Kejari Kantongi Pihak yang Terlibat dalam Proyek DAK Senilai Rp96 Miliar

KEJAKSAN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon, Arifin Hamid mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Rp96 miliar.
kejari kota cirebon segera turun ke lapangan
Kajari Kota Cirebon Arifin Hamid. Foto/Asep/Rakyat Cirebon
Bahkan, pihaknya telah mengantongi keterangan lengkap dari semua pihak yang terlibat, sehingga kini hanya tinggal melihat realisasi pekerjaan di lapangan apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. 

"Sudah banyak yang dimintai keterangan di PU, keterangan kami sudah cukup, tinggal turun ke lapangan saja," ungkap Arifin Hamid kepada rakcer.

Ditegaskan Hamid, proses pemeriksaan yang dilakukan pihaknya adalah murni kewenangan dari Kejaksaan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran negara dan Kejaksaan hanya melakukan pemeriksaan seusi kewenangannya di ranah pelanggaran hukum.

"Yang pasti kami hanya memiliki kewenangan di ranah hukumnya saja, kami tidak mau hal ini dibawa ke ranah politik," tegas Arifin.

Sebagaimana diketahui, tim khusus yang terdiri dari para ahli di bidang kontruksi telah dibentuk dan ditugaskan oleh Kejaksaan untuk melakukan pengecekan dilapangan terhadap semua titik pembangunan hasil DAK Rp96 miliar.

Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lanjutnya, ternyata belum sampai kepada pengecekan mendetail dilapangan, sehingga Kejaksan harus turun langsung melihat realitas hasil pengerjaan. 

"Memang itu sudah diperiksa, tapi BPK tidak ke teknis, hanya di sisi pemeriksaan administrasinya saja, jadi nanti hasil pemeriksaan kami akan diserahkan kembali ke BPK untuk dihitung dan dibandingkan," lanjut Arifin.

Mengenai kemungkinan yang bisa saja terjadi, Arifin menambahkan bahwa pemeriksaan tim khusus akan dilakukan sekomprehensif mungkin, karena hasil inilah yang akan menjadi patokan dari Kejaksaan.

Pasalnya, jika kedepan ditemukan hal-hal yang termasuk pelanggaran, maka Kejaksaan memiliki dua kewajiban, yakni memastikan anggaran negara kembali atau melakukan proses hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan tersebut. 

"Jelas kalau ada pelanggaran yang kami temukan kami akan tindak, tapi itu semua harus didukung oleh ahli. Jika seperti itu, kewajiban kami ada dua, pertama itu tindakan preventif pengembalian anggaran negara dan proses hukum, kami pasti tegas," kata Arifin. (sep)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Kejari Kantongi Pihak yang Terlibat dalam Proyek DAK Senilai Rp96 Miliar"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus