“DPUPR, Kapan Mau Hammer Test?”

KEJAKSAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon pernah berjanji akan melakukan tes kekuatan struktur bangunan pada proyek gedung sekretariat daerah (setda) 8 lantai. 
dpupr kota cirebon janji tes kekuatan struktur bangunan gedung setda
Anggota DPRD Kota Cirebon tinjau pembangunan gedung Setda. dok. Rakyat Cirebon
Kesiapan DPUPR untuk melakukan hammer test itu diutarakan ketika Komisi II DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu.

Sudah lama dijanjikan tapi tak kunjung mendapatkan laporan hasil tesnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA menanyakan keseriusan DPUPR untuk melakukan hammer test. Watid langsung menanyakan hal itu kepada Kepala DPUPR, Ir Budi Rajarjo MBA.

Di depan wartawan koran ini, Watid menelepon Budi. Diketahui, sampai kemarin, DPUPR belum juga melakukan hammer test terhadap struktur gedung setda. Padahal, Budi sendiri mengaku beberapa waktu lalu, pihaknya memiliki alat untuk mengukur kekuatan struktur bangunan tersebut.

“Sudah saya tanyakan kepada kepala DPUPR, ternyata belum dilakukan hammer test. Padahal kepala DPUPR sendiri yang bilang sudah punya alatnya dan siap untuk melakukan uji itu,” ungkap Watid, ditemui usai menggelar kegiatan reses dirinya di kawasan Samadikun, Selasa (14/11).

Watid mengaku, dirinya sudah mengingatkan kepala DPUPR untuk melakukan hammer test sebagaimana sudah dinyatakan kesiapannya beberapa waktu lalu. Menurut Watid, hammer test sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan, terutama bagian beton.

“Karena ini gedung tinggi, harus benar-benar kuat. Makanya diperlukan tes kekuatan konstruksi,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Cirebon terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres pembangunan gedung sekretariat daerah (setda) setinggi 8 lantai, secara berkala. Beberapa antisipasi apabila sampai batas akhir kontrak pada 25 Desember tak selesai, sudah disiapkan pemkot.

“Pemkot sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kalau sampai akhir kontrak, ternyata progresnya berhenti di 80 persen, kita akan lelangkan kembali, pekerjaan dilanjut. Nanti kita terapkan lelang dini, berdasarkan Permenkeu,” ungkap Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Ir H Yoyon Indrayana MT.

Ia menjelaskan, lelang dini dipahami proses lelang yang dilaksanakan setelah penetapan APBD tahun anggaran 2018 oleh DPRD melalui paripurna. Proses itu dilakukan apabila pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memutus kontrak PT Rivomas Pentasurya sebagai kontraktor.

“Jadi untuk lelang dini tidak perlu menunggu penelitian DPA maupun RKA. Ini dilakukan kalau putus kontrak. Meskipun memang mungkin juga kontraktor ini diberi perpanjangan waktu 50 hari,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "“DPUPR, Kapan Mau Hammer Test?”"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus