Tim Siswandi-Euis Sampaikan Bukti ke Panwaslu, Rp1,5 Miliar Bukan Dana Saksi

siswandi dicecar 27 pertanyaan oleh panwaslu kota cirebon

RAKYATCIREBON.CO.ID – Mantan Bakal Calon Walikota Cirebon dari Koalisi Umat, Brigjen Pol (Drs) Siswandi memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cirebon, Jumat (19/1). Siswandi datang bersama Bakal Calon Wakil Walikota pendampingnya, Dra Hj Euis Fety Fatayaty MSi dan tim advokasinya.

Siswandi datang di kantor Panwaslu untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 9.00 dan baru selesai pukul 11.00. Dia dicecar 27 pertanyaan oleh tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Panwaslu, kejaksaan dan kepolisian.

“Mahar itu ada dan tiada. Ketika katakan ada, fisik barangnya tidak ada. Tapi kalau tidak ada, alur ceritanya ada. (Permintaan) ada. Mulai dari Rp500, Rp750 dan Rp1,5 miliar,” ungkap Siswandi, kepada sejumlah wartawan, usai menjalani pemeriksaan.

Siswandi menjelaskan, pada 9 Januari lalu, elit DPD PKS Kota Cirebon berinisial K menelepon dirinya setelah waktu maghrib. K menyampaikan, bahwa sudah ada kesepakatan mahar senilai Rp750 juta.

“Bahasnya, Pak Jendral, sudah kita deal di angka Rp750 juta. Saya bilang, kalau bicara uang jangan dengan saya, tapi tim advokasi saya. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana, jam 21.00, Bang Bob Hasan (tim advokasi Siswandi) ke saya bilangnya sudah deal Rp500 juta. Yasudah saya tidak tahu menahu,” terangnya.

Keesokan paginya atau 10 Januari pagi, sambung Siswandi, K kembali menghubunginya. K bilang, akan berangkat ke Jakarta mengambil surat rekomendasi Siswandi-Euis. Di saat bersamaan, Siswandi juga berkomunikasi dengan dewan syuro PKS dan didapati informasi, rekomendasi sudah tidak ada masalah.

“Saya pikir K yang berangkat itu. Saya bilang ke K untuk temui dewan syuro. Ternyata yang berangkat A, bukan K,” ujarnya.

Pada sore harinya, sekitar jam 16.00, saat Siswandi dalam perjalanan di kereta menuju Cirebon bersama Bob, K menghubungi Bob. Intinya, K menginformasikan kepada Bob, bahwa 90 persen rekomendasi dari DPP PKS sudah beres. “Bahkan K bilang juga ke Pak Sumardi, 90 persen rekomendasi beres,” kata dia.

Tidak hanya menginformasikan mengenai rekomendasi, Siswandi menyebutkan, K juga menyampaikan isyarat bahwa akan ada utusan untuk mengambil “titipan” di Stasiun Kejaksan. K lantas memberikan nomor telepon A kepada Bob. A itulah yang berkomunikasi dengan Bob mengenai “titipan”.

“K bilang ke Bob, nanti ada yang ambil titipan di stasiun. Beliau beri nomer A. Kemudian kita komunikasi, saya bilang sampai Cirebon jam 17.00. Saya lupa ternyata kereta itu sampainya sekitar jam 18.00. Saya lupa, tidak bertemu dengan A,” katanya.

Dari Stasiun Kejaksan, Siswandi langsung menuju sebuah barbershop di kawasan Cideng Kedawung, Kabupaten Cirebon untuk singgah sementara. A sempat menghubungi pihak Siswandi mengenai batalnya pertemuan di stasiun. Siswandi lantas memutuskan untuk bertemu di kantor DPD PKS, karena kebetulan ia juga akan ke sana.

“Saya ke barbershop. Saya lupa lagi, kemudian ke kantor DPD PKS. Saya bilang bertemu saja di kantor DPD PKS. Kemudian saya diarahkan betemu dengan D. Saya sempat bertanya D ini siapa. Katanya dari pusat,” beber Siswandi.

Di kantor DPD PKS, kata mantan kapolres Cirebon Kota itu, tiba-tiba D menyampaikan, kesepakatan semula Rp500 juta berubah menjadi Rp1,5 miliar.

Lantaran hal itu, dalam ruang rapat kantor DPD PKS, yang mana sudah ada perwakilan dari DPD PAN dan DPC Partai Gerindra, Siswandi menanyakan mengenai keberadaan rekomendasi DPP PKS.

“Tiba-tiba berubah menjadi Rp1,5 miliar, sekitar pukul 20.30. Dalam rapat, saya tanyakan, bagaimana last minute (mendekati penutupan pendaftaran di KPU, red) bisa berubah-ubah begini? Aslinya rekom dimana? PKS bilang, ada di Jakarta. Saya bilang lagi, kalau iya, malaikat mana yang bisa membawa rekomendasi dari Jakarta ke Cirebon (dalam waktu singkat)?” tuturnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dana Rp1,5 miliar itu untuk biaya saksi dalam Pilwalkjot 27 Juni mendatang, Siswandi membantahnya. Antara pihaknya dengan PKS tidak pernah membahas pendanaan saksi. Terlebih lagi, tim pemenangannya juga sudah merumuskan pendanaan tersebut.

“Tidak pernah bahas uang saksi. Di perencanaan pembiayaan kita sudah ada. Biaya saksi sudah masuk RAB (Rencana Anggaran Belanja, red). Rencananya ada 3 saksi, yaitu 2 di dalam dan 1 di luar TPS,” katanya.

Senada disampaikan perwakilan tim advokasi Siswandi-Euis, Rahmat Setiabudi SH MH. Pihaknya telah mengantarkan Siswandi memenuhi panggilan Panwaslu untuk pemeriksan mengenai dugaan permintaan mahar politik.

“Kami telah memenuhi panggilan untuk klarifikasi, terkait bukti sudah disampaikan dan diperlihatkan. Terkait proses yang akan dijalankan Siswandi-Euis, kami tim advokasi sedang dan akan menjalankan proses hukum, baik itu gugatan maupun pidana bila ada unsur,” ungkapnya.

Upaya hukum pidana akan ditempuh, kata Rahmat, pada persoalan ada atau tidaknya rekomendasi pada saat pihak PKS menyebutkan nominal Rp1,5 miliar pada 10 Januari.

“Ketika rekom tidak ada, kenapa tanggal 10 Januari masih ada komunikasi Rp1,5 miliar? Kalau rekom tidak ada, clear itu pidana. Tapi memang masih tahap eksaminiasi kami,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Tim Siswandi-Euis Sampaikan Bukti ke Panwaslu, Rp1,5 Miliar Bukan Dana Saksi"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus