslu dan DPRD Majalengka, kemarin (4/4).

Koordinator aksi, Fauzi mengatakan, ada 8 tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut. Pertama, KPU mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang pelaksanaan zona kampanye yang tidak memiliki dasar  hukum atau kausul hukum yang jelas.

Tuntutan kedua,  isi dari surat keputusan bersama jelas  melanggar hukum dangan pengalokasian batasan waktu kampanye rapat terbatas dan tatap muka. "Karena dalam PKPU No 4/2017, KPU hanya berhak mengatur waktu  tempat hanya untuk rapat umum, sedangkan kampanye tidak," ujarnya Rabu (4/4).

Tidak hanya itu, mereka juga menyayangkan karena Panwaslu Kabupaten Majalengka tak paham tentang surat keputusan bersama dengan menandatangani SKB oleh ketua panwasu Majalengka.  

Tuntuttan keempat,  KPU dberikan kewenangan mengatur pedoman teknis kampamye asal tetap berdasarkan pada PKPU No 4/2017 faktanya  KPU tidak berpedoman pada hukum yang berlaku.

"Panwaslu pasif dalam melakukan pengawasan dan penindakan dengan membiarkan pelanggaran administrasi oleh lembaga administrasi (KPU)," tandas Fauzi.

Dijelaskan Fauzi, kelertambatan pendistribusian APK dan BK merupakan cerminan KPU tidak profesional dan Panwaslu bertindak sama arogannya dengan membiarkannya. PMII menjustifikasi KPUD dan Panwas Kabupaten majalengka tidak mampu mengendalikan tahapan. 

Point terakhir mereka juga menyoroti terkait komisioner KPUD dan Pamwaslu Majalengka masih ada yang rangkap jabatan bertentangan dengan asas penyelenggara pemiu yakni asas professional.

"Adanya penyampaian dari pihak PMII kepada Komisi 1 DPRD mengenai panggilan yang ditujukan kepada Komisioner KPU dan Komisioner Panwas Kabupaten Majalengka dengan memberikan batasan waktu selama 3 hari. Apabila  panggilan tersebut tidak direspon oleh pihak KPU dan Panwaslu,  maka pihak dari PC PMII akan melaksanakan aksi menuju Kantor DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang berada di Jakarta, untuk menyampaikan aspirasi permasalahan yang terjadi di Majalengka," urainya.

Sementara itu, Katua Komisi 1, Dede Aif Mustofa merespon  adanya aksi unjuk rasa tersebut. Menurutnya pihak DPRD akan memanggil Komisioner KPU dan Panwas Kabupaten Majalengka untuk menindaklanjuti 8 tuntutan tersebut.

Selain itu, Komisi 1 juga belum menerima berkas ataupun laporan apapun pasca pertemuan eksekutif dengan KPU Kabupaten Majalengka. "Kami akan menindaklanjuti ini dengan memanggil pihak-pihak yang terkait," tandasnya.

Menanggapi soal pembantasan waktu kampanye tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Majalengka, Agus Asri Sabana menjelaskan, bahwa mengingat dalam masa kampanye didalamnya terdapat bulan Ramadan. 

Sehingga KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota agar mengatur jadwal kampanye, debat publik dan kegiatan lainnya dalam bentuk rapat umum dengan memperhatikan kearipan lokal, kelajiman dan budaya setempat.

Sementara terkait rangkap jabatan yang ditudingkan terhadap dirinya itu, selain sebagai ketua Panwaslu, ia juga menjabat sebagai dosen di salah satu Universitas di Majalengka.  

"Terkait UU No 7/2017, nomenklaturnya harus Bawaslu. Sedangkan saat ini nomenklakturnya baru menggunakan berbasis pada UU No 15/2011, tentang penyelenggara pemilu. Dimana kami dulu pernah direkrut," ungkanya. 

Sedangkan lanjut dia, dasar Pemilukada menggunakan No 10/2016, dimana bahasanya masih Panwas Pemilu. Jadi sekarang belum ada Bawaslu kabupaten/kota.

Sehingga klausul itu, sambungnya, belum bisa digunakan. Artinya soal rangkap jabatan masih boleh secara regulatif.(hsn)

Facebook Twitter Google+ Pinterest Linkedin Whatsapp

Dapatkan berita terkini: