Pemkot Tak Tegas Soal Parkir

KEJAKSAN – Pemerintah Kota Cirebon sudah mengajukan usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran kepada DPRD Kota Cirebon. Ada beberapa catatan penting yang disampaikan setiap fraksi di dewan kepada eksekutif atas usulan raperda tersebut.
pemkot cirebon ajukan raperda parkir
M Handarujati Kalamullah (kanan) saat rapat pariourna DPRD. dok. Rakyat Cirebon
Ketua Fraksi Demokrat, M Handarujati Kalamullah Ssos mengatakan, pertumbuhan Kota Cirebon yang makin pesat telah menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan perparkiran. 

Di lain pihak, dari penyelenggaraan perparkiran ini akan diperoleh retribusi parkir dan pajak parkir yang merupakan salah satu sector PAD yang cukup potensial.

“Masalah yang dihadapi Kota Cirebon dalam penyelenggaraan perparkiran antara lain keterbatasan lahan parkir di Ruang Milik Jalan (Rumija), sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan, khususnya di sekitar pusat-pusat perbelanjaan,” ungkapnya, akhir pekan kemarin.

Politisi yang akrab disapa Andru itu menambahkan, masalah lainnya adalah banyaknya parkir liar, sehingga hasil retribusi parkirnya tidak masuk ke kas daerah. Selain itu, penetapan target retribusi parkir selama ini tidak sesuai dengan potensinya.

“Sehingga meskipun target retribusi parkir itu tercapai atau bahkan melebihi target, tetapi penerimaan dari retribusi parkir masih di bawah potensinya. Masalah lainnya adalah banyaknya oknum yang menguasai lahan-lahan parkir, sementara pemda sendiri nampaknya tidak berdaya menghadapi hal ini,” tuturnya.

Dengan adanya Perda yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan perparkiran, sambung Andru, berbagai masalah itu diharapkan dapat diatasi atau diminimalisir secara bertahap. Meskipun demikian, keberadaan Perda saja tidak cukup, karena yang jauh lebih penting adalah terobosan berupa inovasi dan kreativitas serta keberanian dan ketegasan pemda dalam penyelenggaraan perparkiran.

“Dalam hal ini, Pemerintah Kota Cirebon dapat belajar dari daerah lain yang secara empiris telah berhasil dalam penyelenggaraan perparkiran,” kata ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon itu.

Sorotan tajam juga dilontarkan Fraksi Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra, Ruri Tri Lesmana mengatakan, dengan terus meningkatnya mobilitas penduduk baik dari Kota Cirebon atau dari luar Kota Cirebon, saat ini pemerintah dituntut untuk dapat terus meningkatkan pelayanan terhadap lalu lintas transportasi.

“Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan penyedian perparkiran. Hal ini demi menunjang kegiatan yang nyaman, aman, dan lancar bagi masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di Kota Cirebon,” kata Ruri.

Akan tetapi, lanjutnya, kendati perparkiran memiliki potensi untuk PAD, tapi harga yang harus dibayar adalah banyak diserobotnya lahan yang seharusnya mampu digunakan secara produktif. 

Apalagi secara teritoril Kota Cirebon memiliki lahan yang terbatas bagi kegiatan yang terpusat, baik itu untuk kegiatan ekonomi maupun untuk aktivitas sosial masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, Ruri menuturkan, pihaknya meminta dan mengharapan, pemkot untuk cermat dalam melakukan rencana pembangunan terutama untuk membangun titik-titik parkir.

“Harus ada identifikasi dan hitungan yang jelas mengapa di daerah tertentu ingin dibangun lahan perparkiran. Hal demikian agar apa yang direncanakan dan dihasilkan tidak berimpilkasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya jauh lebih umum,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Pemkot Tak Tegas Soal Parkir"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...