Tim Advokasi Siswandi Gugat Keputusan KPU, Bob: Kami Ingin Rangkul PKS Kembali

panwaslu kota cirebon periksa tim advokasi siswandi

RAKYATCIREBON.CO.ID – Perkara dugaan permintaan mahar politik yang dilakukan PKS terhadap mantan Bakal Calon Walikota, Brigjen Pol (Purn) Siswandi berbuntut panjang. Tim advokasi Siswandi justru akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU Kota Cirebon.

Bola panas itu nyasar ke KPU, lantaran berkas pendaftaran pasangan Siswandi dan Dra Hj Euis Fety Fatayaty MSi ditolak langsung oleh KPU. Tim Advokasi Siswandi, Bob Hasan SH MH menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya perlawanan hukum.

“Demi pembelajaran untuk kita semua. Jangan kita biarkan. Kami akan laksanakan gugatan PTUN, tentang sengketa pilkada. Objek gugatannya berita acara penolakan KPU. Kamisudah peroleh itu,” ungkap Bob, usai menjalani pemeriksaan oleh tim Gakumdu, di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Selasa (23/1).

Dia menambahkan, pihaknya lebih mendahulukan proses pengaduan ke PTUN dibanding kemungkinan adanya unsur pidana pada dugaan permintaan mahar oleh oknum di PKS.

“Untuk segmen pidana, bukan kami abaikan. Tapi kami lebih mendahulukan kepentingan tata cara pilkada. Makanya kami masuk ke ranah sengketa pilkada melalui PTUN,” ujarnya.

Bob menyoroti ditolaknya berkas pendaftaran Siswandi-Euis pada Rabu (10/1) malam lalu. Meski hanya PAN dan Partai Gerindra yang menerbitkan rekomendasi dengan jumlah kursi 6, kurang 1 kursi dari persyaratan minimal, tapi ada PBB yang saat itu siap ikut mengusung.

“Kalau bicara ilmu matematika, satu tambah satu sama dengan dua. Kalau bicara matematika hukum normatif yuridis, bahwa UU mewajibkan setiap paslon minimal (mengantongi dukungan) 20 persen jumlah kursi (di parlemen)‎ dan/atau 25 persen jumlah suara. Maka peluang itu ada di jumlah suara,” tuturnya.

Pihaknya juga tengah menunggu hasil keputusan dari Panwaslu, guna menambah bahan gugatan ke PTUN. Sementara terhadap PKS sendiri, kata Bob, pihaknya belum memikirkan untuk melayangkan gugatan.

Sebaliknya, pihak Siswandi-Euis ingin merangkul PKS, agar jangan terpecah dengan PAN dan Partai Gerindra dalam Koalisi Umat.

“Gugatan ke PKS belum terpikir. Justru kami bagaimana caranya merangkul kekuatan‎ Koalisi Umat. Sehingga siapapun yang akan bermain di situasi keruh ini, pihak lain di luar PKS, PAN dan Partai Gerindra itu bisa kami gagalkan. Justru kami akan merangkul PKS kembali,” kata dia.

Sementara mengenai dugaan mahar, Bob menjelaskan, pembicaraan yang mengarah ke mahar politik terjadi pada Rabu (10/1) sekitar pukul 19.00 lebih, saat Siswandi tengah berada di DPD PKS, bersama elit DPD PAN dan DPC Partai Gerindra. Sebelumnya memang sudah ada usulan dari PKS agar Siswandi menyiapkan uang sekitar Rp500 juta.

“Nilai mahar itu keluarnya pada saat injury time, sekitar jam 19.00 atau 19.30 WIB ketika kami ada di Cirebon. Sebelumnya memang ada pembahasan soal nilai. Tapi nilai itu belum bisa dianggap sebagai bentuk mahar. Karena nilainya tidak besar, masih sebagai teman saja dan tidak‎ harus dibayar sekaligus. Jadi masih ada asumsi ini untuk biaya operasional, itu Rp500 juta,” terangnya.

Pada sore harinya, Siswandi diajak bertemu oleh pengurus DPW PKS Jawa Barat,  inisial A di stasiun Kejaksan. Kala itu Bob dan Siswandi tengah di perjalanan menuju Cirebon, di kereta api. Tapi akhirnya pertemuan itu gagal, begitu juga di tempat kedua yaitu barbershop di Cideng Kedawung, Kabupaten Cirebon.

“Akhirnya bertemu di kantor DPD PKS. Yang tadinya mau bertemu dengan kami itu Pak A, tapi tidak jadi. Bertemunya malah Mas D. Dia  menyampaikan kepada kami, bahwa amanahnya itu Rp1,5 miliar. Entah amanahnya dari siapa. Saya katakan, kalau Rp1,5 miliar sudah lain ceritanya. Kaget saya, karena harus ada hari itu juga,” paparnya.

Kenapa A? Bob menjelaskan, sebelumnya Ketua DPD PKS, H Karso menelepon Siswandi, menyampaikan bahwa rekomendasi dari DPP PKS sudah beres untuk Siswandi-Euis. Karso saat itu menyampaikan kepada Siswandi untuk berkomunikasi dengan Azrul.

“Tapi ternyata pukul 19.30 atau 20.00 WIB di kantor DPD PKS, ketika kami mengabaikan yang (permintaan) Rp1,5 miliar ‎itu semua berubah. Yang beres menjadi tidak beres. Ketika situasi berubah, bisa jadi itu uang mahar. Apakah uang mahar itu dari partai atau individual saya belu‎m bisa merumuskan itu,” katanya.

Bob menegaskan, percakapan antara dirinya dengan Deni di kantor DPD PKS Kota Cirebon mengenai permintaan Rp1,5 miliar itu disaksikan beberapa orang. Tapi D tidak menyebutkan, siapa yang memerintahkannya untuk meminta uang Rp1,5 miliar kepada Siswandi via Bob.

“Percakapan langsung yang disaksikan lebih dari satu orang‎ di kantor DPD PKS. Saya, Pak Deni, kemudian saya panggil Pak Siswandi. Mas D bilang, ini amanah, dia hanya menyampaikan. Tidak bilang dari siapa,” katanya.

Sementara itu, Anggota Panwaslu Kota Cirebon, M Joharudin mengatakan, setelah memeriksa Bob, selanjutnya pihaknya akan memanggil pengurus PKS berinisial D yang disebut-sebut meminta mahar kepada Siswandi.

“Kami agendakan memanggil pihak lain yang disebut, inisial D ini,” kata Johar. Pihaknya belum bisa mengambil keputusan terhadap persoalan tersebut. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Tim Advokasi Siswandi Gugat Keputusan KPU, Bob: Kami Ingin Rangkul PKS Kembali"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...