Ijin Pertambangan Cibinbing Disoal



RAKYATCIREBON.CO.ID - Masyarakat di Desa Cipondok dan sekitarnya yang wilayahnya dilalui oleh kendaraan yang keluar masuk dari tambang batu, mempertanyakan ijin yang telah dikeluarkan oleh Pemprov Jabar.

“Saya sendiri kaget, galian tambang batu beroperasi karena sudah mendapat ijin dari masyarakat,” kata Aris warga Desa Sukaharja Kecamatan Cibingbin.

Menurut Aris, Desa Sukaharja merupakan desa yang dilintasi oleh mobil dumptruk pengangkut batu dari galian yang berada di Desa Cipondok. “info yang saya dapat, warga Desa Sukaharga katanya sudah tanda tangan menyetujui jalannya dilintasi oleh mobil dumptuk, yang menjadi pertanyaan warga mana dan saya yakin masyarakat tidak akan mendukung,” ujar Aris.

Sementara itu, among haryanto akitivis lingkungan mengungkapkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014, izin usaha pertambangan (IUP) yang semula dikeluarkan pemerintahan kabupaten dan kota, kini beralih ke pemerintah provinsi. Apakah ini pertanda baik dalam penataan pertambangan yang selama ini merusak lingkungan hidup.

“Saya belum tahu apa landasan perubahan kebijakan tersebut. Apakah karena selama ini lemahnya koordinasi antara kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sehingga, data IUP yang dikeluarkan berbeda. Namun, perubahan tersebut, menurut saya belum menjamin perbaikan persoalan pertambangan di Indonesia, khususnya di Kuningan,” kata Amung.

Menurut Amung, dirinya yang meninjau langsung lokasi tambang merasa miris, dimana telah terjadi kerusakan alam bahkan dampaknya sudah terasa dan terjadi longsoran, musyawarah antara pihak perusahaan dengan masyarakat sudah dilaksanakan, namun belum ada keputusan antara setuju atau menyetujui, namun dirinya menduga daftar hadir masyarakat dijadikan alat sebagai dasar perijinan bahwa masyarakat seolah-olah menyetujui.

Ada tiga hal yang harus diselesaikan terkait pertambangan ini. Pertama, penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan usaha pertambangan. Misalnya, pihak yang terbukti beroperasi di hutan lindung.

Kedua, menata kembali lahan yang sudah rusak akibat pertambangan. “Lubang-lubang bekas galian harus direhabilitasi. Begitu pula perbaikan terhadap dampak lingkungan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Ketiga, hormati hak veto masyarakat terkait lokasi yang akan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Masyarakat harus dilibatkan dan dimintai persetujuannya dahulu sebelum izin dikeluarkan.

“Kecamatan Cibingbin dalam dua tahun terakhir ini dilanda banjir namun aneh ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, banjir ini bukan hanya disebabkan oleh dangkalnya sungai sehingga air meluap namun juga disebabkan oleh rusaknya lingkungan,” tandasnya.(ale)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Ijin Pertambangan Cibinbing Disoal"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...