Walikota Boleh Gratiskan Biaya KIR

CIREBON – Salah satu kesepakatan bersama antara pihak transportasi online, transportasi konvensional, dan Pemkot Cirebon adalah digratiskannya biaya uji Kir, pengawasan dan izin trayek bagi angkot. 
pemkot cirebon gratiskan biaya kir angkot
Walikota Cirebon Nasrudin Azis tandatangani kesepakatan angkutan online dengan angkot. Foto: Asep/Rakyat Cirebon
Langkah itu boleh dilakukan walikota Cirebon, karena diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Drs Atang Hasan Dahlan MSi menyampaikan, di dalam Pasal 67 ayat (1) Perda Nomor 5/2012 diatur, walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

“Kemudian di ayat (2) diatur tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota,” ungkap Atang, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/3).

Dikatakan Atang, proses uji kelayakan secara berkala terhadap angkutan konvensional atau angkot tetap dijalankan, hanya saja tidak dikenakan biaya. 

Mengenai pemberlakuan gratis biaya Kir, kata Atang, diatur secara spesifik di dalam Peraturan Walikota (Perwali). “Proses uji Kir tetap diberlakukan. Tapi tidak dikenakan biaya alias gratis,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, biaya uji Kir sekitar Rp70 ribu yang berlaku selama 6 bulan untuk satu kendaraan. Dengan perkiraan jumlah angkot yang beroperasi sekitar 700 unit dari semua yang berizin sebanyak 979 unit, maka pendapatan daerah dari uji Kir berkisar Rp75-100 juta pertahun.

“Sedangkan untuk izin trayek Rp250 ribu biayanya untuk masa berlaku lima tahun,” ujarnya. Setelah transportasi konvensional dan online bersepakat untuk beroperasi bersama, dalam waktu dekat akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk saling mengawasi dalam menaati kesepakatan.

Sementara terpisah, salah seorang driver transportasi online, Oni Tabroni menyampaikan apresiasnya kepada Pemkot Cirebon dan Polres Cirebon Kota yang telah memfasilitasi musyawarah bersama sampai tercapainya kesepakatan antara transportasi online dan konvensional. “Sehingga bisa menghasilkan solusi,” katanya.

Dari sedikitnya enam poin kesepakatan, Oni menilai, ada beberapa poin yang dirasa kurang adil bagi pegiat transportasi online. Misalnya soal pembatasan wilayah untuk menjemput penumpang.

“Kalau menurunkan penumpang memang harus di tempat tujuan. Kita sebenarnya agak keberatan soal radius pengangkutan penumpang.‎ Makanya kita berharap kedepan ada revisi soal kesepakatan itu. Tapi saat ini kita oke dan menerima. Karena yang kita utamakan adalah kondusivitas Kota Cirebon,” ungkapnya, ditemui di kawasan Jalan Sutomo.

Pihaknya bersyukur, kesepakatan bersama telah tercapai. Antara pihaknya dan angkot bisa beroperasi bersama. Diakui Oni, sebelum kesepakatan bersama tercapai, banyak driver transportasi online yang memilih tidak beroperasi. “Setelah beberapa kejadian kekerasan, kita memilih menarik diri sementara,” katanya. 

DPRD Kota Cirebon mengapresiasi semua pihak dalam menyelesaikan polemik angkutan online versus konvensional. Komisi I DPRD Kota Cirebon, Drs Yayan Sofyan mengatakan polemik antara transportasi Online dan angkot yang sudah menemui titik temu patut diapresiasi. Hal ini diharapkan agar keduanya terus berdampingan dalam mencari rejeki. 

“Saya acungkan jempol untuk kedua belah pihak, juga pa wali dan Kapolresta serta Dishub yang sudah menjadi mediator sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama," ungkap Yayan kepada rakcer.

Yayan yang juga mengikuti pertemuan antara pihak Transportasi Online serta Konvensional dengan difasilitasi oleh pihak kepolisian Senin malam menilai, proses tersebut benar-benar mencerminkan rukunnya masyarakat Kota Cirebon, satu sama lain saling mengesampingkan ego untuk kondusifitas Kota Wali yang dicintai bersama.

"Saya juga mengapresiasi penuh pertemuan tadi malam (kemarin malam. red), bagaimanapun ini langkah nyata dari kedua belah pihak untuk menjaga agar Kota Cirebon tetap aman dan kondusif," lanjutnya.

Dikatakan Yayan, sebagaimana diketahui bersama, polemik Transportasi Online ini bukan hanya terjadi di Kota Cirebon, namun penyelesaian yang dilakukan di Cirebon di menurutnya patut dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain yang mengalami permasalahan yang sama.

"Ini harus bisa menjadi percontohan daerah lain di Indonesia yang mengalami permasalahan serupa, Kota Cirebon dapat melakukan itu dengan keberasaan dari semua instansi pemerintahan yang ada," kata politisi Partai Hanura tersebut.

Yayan juga mengharapkan, setelah dilakukan pertemuan yang melahirkan beberapa pasal yang disepakati bersama, kedepan komunikasi kedua pihak, antara Transportasi Online serta Konvensional bisa berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan komunikasi kedua belah pihak terus berjalan dengan baik, saling mengontrol, apalagi nanti akan dibentuk satgas. Dan untuk semuanya, saya harapkan terus meningkatkan kenyamanan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Cirebon," imbuhnya.

Sebelumnya disampaikan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar SIK MHUM MSM, bahwa untuk menindaklanjuti draft kesepakatan hasil musyawarah kemarin malam, akan dibentuk satgas bersama dan akan dilakukan ikrar damai yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti.

"Saya harap setelah ini keadaan kembali kondusif, masing-masing pihak bisa saling mengontrol, sesuai kesepakatan, kita akan bentuk satgas pengamanan bagi siapapun yang melanggar kesepakatan ini, nanti hari jumat kita juga akan lakukan ikrar damai," ungkap Adi Vivid. (jri/sep)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Walikota Boleh Gratiskan Biaya KIR"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus