LKPD Tahun 2017 Diserahkan ke BPK



RAKYATCIREBON.CO.ID - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indramayu tahun 2017 secara resmi diserahkan Bupati Hj Anna Sophanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada Kamis (29/3) lalu di Bandung. Diharapkannya laporan tersebut dapat melahirkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

LKPD diserahkan langsung olaeh bupati kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa. Turut mendampingi Inspektur Kabupaten Indramayu, Nuradi dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Rinto Waluyo.

"Ini merupakan salah satu kewajiban kita dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus didukung dengan laporan keuangan yang disajikan secara baik. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI, karena dalam perjalanan suatu pemerintahan memerlukan pengawasan dan pemeriksaan agar bisa berjalan dengan baik," papar bupati.

Penyerahan LKPD tersebut menurutnya harus dilakukan sebagai suatu kewajiban aparatur pemerintah dengan memenuhi unsur akuntabilitas dalam bidang keuangan. Sehingga diharapkannya, dari LKPD Kabupaten Indramayu tahun 2017 yang telah diserahkan itu akan melahirkan opini WTP dari BPK RI setelah melalui proses pemeriksaan dan audit.

"Setelah berakhirnya tahun anggaran 90 hari, wajb menyampaikan LKPD ke BPK. Laporan ini merupakan upaya untuk menciptakan akurasi antara keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita berharap bisa kembali mendapat opini WTP," ungkapnya.


Sementara itu, pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh BPK didasarkan pada amanat undang-undang dengan kewenangannya. Dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, BPK akan memeriksa pula pelaksanaan anggaran di tahun 2017.

"Juga akan memeriksa bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawaban, serta pelaporan dari kekayaan daerah yang dikelola oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota," jelas Arman.


Ditegaskannya, LKPD yang diserahkan kepada BPK tersebut belum final (unaudited). Dalam 2 bulan ke depan BPK akan kembali setelah pemeriksaan interim pertama dalam 40 hari terakhir. "Setelah pemeriksaan LKPD ini nantinya akan sampai pada kesimpulan opini yang tentunya diharapkan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan bisa berupa disclaimer, WDP, ataupun WTP," tandasnya. (tar)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "LKPD Tahun 2017 Diserahkan ke BPK"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...