Kadis PUPR: Idealnya, Coran Gedung Setda Rata

KEJAKSAN – Sejumlah temuan dari Komisi II DPRD Kota Cirebon pada konstruksi pembangunan gedung sekretariat daerah (setda) setinggi 8 lantai, harus jadi perhatian serius pihak kontraktor, PT Rivomas Pentasurya dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
dprd kota cirebon minta proyek gedung setda diaudit
Komisi II DPRD Kota Cirebon kembali tinjau proyek gedung Setda. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
Kemarin, Komisi II langsung memanggil kontraktor dan Manajemen Konstruksi (MK) megaproyek senilai Rp86 miliar itu bersama kepala dan sekretaris DPUPR. Tak hanya melakukan pembahasan di ruang rapat gedung dewan, mereka juga setelahnya langsung melakukan tinjauan ke lokasi proyek di belakang Balaikota Cirebon.

“Kita minta audit struktur konstruksi. Kenapa ada retakan, bahkan getaran, harus dipastikan penyebabnya. Karena ini harus diantisipasi akibatnya, jangan sampai kedepan timbul persoalan. Kita minta clear dulu strukturnya. Teknisnya seperti apa, itu kewenangan DPUPR,” ungkap Anggota Komisi II, Imam Yahya SFilI.

Senada disampaikan Ketua Komisi II, Ir H Watid Sahriar MBA. Ia juga meminta kepada DPUPR untuk melakukan pengecekan kekuatan struktur konstruksi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa struktur konsruksi sudah sesuai dengan spesifikasi berdasar perencanaan.

“Kita minta DPUPR untuk mengecek pakai hammer test. Untuk mengukur kekuatan beton dengan menyesuaikan speknya. Karena kita tidak ingin hanya bicara kuantitas progres sekian persen, tapi kualitasnya tidak sesuai spek,” tutur Watid.

Berdasar penyampaian pihak kontraktor, kata Watid, pada akhir November struktur bangunan akan selesai. Dengan begitu, progres bisa mencapai 70 persen atau batas minimal untuk bisa dipertimbangkan perpanjangan waktu atau adendum. “Akhir November atap semua lantai akan selesai,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Mengenai cekungan atau kelenturan pada coran di beberapa titik dalam struktur konstruksi, Watid meminta agar kontraktor memasang penyangga atau balok anak di setiap sisi pilar bangunan. “Maksudnya agar lapisan coran atau betonan tidak lentur,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPUPR, Ir Budi Rahardjo MBA mengatakan, sejauh ini pembangunan gedung setda baru mencapai 6 lantai. Ditargetkan oleh pihak kontraktor, pada akhi November sudah toping off atau semua struktur lantai selesai dan tertutup atap.

“Mengenai kelenturan atau sedikit retakan, itu memang harus ada perbaikan. Itu bukan hal yang wajar. Karena idealnya coran itu rata dan mulus,” kata dia.

Di tempat yang sama, Project Manager PT Rivomas Pentasurya, Tajudin mengklaim, pihaknya dalam menggarap megaproyek yang deadline-nya 25 Desember itu sudah on the track.

“Kita tetap jaga kualitas. Bukan kita ada yang disembunyikan, tapi kita fair apa adanya. Kalaupun ada beberapa hal yang harus diperbaiki, yakin solusinya pasti ada. Dan kita juga lakukan percepatan,” tutur Tajudin.

Pihaknya menargetkan pada 10 November mendatang, struktur konstruksi sudah sampai ke lantai 8. Mengenai kelenturan coran di beberapa titik, Tajudin menyebutkan, bukan persoalan krusial. Karena pada struktur konstruksi itu nantinya ada pelapisan lagi untuk kemudian pemasangan keramik atau granit.

“Nanti ada proses finishing. Soal keretakan itu, hanya retak rambut. Jadi sejauh ini tidak ada persoalan krusial,” kata dia.

Tajudin juga mengaku, secara terus menerus mengingatkan kepada para pekerja untuk memperhatikan aspek K3 dalam bekerja, yaitu dengan mengenakan helm, rompi dan sepatu.

“Kita selalu ingatkan soal K3. Karena kita tidak butuh orang sakti, tapi butuh orang safety. Jadi standar K3 saat bekerja itu harus dijalankan, tidak boleh diabaikan,” ungkap Tajudin.

Selain terus menerus mengingatkan para pekerjanya, sambung Tajudin, pihaknya juga sebenarnya telah menyediakan perangkat K3. Disampaikannya, PT Rivomas menyediakan 250 unit helm, 300 rompi dan puluhan pasang sepatu. 

“Kalau tidak mau pakai, silakan keluar. Kalau hanya pakai sandal saja juga, lebih baik tidak usah kerja,” tegas Tajudin.

Diakuinya, jumlah pekerja sendiri mencapai 270 orang terbagi pada 2 shif, yaitu shif pertama pukul 8.00-22.00 dan shif kedua pukul 22.00-6.00. Perangkat K3 yang ada dirasa cukup, karena bisa digunakan bergantian pada shif berbeda. “Kalau sepatu ada yang bawa sendiri biasanya,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi II, H Budi Gunawan mengingatkan kepada pihak kontraktor untuk tertib dalam memperhatikan aspek K3. Standar keselamatan pekerja, menurutnya, sangat penting untuk dikenakan saat kerja. “Helm, rompi, dan sepatu itu wajib dipakai. Ini persoalan keamanan dan keselamatan pekerja,” katanya.

Hal yang sama disampaikan MK gedung setda 8 lantai dari PT Bina Karya, Ir Hery Mujiono. Temuan Komisi II soal kekuatan kolom praktis atau tiang coran penyambung dinding, tidak berpengaruh signifikan. “Karena kolom praktis itu hanya untuk menyambung dinding,” jelasnya.

Mengenai kelenturan atau cekungan di beberapa titik pada lapisan coran gedung setda, Hery menilai masih pada batas wajar, bila hanya 2,5 cm. Karena berdasarkan luas area coran yang ditemukan cekungan, masih ada batas toleransi sampai 5 cm. “Jadi masih batas wajar,” katanya.   (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Kadis PUPR: Idealnya, Coran Gedung Setda Rata"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...