Komisi II Dukung Kejaksaan Selidiki Hasil Pembangunan DAK Rp96 Miliar

KEJAKSAN - Hingga saat ini, evaluasi dari hasil pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 senilai 96 miliar masih diselidki tim khusus dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
kejari kota cirebon segefra selidiki proyek dak
Proyek DAK di Kota Cirebon. dok. Rakyat Cirebon
Tim khusus yang ditugaskan Kejaksaan tersebut masih melakukan pemeriksaan terhadap semua titik hasil pekerjaan DAK Rp96 Miliar di tiga dapil yang menjadi sasaran pembangunan tahun 2016 lalu.

Ketua Komisi II, Ir H Watid Sahriar MBA mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemeriksaan yang sedang dilakukan untuk perbaikan kinerja pembangunan kedepan. “Tentunya kami sangat mendukung langkah dari kejaksaan untuk memeriksa proyek tersebut,” tandasnya. 

Dan untuk evaluasi DAK Rp96 Miliar, dikatakan Watid pihaknya sudah membuat rekomendasi untuk evaluasi. 

"Dari akhir tahun 2016, kita di Komisi II sudah membuat rekomendasi untuk evaluasi itu, kita dukung pemeriksaannya," ungkap Watid singkat saat dikonfirmasi wartawan koran ini.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Arifin Hamid mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Rp96 miliar.

Bahkan pihaknya telah mengantongi keterangan lengkap dari semua pihak yang terlibat, sehingga kini hanya tinggal melihat realisasi pekerjaan di lapangan apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

"Sudah banyak yang dimintai keterangan di PU, keterangan kita sudah cukup, tinggal turun ke lapangan saja," ungkap Arifin Hamid kepada rakcer.

Ditegaskan Hamid, proses pemeriksaan yang dilakukan pihaknya adalah murni kewenangan dari Kejaksaan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran negara dan Kejaksaan hanya melakukan pemeriksaan seusi kewenangannya di ranah pelanggaran hukum.

"Yang pasti kita hanya memiliki kewenangan di ranah hukumnya saja, kita tidak mau hal ini dibawa ke ranah politik," tegas Arifin.

Sebagaimana diketahui, tim khusus yang terdiri dari para ahli di bidang kontruksi telah dibentuk dan ditugaskan oleh Kejaksaan untuk melakukan pengecekan dilapangan terhadap semua titik pembangunan hasil DAK Rp96 miliar.

Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lanjutnya, ternyata belum sampai kepada pengecekan mendetail dilapangan, sehingga Kejaksan harus turun langsung melihat realitas hasil pengerjaan. 

"Memang itu sudah diperiksa, tapi BPK tidak ke teknis, hanya di sisi pemeriksaan administrasinya saja, jadi nanti hasil pemeriksaan kita akan diserahkan kembali ke BPK untuk dihitung dan dibandingkan," lanjut Arifin.

Mengenai kemungkinan yang bisa saja terjadi, Arifin menambahkan bahwa pemeriksaan tim khusus akan dilakukan sekomprehensif mungkin, karena hasil inilah yang akan menjadi patokan dari Kejaksaan.

Pasalnya, jika kedepan ditemukan hal-hal yang termasuk pelanggaran, maka Kejaksaan memiliki dua kewajiban, yakni memastikan anggaran negara kembali atau melakukan proses hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan tersebut. 

"Jelas kalau ada pelanggaran yang kita temukan kita akan tindak, tapi itu semua harus didukung oleh ahli. Jika seperti itu, kewajiban kita ada dua, pertama itu tindakan preventif pengembalian anggaran negara dan proses hukum, kita pasti tegas," kata Arifin. (sep)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Komisi II Dukung Kejaksaan Selidiki Hasil Pembangunan DAK Rp96 Miliar"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...