Azrul Bantah ada Permintaan Mahar Rp1,5 Miliar

dua kader pks kota cirebon diperiksa panwaslu

RAKYATCIREBON.CO.ID – Dua orang yang disebut-sebut membangun percakapan yang mengarah ke mahar politik dari PKS terhadap Brigjen Pol (Purn) Siswandi, yakni Ahmad Azrul Zuniarto MFarm dan Deni Siswanto, akhirnya diperiksa tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Rabu (24/1).

“Kami tiap hari bekerja keras membesarkan partai ini. Maka saat tidak bisa ikut pilkada, pasti ada kekecewaan. Tapi karena ini keputusan DPP, sebagai kader yang baik harus menerima ini. Dan pasti, keputusan ini lebih baik dibanding keputusan yang kami pilih (sebelumnya),” ungkap Azrul, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 30 menit.

Ia menjelaskan, dirinya mengetahui dari elit DPD PKS Kota Cirebon, bahwa DPP PKS belum menerbitkan rekomendasi untuk calon walikota dan wakil walikota Cirebon pada Rabu (10/1) dinihari menjelang subuh.

Azrul yang merupakan Sekretaris Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi DPW PKS Jabar, lantas meminta kepada DPD PKS untuk berkumpul pada Rabu pagi.

“Maka saya sarankan DPD untuk berkumpul pada Rabu pagi, alhamdulillah direspon dengan mengadakan rapat dan memutuskan bahwa kondisi ini harus segera disampaikan ke koalisi,” ujarnya.

Pada siang harinya, tiga parpol Koalisi Umat, yakni PAN, PKS dan Partai Gerindra berkumpul. Di sana disampaikan, bahwa DPP PKS belum menerbitkan rekomendasi, sementara Rabu itu hari terakhir pendaftaran pasangan bakal calon di KPU Kota Cirebon.

“Saya pun sebagai kader yang baik, saya ingin‎ membantu untuk bagaimana rekom ini ada. Siapa tahu DPP berkenan. Saya kontak Pak Mahfudz (Sidiq) dan menyampaikan, DPD PKS Kota Cirebon belum dapat rekom. Beliau bilang mau mengecek dulu, sekitar pukul 14.00 hari Rabu,” tuturnya.

Mengenai keinginan Azrul untuk bertemu Siswandi di Stasiun Kejaksan, mantan anggota DPRD Kota Cirebon periode 2009-2014 itu mengaku, dirinya hanya ingin menanyakan komitmen Siswandi jika misalkan direkomendasi DPP PKS. Komitmen itu maksudnya untuk Azrul menyampaikan ke DPP, dengan harapan rekomendasi diterbitkan.

“Saya ingin bertemu di stasiun untuk memastikan komitmen Pak Siswandi bagaimana. Supaya saya sampaikan ke DPP. Jadi, DPP belum mengeluarkan rekom, pasti ada sesuatu. Tapi kalau Pak Siswandi bisa mengklarifikasi langsung, ini kan bagus,” katanya.

Di saat bersamaan, kata Azrul, ada juga utusan DPD PKS yang bersiaga di DPP. Sehingga jika DPP PKS menerbitkan rekomendasi, bisa segera dibawa ke Kota Cirebon. Diakui Azrul, langkah itu inisiatif dirinya agar PKS bisa mengikuti pilkada.

“Siapa tahu, saya didengar oleh DPP, setelah saya bertemu dengan Pak Siswandi. Jadi tidak ada yang dibilang mahar. Sama sekali tidak ada mahar,” katanya.

Singkat cerita, pada Rabu petang itu, Azrul dan Siswandi batal bertemu di Stasiun Kejaksan. Siswandi rupanya lupa, karena langsung bergegas ke sebuah barbershop di Cideng Kedawung, Kabupaten Cirebon. Saat dihubungi Azrul, Siswandi meminta Azrul untuk menemuinya di Cideng, karena batal di stasiun.

“Saya hubungi beliau. Pak Siswandi meminta saya menyusul ke Cideng. Saat itu hujan tidak reda dan sudah maghrib. Saya basah semua, karena saya pakai motor. Kemudian saya meminta kepada Mas Deni untuk menemui Pak Siswandi, karena saya basah kuyup dan belum salat,” katanya.

Selepas salat maghrib, Azrul mendapati kabar dari Mafudz Sidiq, anggota Fraksi PKS DPR RI dari dapil Cirebon-Indramayu, bahwa DPP PKS menginstruksikan DPD PKS abstain di Pilwalkot Cirebon. “Keputusan itu dari Majelis Syuro DPP PKS,” katanya.

Ia menegaskan, tidak pernah ada pembicaraan permintaan mahar mencapai Rp1,5 miliar. Yang diinginkan pihaknya, kata Azrul, adalah komitmen Siswandi untuk pemenangan pilwalkot.

“Tidak pernah ada permintaan mahar, tidak pernah ada kesepakatan mahar dan tidak pernah ada eksekusi mahar,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Deni Siswanto. Kader PKS Kota Cirebon itu mengaku, mengetahui keputusan DPP PKS untuk abstain dari Azrul. Dia memastikan, telah menyampaikan kepada Siswandi soal ketidaktahuannya mengenai rekomendasi.

"Soal rekom saya tak tahu karena itu kewenangan DPP. Saya sudah arahkan Pak Siswasndi untuk tanya ke Pak Karso (ketua DPD PKS Kota Cirebon)," katanya.

Ia menambahkan, kalaupun terjadi perbincangan mengenai nilai uang dengan pihak Siswandi, yang dibicarakannya itu adalah dana pemenangan, bukan mahar untuk rekomendasi Siswandi-Euis Fety Fatayaty sebagaimana dituduhkan.

Di situlah, perbincangan dengan Bob Hasan selaku tim advokasi Siswandi yang menanyakan rekomendasi, diakuinya hanya berlangsung sekitar dua menit. “Tidak ada (penyebutan angka Rp1,5 miliar). Rekomendasinya saja tidak ada saat itu,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Azrul Bantah ada Permintaan Mahar Rp1,5 Miliar"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...