Mau Digugat Kubu Siswandi, KPU Malah Beri Apresiasi

ketua kpu kota cirebon minta selesaikan masalah dengan koridor hukum

RAKYATCIREBON.CO.ID - Rencana tim advokasi mantan Bakal Calon Walikota, Brigjen Pol (Purn) Siswandi dan Bakal Calon Wakil Walikota, Dra Hj Euis Fety Fatayaty menggugat berita acara penolakan berkas pendaftaran oleh KPU Kota Cirebon ke PTUN, ditanggapi santai komisioner KPU.

“Kami mengapresiasi upaya hukum yang akan ditempuh tim advokasi Siswandi-Euis. Inilah indahnya demokrasi. Kalau ada ketidakpuasan, diselesaikan pada koridor hukum. Kalau berita acara itu cacat hukum, silakan tempuh PTUN,” ungkap Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani SE Ak, ditemui di kantornya, Rabu (24/1).

Emir menyampaikan, pada Rabu (10/1) malam, ketika pasangan Siswandi-Euis datang ke KPU untuk mendaftar dan berkas pendaftarannya dikembalikan, pihaknya sudah meminta pendapat Panwaslu. Saat itu, Panwaslu juga menyetujui untuk dikembalikan karena kurang persyaratan.

“Pada saat itu, ada KPU, Panwaslu dan pasangan bakal calon. Kita minta pendapat Panwaslu, apa yang kita lakukan sesuai aturan atau belum? Panwaslu sudah bersepakat, jadi secara aturan tidak ada yang dilanggar,” katanya.

Dalam UU Pilkada, syarat pencalonan adalah minimal diusung oleh 20 persen jumlah kursi di DPRD. Tapi kalaupun pada saat itu pasangan Siswandi-Euis diterima dengan perhitungan jumlah suara partai pengusung, yakni PAN, Partai Gerindra dan PBB, tetap saja tidak akan mencukupi syarat minimal 25 persen dari jumlah suara sah saat Pemilu 2014.

“Kalaupun 25 persen dari jumlah suara. Mereka tidak mencukupi. Jumlah suara sah di Pemilu 2014 adalah 162.105 suara, maka 25 persen dari itu adalah 40.527 suara. Secara aturan, PBB tidak bisa menjadi partai pengusung. Karena tidak ada di DPRD,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan perolehan suara pada Pemilu 2014 lalu, Partai Gerindra memiliki 13.996 suara, PAN punya 12.897 suara dan PBB sebanyak 5.837 suara. Jumlahnya 32.730 suara.

Sebelumnya, tim advokasi Siswandi-Euis, Bob Hasan SH MH mengatakan, pihaknya lebih mendahulukan proses pengaduan ke PTUN dibanding kemungkinan adanya unsur pidana pada dugaan permintaan mahar oleh oknum di PKS.

“Untuk segmen pidana, bukan kita abaikan. Tapi kita lebih mendahulukan kepentingan tata cara pilkada. Makanya kita masuk ke ranah sengketa pilkada melalui PTUN,” ujarnya.

Bob menyoroti ditolaknya berkas pendaftaran Siswandi-Euis pada Rabu (10/1) malam lalu. Meski hanya PAN dan Partai Gerindra yang menerbitkan rekomendasi dengan jumlah kursi 6, kurang 1 kursi dari persyaratan minimal, tapi ada PBB yang saat itu siap ikut mengusung.

“Kalau bicara ilmu matematika, satu tambah satu sama dengan dua. Kalau bicara matematika hukum normatif yuridis, bahwa UU mewajibkan setiap paslon minimal (mengantongi dukungan) 20 persen jumlah kursi (di parlemen)‎ dan/atau 25 persen jumlah suara. Maka peluang itu ada di jumlah suara,” tuturnya.

Pihaknya juga tengah menunggu hasil keputusan dari Panwaslu, guna menambah bahan gugatan ke PTUN. Sementara terhadap PKS sendiri, kata Bob, pihaknya belum memikirkan untuk melayangkan gugatan. Sebaliknya, pihak Siswandi-Euis ingin merangkul PKS, agar jangan terpecah dengan PAN dan Partai Gerindra dalam Koalisi Umat. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Mau Digugat Kubu Siswandi, KPU Malah Beri Apresiasi"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus