Majelis Syuro PKS yang Putuskan, PDIP Buka Pintu untuk Koalisi Umat

dpw pks jawa barat ngaku ikut mengusahakan rekomendasi

RAKYATCIREBON.CO.ID – Berseliwerannya isu miring yang melatarbelakangi tidak terbitnya rekomendasi calon walikota dan calon wakil walikota dari DPP PKS, sehingga Koalisi Umat tidak bisa mendaftarkan Brigjen (Pol) Drs Siswandi dan Dra Hj Euis Fety Fatayaty MSi, diluruskan langsung oleh pengurus DPW PKS Jawa Barat.

Pengurus Bagian SDM DPW PKS Jabar, Ahmad Azrul Zuniarto SSi Apt menjelaskan, utusan dari DPD PKS Kota Cirebon ada yang berangkat ke DPP PKS di Jakarta untuk mengambil surat rekomendasi cawalkot-cawawalkot Cirebon. Tapi sampai Rabu (10/1) malam pukul 21.00 WIB, DPP PKS belum juga menerbitkan rekomendasi.

“Saya hanya menyambungkan. Ada yang standby di Jakarta, utusan dari Kota Cirebon. Sampai jam 21.00 WIB itu memang rekomendasi belum dikeluarkan DPP PKS. Sehingga kami instruksikan untuk pulang saja,” ungkap Azrul, kepada Rakyat Cirebon, Kamis (11/1).

Politisi PKS yang juga mantan anggota DPRD Kota Cirebon periode 2009-2014 itu mengaku, dirinya ikut mengusahakan agar rekomendasi cawalkot-cawawalkot Cirebon bisa diterbitkan DPP PKS.

Termasuk, Anggota Fraksi PKS di DPR RI asal dapil Cirebon-Indramayu, H Mahfudz Sidiq juga berada di DPP pada Rabu malam itu.

“Saya mengusahakan. Utusan di sana didampingi Ust Mahfudz sampai jam 21.00 WIB masih lobi ke DPP PKS. Tapi memang majelis syuro PKS, memutuskan PKS Kota Cirebon tidak mengukuti pilkada,” jelasnya.

Ia dan utusan dari DPD PKS Kota Cirebon juga belum mengetahui alasan yang melatarbelakangi DPP PKS tidak menerbitkan rekomendasi cawalkot-cawawalkot Cirebon.

“Jadi memang kami hari ini (kemarin, red) juga belum mengetahui sebetulnya keputusan DPP PKS ini alasan pastinya apa? Kami belum tahu,” katanya.

Pihaknya sebagai kader di daerah, kata Azrul, sudah seharusnya menerima segala keputusan yang ditetapkan DPP PKS. Karena faktanya, rekomendasi tidak diterbitkan. Bukan karena persoalan nama yang akan direkomendasi itu siapa.

“Tetapi semua keputusan itu adanya di DPP. Maka kami sebagai kader harus menerima semua keputusan DPP. Fisik rekomendasinya memang tidak ada. Belum diterbitkan. Bukan ganti orang atau apa, memang tidak ada,” tuturnya.

Dengan begitu, Azrul menyatakan, DPD PKS Kota Cirebon tidak akan ikut mengusung calon di Pilwalkot Cirebon 2018.

Adapun langkah politik kemungkinan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, Azrul mengaku, belum ada arahan dari DPP PKS.

Hanya saja, PKS akan all out memenangkan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) di Pilgub Jabar. “Jelas kami abstain. Tapi belum ada arahan selanjutnya. Yang pasti menyukseskan Asyik,” katanya.

Sementara terpisah, batalnya Koalisi Umat mengusung jagoan di Pilwalkot 2018, langsung menarik perhatian PDI Perjuangan.

Parpol pengusung Bamunas S Boediman dan Effendi Edo itu menyatakan, membuka pintu bagi tiga parpol komponen Koalisi Umat untuk bergabung di pilwalkot.

Sekretaris DPC PDIP Kota Cirebon, Cicip Awaludin SH mengaku intens berkomunikasi dengan Koalisi Umat.

“Kami membuka diri kepada PAN, Partai Gerindra dan PKS untuk bergabung bersama-sama kami, demi kemajuan Kota Cirebon. karena kami yakin, selain kami bertiga, PAN, Partai gerindra dan PKS mempunyai tujuan yang sama dengan kami. Karena kami juga membangun komunikasi dengan teman-teman Koalisi Umat,” kata Cicip.

Sebelumnya, Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H Karso mengatakan, PKS adalah partai yang memiliki pertimbang-pertimbangan, baik tingkat kota, provinsi ataupun pusat untuk mengambil keputusan.
Termasuk soal rekomendasi untuk Pilwalkot Cirebon, kata Karso, didasarkan pada pertimbangan DPP PKD.

"Ini (tidak mengeluarkan rekomendasi, red) sudah final. Di daerah hanya sebagai pelaksana, sehingga tidak dapat mengubah keputusan dari pusat. Alasannya pun kami tidak tahu," kata Karso. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Majelis Syuro PKS yang Putuskan, PDIP Buka Pintu untuk Koalisi Umat"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus