Pajak, Kesenjangan, dan Penegakan Hukum

Oleh: Benny Gunawan Ardiansyah

SALAH satu tujuan bernegara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, beberapa ukuran menunjukkan masih tajamnya ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
pajak tinggi belum bisa kurangi kesenjangan sosial
Benny Gunawan Ardiansyah. Image by jawapos.com
Angka koefisien begini tidak banyak berubah dalam satu dekade terakhir. Dari 0,374 pada 2007 menjadi 0,392 pada semester I 2017. Indonesia sendiri termasuk lima besar negara tertimpang di dunia.

Berdasar data Credit Suisse Global Wealth Databooks, diketahui bahwa proporsi aset yang dikuasai 1 persen orang terkaya Indonesia mencapai 49,3 persen. Sebagai perbandingan, negara paling merata adalah Hungaria dengan 17,6 persen dari seluruh asetnya dikuasai 1 persen orang terkaya.

Masalah ketimpangan tersebut juga menjadi perhatian global. Pada 2014, sebanyak 50 persen kekayaan orang-orang yang termasuk miskin setara dengan jumlah kekayaan 85 orang terkaya di dunia. 

Kurang lebih 193 negara telah berkomitmen untuk mengurangi angka kesenjangan dengan mengikuti program Sustainable Development Goals (SDGs). 

Hasil studi Oxfam International menyebutkan bahwa komitmen Indonesia dalam mengurangi indeks ketimpangan (inequality index) menduduki peringkat ke-101 dari 152 negara yang terindeks. 

Indeks ketimpangan dalam penelitian tersebut diukur berdasar tiga elemen, yaitu belanja sosial (social spending), pajak, dan hak-hak kaum buruh.

Dalam hal perpajakan, Indonesia menempati peringkat ke-34. Itu membuktikan bahwa progresivitas sistem perpajakan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi ketimpangan. 

Tetapi, sistem perpajakan yang cukup progresif tersebut belum membuahkan hasil yang meyakinkan. Rasio perpajakan masih berkisar 11–12 persen dari GDP selama satu dekade terakhir yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan. 

Hal itu berarti bahwa tarif pajak Indonesia yang tinggi belum memberikan andil dalam mengurangi ketimpangan akibat rendahnya tingkat parstisipasi masyarakat.

REDISTRIBUSI PENGHASILAN 

Perkembangan di seluruh dunia saat ini menunjukkan semakin tingginya tuntutan untuk mewujudkan pengurangan kesenjangan sosial dengan menggunakan konsep welfare state. 

Sosiolog TH Marshall menggambarkan welfare state modern sebagai kombinasi antara demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme.

Konsep welfare state adalah memperluas pelayanan umum dan kesejahteraan publik, terutama kesehatan, pendidikan, maupun dalam bentuk kompensasi. 

Program tersebut membutuhkan pembiayaan, terutama berasal dari pajak, sehingga dikenal dengan redistribusi penghasilan. Dengan demikian, pajak berfungsi untuk melakukan pemerataan penghasilan.

Menurut Adam Smith, salah satu asas pemungutan pajak adalah equality. Yaitu, pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 

Meskipun konsep keadilan sangat abstrak, cukup dapat diterima secara umum bahwa ’’adil” tidaklah berarti kesamaan dalam segala hal, melainkan lebih bersifat proporsional. Debat tentang keadilan pajak kemudian mengarah kepada bagaimana beban pajak itu didistribusikan dan apakah besarannya sudah cukup fair.

Akan tetapi, jika dilihat struktur penerimaan pajak Indonesia, ketidakadilan tersebut masih tecermin. Dilihat dari pemikul beban pajak, jenis pajak penghasilan adalah yang paling mencerminkan keadilan. Sementara itu, pajak atas konsumsi (pajak pertambahan nilai dan cukai) tidak memiliki hal karakter sebagaimana pajak penghasilan.

Orang kaya maupun orang miskin akan memikul beban yang sama jika melakukan konsumsi barang yang sama. Berdasar data APBN, hanya sekitar 52 persen yang berasal dari pajak penghasilan, sedangkan 48 persen merupakan pajak atas konsumsi. 

Dapat disimpulkan bahwa struktur pendapatan negara juga timpang yang akan mengganggu sustainabilitas APBN pada masa mendatang.

PENEGAKAN HUKUM 

Rendahnya rasio pajak dan struktur pajak yang timpang memaksa pemerintah beserta DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 

UU tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, dan telah menyebutkan adanya paksaan beserta ancaman hukuman jika tidak mematuhinya.

UU Pengampunan Pajak melakukan pendekatan yang jauh lebih agresif dibandingkan UU Pajak Penghasilan. Pendekatan yang digunakan adalah redistribusi kekayaan. 

Meski pelaksanaan pengampunan pajak terlihat berhasil dibandingkan dengan negara lainnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan. 

Untuk memperkuat pelaksanaan UU tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

Dua peraturan pemerintah tersebut memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenakan pajak atas harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan dan/atau saat pelaksanaan pengampunan pajak. Harta tersebut berupa kas dan nonkas. 

Data kas diperoleh dari bank (berdasar Perppu Nomor 1 Tahun 2017) dan nonkas (misalnya rumah dan mobil) sudah dimiliki pemerintah.

Berdasar data tersebut, DJP akan menagih nilai pajaknya dengan tarif tertinggi 30 persen ditambah sanksi administrasi (hingga 200 persen). 

Penegakan hukum tersebut diperkirakan akan masif karena terdapat batas waktu sampai 31 Maret 2019 bagi yang tidak mengikuti program pengampunan pajak. 

Hal itu akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi DJP mengingat kemungkinan munculnya perlawanan dari wajib pajak. (*) Penulis adalah dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Pajak, Kesenjangan, dan Penegakan Hukum"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...