KPU Temukan Anggota Parpol dari PNS

CIREBON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon mengadakan rapat pleno terbuka beragendakan penyampaian hasil penelitian salinan bukti keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, di Grand Tryas Hotel, Jumat (17/11).
KPU Kota Cirebon erahan berkas hasil verifikasi parpol. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon 
Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan jadwal penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 sesuai dengan peraturan KPU Nomor 7/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilu Tahun 2019. 

Rapat dihadari oleh perwakilan parpol, termasuk 3 parpol yang berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diikutsertakan dalam verifikasi, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kepengurusan Hendropriyono, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Republik, serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cirebon.

Acara dimulai dengan pembacaan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap 14 parpol. Dilanjutkan dengan penyerahan salinan berkas kepada masing-masing parpol. Parpol yang menerima berkas salinan bukti keanggotaan calon peserta pemilu tahun 2019 yaitu 13 dari 14 parpol yang dilakukan verifikasi secara administrasi dan faktual oleh KPU Kota Cirebon.

Adapun parpol yang menerima berkas tersebut diantaranya Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Sedangkan perwakilan Partai Golongan Karya (Golkar) absen pada acara tersebut.

Hasil verifikasi disampaikan Komisioner KPU, Dr Sanusi SH MH, didampingi oleh komisioner KPU Kota Cirebon lainnya, Moh Arief Ssos, M Iwan Setiawan SH, Dita Hudayani SH, dan Sekretaris KPU Kota Cirebon, Drs Asep Gandana.

Sanusi mengatakan, penyampaian hasil penelitian administrasi sesuai dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. “Pada tanggal 3-16 Oktober 2017, merupakan waktu penerimaan salinan bukti keanggotaan parpol oleh KPU Kota Cirebon,” ungkap Sanusi.

Dengan ketentuan, tambah Sanusi, parpol menyerahkan daftar nama dan alamat anggota parpol yang tertuang pada lampiran 2 model F2 parpol, salinan Kartu Tanda Aanggota (KTA), dan salinan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket). 

“Dilanjutkan dengan penelitian administrasi oleh KPU Kota Cirebon, pada 17 Oktober-15 November 2017. Dan pada hari ini (kemarin, red), KPU Kota Cirebon menyampaikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan,” tuturnya.

Dia menambahkan, KPU Kota Cirebon melakukan identifikasi pekerjaan dan kegandaan yang telah dilakukan oleh KPU RI melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Selanjutnya mencocokan hardcopy salinan KTA dan e-KTP dengan softcopy Sipol.

“Hasil penelitian yang ditemukan tim KPU Kota Cirebon di lapangan, terdapat anggota partai politik yang termasuk kategori tidak memenuhi syarat. Hal demikian karena anggota parpol termasuk kategori PNS, TNI/Polri, ganda internal dan antar partai, serta data tidak sesuai antara KTA dan e-KTP/Suket, ini yang paling banyak ditemukan,” katanya.

Sementara itu, sampai komisioner KPU pulang dari kantor dan berita ini ditulis, belum ada satupun perwakilan DPD Partai Golkar Kota Cirebon yang datang ke kantor KPU untuk mengambil hasil verifikasi. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "KPU Temukan Anggota Parpol dari PNS"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...