Panwaslu Kantongi ASN yang Terlibat Deklarasi Karna-Tarsono

panwaslu majalengka ingatkan asn tidak melakukan pelanggaran

RAKYATCIREBON.CO.ID  - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Majalengka menemukan banyak aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Majalengka, yang ikut dalam suksesi deklarasi Karna-Tarsono dan pendaftaran ke KPUD.

Bahkan, Panwaslu telah mengantongi nama-nama yang dimaksud. Selain itu, dalam usungan paslon dari PDIP juga ditemukan fasilitas negara yang digunakan untuk suksesi.

Kordiv Penindakan& Pelanggaran  Panwaslu Majalengka, Alam Barok Ulumudin ‎mengatakan pihaknya segera memanggil ASN maupun kepala desa yang terlibat. List nama-nama yang terlibat sudah didata dan segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Kami mendapat temuan, beberapa orang yang diduga oknum ASN dan kepala desa yang ikut dalam deklarasi dan pendaftaran balon pasangan karna-tarsono," ungkapnya, Selasa (9/1).

Alan menambahkan secara kode etik hal tersebut bisa dikatakan  pelanggaran. Untuk itu Panwaslu wajib menindaklanjutinya demi penegakkan peraturan dalam proses Pemilukada.‎ Bahkan sanksi bagi ASN dan kepala desa bilamana terbukti akan segera dikeluarkan.

"Dalam hal ini memang tidak ada yang mengatur larangan terkait ikut serta dalam deklarasi dan pendaftaran bakal calon. Namun secara kode etik ASN. Jelas ini melanggar. Dalam waktu dekat ini, kami akan memanggil dan klarifikasi terhadap beberapa oknum yang diduga tersebut. Terkait sanksi yang akan dikenakan kepada oknum bersangkutan, akan kami dalami lebih lanjut." ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Panwaslu Majalengka, H Agus Asri Sabana. Pihaknya mengatakan proses pemanggilan ASN maupun kepala desa yang terlibat dalam deklarasi harus menjadi pelajaran berharga bagi yang lainnya.

Pihaknya  berkewajiban  menjadi pengingat kepada seluruh ASN dan para pejabat negara untuk menahan diri agar PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Karena, kata dia, aturanya sudah jelas. Yakni, ASN terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah.  Menggunakan fasilitas yang terkait dalam kampanye.

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum.

Selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,  imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

"Ini harus menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Oleh karenanya temuan ini harus kami tindaklanjuti sesegera mungkin," pungkasnya. (hrd)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Panwaslu Kantongi ASN yang Terlibat Deklarasi Karna-Tarsono"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...