Tiga Birokrat Nyabup, ASN Sulit Bersikap Netral


RAKYATCIREBON.CO.ID  – Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon nampaknya akan terbagi kedalam beberapa kelompok pemilih. Mengingat para bakal calon bupati dan wakil bupati Cirebon tahun 2018 ini banyak yang berasal dari kalangan birokrat.

Belum lagi, keberadaan petahana yang membuat para PNS khususnya pejabat eselon II dan III akan berpikir ulang untuk memberikan dukungannya saat masa pencoblosan nanti.

Seperti diketahui, saat ini dari empat pasangan bakal calon yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon. Tiga diantaranya berprofesi birokrat.

Yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, Drs H Imron Rosyadi, Mantan Sekretaris Daerah Drs H Yayat Ruhyat MSi serta mantan Kepala BKPSDM, Drs H Kalinga MM.

Ketiganya tentu memiliki gerbong loyalis di pemerintahan sehingga dapat memecah suara ASN beserta keluarganya.

Salah satu pejabat yang berhasil di wawancarai Rakcer mengaku dirinya sulit untuk menentukan pilihan meskipun tidak menepis birokrat sulit untuk netral.

Pasalnya, sebagai PNS, tentunya memiliki beberapa pertimbangan khususnya dalam menghadapi pilkada semacam ini. Dijelaskannya, setiap lima tahun sekali, para PNS dihadapkan pada posisi sulit.

Dimana mereka akan ditarik oleh beberapa calon kepala daerah. Walaupun tetap bersikap professional, dia menegaskan ada imbas yang akan diterima apabila salah menentukan.

“Posisi kami serba sulit karena kami khawatir nantinya di cap orangnya si A atau B. padahal, dalam bekerja, kami sendiri akan mengikuti siapa saja pimpinan kami. Cap pendukung salah satu calon akan tersemat apabila kami terlihat dekat dengan salah satu calon,” tegas pejabat yang enggan disebutkan namanya ini.

Lebih jauh, dirinya melihat dalam pilbup kali ini, semua birokrat yang mendaftarkan diri merupakan pejabat senior yang tentunya mengetahui pemerintahan. Dengan kata lain, dia mengungkapkan adanya barisan yang akan dibawa oleh masing-masing calon.

“Kalau loyalis mungkin ada. Saya tidak mau menyebutkan siapa dukung siapa tetapi saya sendiri melihat adanya kepentingan yang melatarbelakangi PNS ikut gerbong masing-maisng calon. Bukan tidak mungkin, ada juga birokrat yang memiliih diam karena tidak mau terbawa suasana,” tambahnya.

Disinggung mengenai besaran para pendukung calon, dia tidak mau menyebutkan. Namun, dia mengatakan semuanya tergantung dari penilaian para PNS yang memutuskan untuk mendukung salah satu calon. “Akan lebih terlihat nanti saat masa kampanye dan mendekati pemilihan,” tandasnya.

Fenomena ini ternyata dibenarkan oleh pemerhati pemerintahan, Ivan Maulana. Yang mengatakan, adanya kepentingan untuk mengamankan jabatan menjadi salah satu penyebab para PNS terjun untuk mendukung maupun memenangkan salah satu calon.

“Sejak dahulu, mencari aman adalah alasan para pejabat ikut mendukung bahkan mengarahkan massa untuk mendukung salah satu calon. Jika calon lawan yang menang, maka pejabat itu harus siap dengan konsekuensinya yakni digeser jadi jabatan saat ini,” tegasnya.

Diungkapkan, para PNS seharusnya bisa bersikap netral yang artinya tidak ikut arus pilkada. Pasalnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan tidak boleh terganggu dengan adanya hajat pilbup ini. (yog)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Tiga Birokrat Nyabup, ASN Sulit Bersikap Netral "

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus