Netralitas ASN di Pilkada Jadi Sorotan

CIREBON – Setiap edisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu menyisakan cerita soal posisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara normatif, ASN wajib bersikap netral dalam kontestasi politik lima tahunan itu, meski secara personal ia bisa menyalurkan hak politiknya dengan menggunakan hak pilih.
asn harus netral di pilwalkot cirebon
Bawaslu sosialisasi pengawasan Pilkada. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon 
Netralitas ASN di pilkada biasanya menjadi goyah, bila ada mobilisasi dari petahana. Makanya di hampir semua pilkada, ASN menjadi sorotan tersendiri, karena rawan menjadi objek maupun pelaku pelanggaran dalam pilkada. Terlebih apabila kepala daerahnya kembali maju di pilkada.
“Biasanya keterlibatan ASN itu karena ada mobilisasi oleh petahana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga calon lain,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Muhammad Afifudin, usai Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholder dan Masyarakat pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018, di Balaikota Cirebon, kemarin (23/11).
Dikatakannya, netralitas ASN diuji ketika ada mobilisasi oleh petahana maupun calon wajah baru. Keterlibatan ASN memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya pilkada. Makanya, untuk mengantisipasi pelanggaran keterlibatan ASN, Bawaslu telah bekerjasama dengan Komite ASN. “Karena ASN harus netral,” kata dia.

Tidak hanya itu, potensi pelanggaran pilkada juga ada beberapa lainnya, semisal kampanye negatif (black campaign), politik uang (money politic), data pemilih, pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara, dan lainnya. Dalam pelanggaran jenis tertentu, pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana.

“Misalnya data pemilih. Kalau sampai ada yang menghilangkan hak memilih terhadap seseorang, ancaman sanksinya pidana. Karena memilih itu hak asasi, bukan kewajiban,” kata Afifudin.

Pihaknya melalui Panwaslu di kabupaten/kota akan melakukan pengawasan maksimal sesuai peraturan perundang-undangan, selain juga mendorong agar tingkat partisipasi pengawasan publik bertambah. “Artinya, pengawasan itu kita lakukan bersama-sama,” kata dia.

Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H Wasikin Marzuki mengakui, potensi pelanggaran dari keterlibatan ASN di Jabar tergolong tinggi. 

Realita itu mengacu pada pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi sebelumnya, baik pilkada maupun pemilu. “Di Jabar, potensi pelanggaran berupa keikutsertaan ASN cukup tinggi. Makanya netralitas itu harus dijaga,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Netralitas ASN di Pilkada Jadi Sorotan"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...