Fraksi-fraksi Kritik Urusan Wajib Pemerintah Tidak Realistis



RAKYATCIREBON.CO.ID – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun anggaran 2017 disoroti Fraksi-fraksi DPRD Indramayu, khususnya urusan wajib Pemda,  lantaran dinilai realisasinya tidak berbanding lurus dengan besarnya anggaran yang diberikan.

Fraksi PKS yang disampaikan oleh Ruswa menilai, besarnya anggaran untuk sektor pendidikan nyatanya masih belum cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal itu bisa dilihat dari prosentasi rata-rata lama sekolah yang masih rendah, serta banyaknya sekolah SD/SMP yang masih perlu mendapatkan bantuan rehab/renovasi bangunanya.

Dikatakan, untuk guru honorer, Fraksi PKS melihat masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, untuk menyambung hidupnya, terpaksa bekerja sampaingan menjadi tukang ojek hingga jualan gorengan.

Ruswa juga menyoroti ancaman ledakan pengangguran terbuka atau usia produktif, mengingat data Tahun 2016 penduduk yang tidak menamatkan sekolah sebanyak 34,29 persen, dan lulus sekolah SD hanya  26,35 Persen, atas data itu anggakat kerja di Indramayu masih rendah baik kualitas atau skillnya.

Sementara itu, Fraksi Golkar yang dismapaikan Ibnu Rismansyah membeberkan, urusan kesehatan hanya mampu menyerap 87,82 Persen dari anggaran yang dianggarkan, dihadapkan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB), persebaran penyakit HIV dan Aids, sarana dan prasarana kesehatan yang ada, mengapa realisasinya masih rendah. Selain itu, pelayanan koperasi dan UKM yang hanya mampu terserap 48,04 Persen padahal jumlah koperasi mencapai ratusan, urusan penanaman modal yang sudah sistem Pelayanan Terpadu Satu Pntu (PTSP) hanya bisa merealisasi sebanyak 83,06 Persen, namun faktanya masih dikeluhkan karena rumit dan lamanya pelayanan.

Selain itu, Fraksi Gerindra yang dibacakan Taufik Hadi menjelaskan, meskipun ada progres realisasi namun sangat ironi melihat Surat Perintah Tugas untuk para guru honorer, perhatian terhadap tenaga pendidik tersebut masih belum diperhtikan serius oleh Pemda. Angka realisasi kesehatan sebesar 87,82 Persen dinilai masih lemahnya  instansi terkait dalam membuat program. Mengingat masih ditemukanya pelayanan kesehatan yang sulit diakses oleh masyarakat, meskipun sudah menggunakan BPJS, masih adanya perbedaan pelayanan bagi pasien. Masih kecilnya PAD, Fraksi Gerindra pun mendorong Pemda Indramayu untuk memberikan Reward kepada dins penghasil dan BUMD yang menghasilkan laba maksimal, serta memberikan Punishman bagi instansi atau perusahaan yang tidak bisa menghasilkan laba.

Fraksi Hanura-Nasdem yang dibacakan Ahmad Fathoni menilai, masih diperlukan pembenahan serius pada urusan-urusan penting daerah yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejaheranaan dan infrastruktur lainya. Hal tersebut harusnya menjadi prioritas program yang harus disekseskan dalam realisasinya.

Ditambahkan, besarnya alokasi anggaran untuk sektor kepemudaan dan olahraga ketimbang urusan koperasi dan UKM, menjadi sesuatu yang perlu dicermati, terlebih komitmen Pemda Indramayu dalam mengentaskan kemiskinan dengan melakukan penguatan ekonomi masyarakat. (yan)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Fraksi-fraksi Kritik Urusan Wajib Pemerintah Tidak Realistis"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...