KH Ma’ruf Amin: HTI Harus Dibubarkan

KUNINGAN - Gonjang ganjing Perppu ormas yang cukup kencang terdengar, hingga memunculkan tiga opsi pilihan, yakni menerima 100 persen, menerima dengan catatan, dan menolak 100 persen mendapat respon komentar dari Rais Am PBNU, KH Ma’ruf Amin.
rais am pbnu setuju uu ormas ditegakan
 Rais Am PBNU KH Ma’ruf Amin. Foto: Aleh/Rakyat Cirebon
Saat ditemui di kediaman Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman,  ia memberikan pendapat bahwa sejak awal NU memberi pandangan bahwa HTI itu harus dibubarkan, dasarnya ialah HTI menginginkan negara Khilafah sebagai dasar negara di Indonesia.

“Jelas sangat tidak mungkin. Kalau nanti jadi khilafah, bagaimana umat lain. NKRI ini sudah final, merupakan negara kesepakatan jadi sudah tidak bisa lagi berganti-ganti dasar negara, nanti kembali ke nol,” ujar Ma’ruf Amin.

KH Ma’ruf Amin yang juga sebagai Ketua Umum MUI ini, sangat berpendapat siapapun wajib membela NKRI yang notabene merupakan tanah air bangsa kita. Apalagi dalam resolusi jihad yang diungkapkan hadratusyaikh KH Hasyim As’ari. Membela tanah air itu fardhu ain, wajib hukumnya bagi setiap individu.

“Kalau mau ganti dasar negara ya salah, kita harus bela bangsa ini. Seperti bunyi resolusi jihad yang diungkapkan oleh hadratusyaikh Hasyim As’ari, hukumnya fardhu Ain yakni wajib bagi setiap individu,” tegasnya.

Namun dirinya juga menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah untuk menggodok kembali Perppu Ormas itu seperti apa. Dan NU akan menerima apapun hasilnya jika sudah diputuskan. Sebab putusan pemerintah itu harus ditaati.

“NU sudah memberikan pandanganya kepada pemerintah kita mendukung apapun jika memang untuk kebaikan NKRI, apalagi untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Apapun hasilnya nanti kita tetap menerima dan menganggap putusan ini mengikat,” jawabnya dengan jelas.

Secara konstitusional, kata KH Ma’ruf, Perppu itu sudah mendapat legitimasi, namun apabila ada kelompok yang masih belum puas menurut mekanisme bisa mengajukan ke MK. “Selesaikan secara konstitusional, tidak usah lagi demo-demo,” terangnya.

Keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang ada di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, juga mendapat komemtar dari sosok kyai kharismatik ini. Menurutnya, ahmadiyah itu sudah ada SKB yang sudah berjalan lama, nanti akan dinilai mereka patuh atau tidak.

“Kalau tidak patuh, MUI sendiri dengan tegas tuntutannya dibubarkan, namun pemerintah tidak mengambil langkah itu tapi menggunakan SKB dengan segala aturan-aturannya. Selama ini dia patuh atau tidak, melanggar atau tidak, jika melanggar Jemaah Ahmadiyah bisa dibubarkan sesuan  UU No 1 karena penyelesaian oleh pemerintah tidak mereka patuhi,” terangnya.

Untuk e-KTP Jemaah Ahmadiyah, lanjut Ma’ruf Amin, jika di dalam kolom agamanya tercantuk agama Islam, harus pengakuan keislamannya dan legitimasi dari lembaga yang menyaksikannya mengucapkan dua kalimat syahadat.(ale)

Dapatkan berita terkini:

2 Responses to "KH Ma’ruf Amin: HTI Harus Dibubarkan "

  1. Bukan karena genting apalagi genteng
    Bukan karena mengancam Indonesia
    Bukan karena mengancam pancasila
    Bukan karena mengancam kebhinekaan

    ...perppu sah menjadi UU ormas
    ...hti dibubarkan

    Karena mengancam kafir & munafik
    Karena mengancam kapitalis liberal
    Karena mengancam kepentingan penguasa & bos nya

    BalasHapus
  2. Bukan karena genting apalagi genteng
    Bukan karena mengancam Indonesia
    Bukan karena mengancam pancasila
    Bukan karena mengancam kebhinekaan

    ...perppu sah menjadi UU ormas
    ...hti dibubarkan

    Karena mengancam kafir & munafik
    Karena mengancam kapitalis liberal
    Karena mengancam kepentingan penguasa & bos nya

    BalasHapus

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus