LBKH Unswagati: Pemkot Jangan Diskriminatif!

CIREBON - Jika tidak ada aral melintang, hari ini, puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pemuda akan dieksekusi oleh Satpol PP Kota Cirebon. Para PKL diminta angkat kaki dari ruas jalan yang menghubungkan Jalan By Pass dan Jalan Cipto Mangunkusumo itu.
satpol pp segera tertibkan pkl di jalan pemuda kota cirebon
Sejumlah PKL masih mangkal di jalan Pemuda Kota Cirebon. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
Meski menghadapi ancaman serius, para PKL tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya menaruh harapan tinggi kepada Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Unswagati. Mereka meminta perlindungan atau suaka dengan memberikan kuasa kepada LBKH Unswagati untuk mengadvokasi.

“Kalau besok (hari ini, red) ada Satpol PP, biarkan saja. Kan kita sudah memberi kuasa ke LBKH Unswagati, biar ditangani sama mereka yang lebih mengerti. Karena kita tidak mengerti apa-apa,” ungkap seorang pedagang, Ery Susilowati, saat ditemui di lapak berjualannya, Senin (20/11).

Ery mengatakan, ia dan puluhan pedagang lainnya di Jalan Pemuda berjualan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari, termasuk untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Makanya, Ery berharap, Pemerintah Kota Cirebon memberi toleransi agar mereka tetap boleh berjualan.

“Kita minta kebijaksanaan pemerintah kota. Inginnya boleh berjualan biasa, semua pedagang yang ada di sini. Kita nyari makan bukan buat kaya, tapi buat makan dan nyekolahin anak,” tuturnya.

Dia mengaku, sejak terbitnya surat teguran pertama sampai terakhir, Ery menjadi phobia terhadap Satpol PP. Setiap saat, ia membayangkan tak bisa lagi berjualan lantaran diusir aparat penegak peraturan daera (perda) itu. “Kenapa Satpol PP jadi musuh? Padahal enak jadi teman. Ini sih jadi kaya hantu bagi pedagang,” katanya.

Disinggung soal trotoar yang tertutup lapak PKL, diakui Ery, pihaknya siap untuk ditata. Misalnya, lapak digeser mundur beberapa meter. Lagipula, kata Ery, trotoar di sana jarang digunakan pejalan kaki. Dia sendiri berjualan di belakang halte yang tak berfungsi di depan Unswagati. “Yang lewat di trotoar juga jarang. Ini juga halte, tapi seprti tidak berfungsi,” kata dia.

Di sisi lain, solidaritas Ery tergolong tinggi. Ketika ditanya mengenai kemungkinan relokasi ke dalam kampus Unswagati, ia enggan buru-buru mengamini. Ery tak mau, bila akhirnya Unswagati memberi solusi dengan menyediakan tempat, tapi tidak semua pedagang terakomodir. “Kalau dipindah ke dalam, saya sih mau saja. Tapi yang lain bisa tidak masuk semua?” katanya.

Senada disampaikan Iswandi. Pedagang bakso ikan itu mengaku siap mempertahankan haknya untuk berjualan. Dia berharap masih bisa berjualan di depan Unswagati. “Kalau petugas (Satpol PP) datang, kita lawan. Karena kita inginnya tetap berjualan di sini,” katanya.

Untuk diketahui, di dalam surat teguran ketiga yang dilayangkan Satpol PP Kota Cirebon, para pedagang di Jalan Pemuda diberi waktu tiga hari untuk angkat kaki, terhitung Jumat pekan lalu. Itu artinya, Senin kemarin harusnya sudah angkat kaki dan hari ini steril. 

Rencana penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Cirebon menuai perlawanan dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Unswagati, sebagai pihak yang diberi kuasa oleh puluhan PKL di kawasan itu. 

LBKH Unswagati menuding Pemerintah Kota Cirebon diskriminatif. “Pemkot jangan diskriminatif. Kalau bicara trotoar dipakai PKL, tidak hanya di Jalan Pemuda. Banyak ruas jalan lain juga yang lalu lintas terganggu, karena PKL. Tapi tidak ditertibkan. Harusnya dilakukan secara merata, karena equality before the law (semua sama di depan hukum, red),” ungkap juru bicara LBKH Unswagati, Agus Dimyati SH MH, ditemui di depan kampus setempat, Senin (20/11).

Pria yang akrab disapa Gusdim itu menilai, Pemkot Cirebon tidak mampu menghadirkan solusi, semisal relokasi bagi PKL.  Makanya melalui Satpol PP, pemkot hanya akan melakukan penertiban, bukan penataan yang dibarengi oleh dinas terkait lainnya.

“Kalau mau penataan, siapkan dulu tempatnya dan regulasinya. Ini belum ada, tapi sudah langsung ada upaya eksekusi. Sudah ada teguran pertama sampai ketiga, itu artinya akan ada penertiban, tapi tidak ada upaya penataan terhadap pedagang,” tuturnya.

Pihaknya meminta Pemkot Cirebon lebih berpikir rasional dan maju untuk melakukan penataan PKL, tidak hanya menertibkan. Karena menurutnya, aktivitas perdagangan di kalangan PKL menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Pemerintah yang harusnya mengayomi rakyat, malah mendzalimi rakyat, dengan alasan penataan PKL. Padahal yang penertiban, tanpa penataan. Dalam konteks PKL, kita bukan hanya bicara salah atau benar, tapi aturan dan konsepnya yang jelas dari pemerintah seperti apa,” terangnya.

Disinggung soal dipakainya trotoar untuk tempat berjualan, Gusdim menyebutkan, kondisi itu sudah berlangsung lama dan pemkot seakan tidak serius dalam menangani persoalan itu. “Kalau kita bicara trotoar untuk pejalan kaki, PKL dari masa ke masa sudah seperti itu (menempati trotoar, red), jauh sebelum perda hadir. Kenapa perda tidak mengatur zonase yang dibolehkan untuk PKL dan mana yang tidak?” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Cirebon, Drs Andi Armawan belum bisa dikonfirmasi terkait rencana eksekusi hari ini. Sekretaris Satpol PP, Sutikno AP MSi juga belum bisa memberikan pernyataan, saat dihubungi melalui sambungan ponselnya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "LBKH Unswagati: Pemkot Jangan Diskriminatif!"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus