Kontraktor Gedung Setda Minta Pencairan 60 Persen

KEJAKSAN – Kontraktor pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon setinggi 8 lantai, PT Rivomas Pentasurya diketahui sempat meminta pencairan dana ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon. Permintaan pencairan diajukan sebesar 60 persen dari nilai kontrak.
pembayaran proyek gedung setda kota cirebon tunggu audit
Pembangunan gedung Setda Kota Cirebon. dok. Rakyat Cirebon
Hal itu diakui Kepala BKD Kota Cirebon, H Maman Sukirman SE MM, saat ditemui di gedung DPRD Kota Cirebon, kemarin. 

Ia mengaku, pihaknya baru membayarkan uang muka atau DP untuk proyek gedung setda sebesar 15 persen dari nilai kontrak. “Untuk gedung setda, kita baru mencairkan baru 15 persen DP saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu, pihak kontraktor sempat mengajukan permohonan pencairan atau pembayaran sekitar 60 persen. Namun demikian, BKD tak meladeni, sebelum ada perhitungan progres dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). 

“Kontraktor sudah penagihan, mintanya 60 persen. Tapi kita belum dapat perhitungan dari DPUPR seperti apa,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi angkat bicara soal megaproyek senilai Rp86 miliar itu menjelang habis masa kontrak. 

Pihaknya mengingatkan Pemkot Cirebon untuk membayarkan hasil pekerjaan sesuai progres berdasarkan audit.

“Intinya kita minta pemkot membayar hasil pekerjaan itu sesuai audit atau stok opname, bila putus kontrak. Jadi, pembayaran dilakukan berdasarkan realitas progres,” katanya.

Menurut Edi, pemkot bisa mengambil kebijakan putus kontrak terhadap PT Rivomas, karena dinilai wanprestasi. Artinya, sebelum masa kontrak habis pada 31 Desember, pemkot bisa memutusnya terlebih dahulu.

“Sehingga sisa anggaran yang belum terserap, bisa dialokasikan di APBD 2018 murni. Jadi tahun depan bisa dilanjut pembangunannya. Tapi kalau tidak putus kontrak, bahkan diberi perpanjangan waktu, maka sisa anggaran hanya bisa dimasukkan di APBD perubahan 2018. Kelanjutan pekerjaannya menuggu lama lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Cirebon sedang mempersiapkan kemungkinan untuk memutus kontrak PT Rivomas Pentasurya sebagai kontraktor proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon setinggi 8 lantai. 

Langkah itu dilakukan agar pembangunan bisa dilanjut tahun depan. “Proyek gedung setda sekarang masih dikerjakan. Saya melihat di awal November seperti apa nantinya. Kita sudah beri peringatan, kalau belum selesai, pasti putus kontrak,” ungkap Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH.

Ia menjelaskan, pihaknya bisa saja mengambil langkah putus kontrak sebelum 31 Desember atau masa kontrak megaproyek senilai Rp86 miliar itu habis. 

Langkah itu dilakukan, agar sisa anggaran yang belum terserap pada proyek itu, bisa dialokasikan di APBD 2018.

“Kita lihat prestasinya sampai mana. Sebelum habis kontrak di Desember kita bisa saja putus kontrak. Pola itu bisa diterapkan, agar tahun 2018 bisa dilanjutkan pembangunanya. Jadi, sebelum pembahasan APBD 2018, harus sudah ada keputusan, agar sisa anggarannya dialokasikan di APBD 2018,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Kontraktor Gedung Setda Minta Pencairan 60 Persen"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus