Ketua DPD PKS Diberondong 24 Pertanyaan, Panwaslu Bidik Inisial A


RAKYATCIREBON.CO.ID – Muncul seseorang yang misterius di balik kasus dugaan permintaan mahar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Bakal Calon Walikota, Brigjen Pol (Purn) Siswandi. Seseorang itu berinisial A. Tapi belum jelas juga, A punya peran apa dan sebagai apa di PKS.

Seseorang misterius berinisial A itu mencuat ketika Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cirebon memeriksa Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H Karso, Selasa (16/1), di kantor Panwaslu setempat. Hasil pemeriksaan itu, disebut-sebut ada seseorang berinisial A yang diduga tahu soal dugaan mahar.

“Beliau (Karso, red) memang menyebutkan seseorang berinisial A, karena pada pemberitaan di sebuah media disebutkan. Tapi beliau tidak menyebutkan inisial A itu siapa. Beliau juga tidak secara rinci menyebutkan A ini kader PKS atau bukan, kemudian perannya apa,” ungkap Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Susilo Waluyo.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung dari pukul 11.50 WIB sampai 13.21 WIB itu, Karso diberondong 24 pertanyaan. Tujuh pertanyaan diantaranya pada pembuka dan penutup. Sisanya, pertanyaan pokok materi persoalan. “Kita butuh informasi tambahan mengenai dugaan mahar politik dari ketua DPD PKS,” ujarnya.

Susilo menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut, Karso mengaku tidak tahu persis adanya dugaan permintaan mahar maupun pembicaraan mengenai mahar terhadap Siswandi. “Sampai beliau berkumpul denga tim pemenangan (Rabu sore pekan lalu), ternyata tidak tahu persis adanya mahar politik atau pembicaraan mengenai hal itu,” katanya.

Oleh karena munculnya seseorang misterius berinisial A, Susilo mengatakan, pihaknya akan menelusuri. Termasuk, Panwaslu juga akan meminta keterangan beberapa orang lainnya yang disebut-sebut mengetahui persoalan dugaan mahar politik.

“Kita akan telusuri, mencari informasinya. Kalau sudah tahu, kita akan layangkan undangan kepada yang berinisial A ini.‎ Kita juga akan coba komunikasikan dulu ke beberapa pihak terkait, misalnya Pak Dani (Mardani), Pak Siswandi, atau Pak Bob (Hasan),” tuturnya. Siswandi sendiri rencananya diperiksa pada Jumat lusa.

Panwaslu juga berencana memanggil Sekretaris DPD PAN Kota Cirebon, H Sumardi. Nama Sumardi disebut-sebut oleh Ketua DPD PAN, Dani Mardani yang sudah lebih dulu diperiksa. Berbeda dengan Partai Gerindra, Susilo mengaku, pihaknya akan merumuskan dulu di internal Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Pak Sumardi kemungkinan akan kita panggil, karena disebut oleh Pak Dani. Untuk Partai Gerindra, kita rapatkan dulu di tim Gakumdu, perlu tidak memeriksa dari pihak Partai Gerindra,” katanya.

Sementara itu, Karso sendiri membantah, dirinya meminta atau bahkan menerima mahar dari kandidat calon walikota. Bahkan, secara kepartaian di DPD PKS, Karso menegaskan, tidak ada yang menerima mahar. “Saya sama sekali tidak ada ada menerima mahar,” katanya.

Bahkan, Karso sendiri tidak mengetahui awal mula dugaan permintaan mahar. Pasalnya, pada Rabu (10/1) atau hari terakhir pendaftaran calon walikota dan wakil walikota di KPU, ia tengah berkoordinasi dengan DPD PAN dan DPC Partai Gerindra.

“Soal mahar, saya sama sekali, urusan itu tidak tahu. Saat itu saya sedang koordinasi dengan DPD PAN dan DPC Partai Gerindra mengurus berkas persyaratan, dari pukul 13.30 WIB sampai sore,” katanya.

Selain membantah telah meminta maupun menerima mahar atas rekomendasi calon walikota dan wakil walikota Cirebon, Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H Karso juga menjelaskan kronologi dan penyebab tidak terbitnya rekomendasi dari DPP PKS untuk Brigjen Pol (Purn) Siswandi dan Dra Hj Euis Fety Fatayaty. Sehingga pendaftaran keduanya ke KPU Kota Cirebon ditolak.

“Pada prinsipnya, mekanisme penerbitan SK atau memutuskan rekomendasi ada kewenangannya di pusat. Kami di daerah hanya memproses setiap nama yang masuk dalam usulan. Kami usulkan ke DPW, kemudian diteruskan ke DPP. Ketika ada kecocokan, ya itu yang diputuskan,” ungkap Karso.

 Ia menjelaskan, dari Koalisi Umat yang berkomponenkan PKS, PAN dan Partai Gerindra, muncul beberapa kandidat bakal calon walikota dan wakil walikota. Dari PKS, kata Karso, namanya masuk dalam perumusan. “Dari PAN juga masuk, dari Partai Gerindra juga masuk,” ujarnya.

Karso mengklaim, pada 5 Januari lalu, Koalisi Umat bersepakat untuk mengusung pasangan Siswandi-Karso. Tapi kemudian pada 6 Januari, muncul kabar, paket Siswandi-Euis yang akan direkomendasi. Pihaknya terkejut dengan kemunculan nama Euis.

“Muncul nama Euis yang berpasangan dengan Siswandi, itu yang mengawali, kita juga kaget. Karena 5 Januari sore sudah sepakat Siswandi-Karso. Tapi tanggal 6 Januari ada kabar Siswandi-Euis. Saya sempat ditanya sama DPP PKS, siapa euis yang dimaksud? Saya tidak tahu. Sampai sekarang saya juga belum bertemu (dengan Euis),” tutur Karso.

Setelah 6 Januari, sambung Karso, kewenangan untuk memutuskan calon yang akan direkomendasi ada di tangan DPP PKS. Pihaknya, saat itu menunggu keputusan dari DPP PKS. “Sama sekali, setelah tanggal 6 Januari, kewenangan ada di pusat. Kewenangan di DPW sekalipun tidak ada,” katanya.

Karso menegaskan, tidak terbitnya rekomendasi dari DPP PKS, lantaran partai yang kini dinahkodai M Sohibul Iman itu tidak mengenal sosok Euis yang akan menjadi pendamping Siswandi. Artinya, jangankan lebih jauh visi dan misi, serta komitmennya, personal Euisnya sendiri tidak dikenal.

“Tidak turunnya rekomendasi itu, karena pasangannya tidak tahu. Masa mau beli kucing dalam karung? Kita tidak tahu visi dan misinya, komitmen bersamanya seperti apa,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Ketua DPD PKS Diberondong 24 Pertanyaan, Panwaslu Bidik Inisial A"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...