Sekda Tuding Sumpah Jabatan Tak Sesuai Mekanisme


sekda protes dilantik jadi staf ahli bupati cirebon

RAKYATCIREBON.CO.ID  – Pada pelaksanaan mutasi pejabat Pemerintah Kabupaten Cirebon,  Rabu (3/1) kemarin, ada kejadian yang tidak biasa. Sekda Kabupaten Cirebon, Drs Yayat Ruhyat yang sedianya akan dilantik untuk posisi barunya sebagai Staf Ahli Bidang Polhukam, tiba-tiba menyampaikan interupsi.

“Interupsi, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tinggi pratama ini sudah keluar dari UU No 5/2014  dan PP No 11/2017. Untuk itu saya mohon izin untuk keluar ruangan,” kata Sekda Yayat, yang sempat mengejutkan pejabat lain yang sudah dalam posisi berdiri siap untuk diambil sumpah jabatan.

Bupati Cirebon Dr Sunjaya Purwadisastra yang mendengar interupsi tersebut langsung menjawab, “Silakan,” Tidak hanya interupsi, Yayat juga langsung memilih walk out atau keluar dari ruangan tempat berlangsungnya acara pelantikan.

Kepada Rakyat Cirebon, Yayat mengatakan, bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tinggi pratama sudah keluar dari UU No 5/2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) dan melanggar  PP No 11/2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. “Maka saya memilih keluar ruangan,” kata Yayat.

Menurut Yayat, untuk memberhentikan pejabat tinggi pratama jabatan Sekda ada mekanisme khusus. Salah satunya harus memiliki alasan jelas, misalnya melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin pegawai.

Namun itu pun harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. “Tapi saya belum pernah dipanggil, kalau melakukan kesalahan misal korupsi ya diperiksa dulu dong,”  tegas Sekda.

Soal langkah selanjutnya, Sekda Yayat belum memikirkannya.  “Gugatan hukum nanti kalau saya sudah sah atau tidak sah dilantik karena saya telah keluar dari pelantikan. Rencana selanjutnya, lihat nanti ya," katanya sambil pergi meninggalkan ruangan.

Sementara itu, Bupati Sunjaya mengatakan dirinya sengaja mengganti Sekda Yayat agar yang bersangkutan bisa lebih fokus untuk berkompetisi di Pilkada Kabupaten Cirebon.

Sunjaya mengatakan, mutasi ini dilakukan pada awal tahun 2018 ini karena untuk mengisi kekosongan pasca ditinggalkan pejabat sebelumnya sejak akhir tahun 2017 lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakcer, sebanyak 176PNS di lingkungan Pemkab Cirebon terkena rotasi/mutasi. Jumlah tersebut campuran dari jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Bupati Sunjaya juga mengakui  mengakui mutasi/rotasi kali ini memang cukup sulit digelar mengingat perlunya izin dari Kementrian Dalam Negeri. Namun, karena sudah ada izin dari Kemendagri maka mutasi bisa dilakukan. 

“Jabatan kosong ini cukup lama sehingga sekarang diisi untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.  Jabatan itu amanah sehingga harus dijalankan dengan baik,” tandasnya.(ari/yog)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Sekda Tuding Sumpah Jabatan Tak Sesuai Mekanisme"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...