Gedung Setda Diperkirakan Mangkrak Setahun, PT Rivomas Terancam Diblacklist

KEJAKSAN – Proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon setinggi 8 lantai hampir pasti tidak akan selesai pada akhir tahun ini, sebagaimana durasi kontrak kerja. Megaproyek senilai Rp86 miliar itu juga hampir dipastikan akan mangkrak selama tahun depan.
kontraktor gedung setda kota cirebon ajukan perpanjangan kontrak
Proyek gedung Setda Kota Cirebon . Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Ir H Yoyon Indrayana MT mengatakan, pihaknya akan menunggu sampai akhir tahun untuk melihat progres secara keseluruhan dari pelaksanaan proyek gedung setda. 

“Sampai akhir tahun sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja, red). Kalau pihak ketiga bisa menyelesaikan sesuai SPK ya syukur,” kata Yoyon, kemarin.

Namun demikian, Yoyon mengaku pesimistis pihak kontraktor, PT Rivomas Pentasurya bisa menyelesaikan megaproyek yang pendanaannya menggunakan sistem multi years itu bisa selesai di akhir tahun. “Dilihat kondisinya, agak pesimis. Terakhir saja progresnya baru 35 persen,” ujarnya.

Disampaikan Yoyon, bila sampai akhir tahun belum juga selesai, pihak kontraktor bisa mengajukan perpanjangan waktu atau adendum, maksimal 50 hari. Itu artinya, waktu terakhir pengerjaan akan jatuh pada Februari. 

“Kalau putus kontrak karena waktunya sudah habis, maka kontraktor harus di-blacklist, karena wanprestasi,” kata dia.

Pemkot Cirebon, kata Yoyon, hanya akan membayarkan dana atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan sesuai spesifikasi. “Kalau sudah selesai masa perpanjangannya, kemudian kita ukur untuk mengetahui persis progresnya. Yang dibayarkan uangnya, sesuai progres,” jelasnya.

Persoalannya tidak hanya itu. Yoyon menuturkan, bila pembangunan gedung setda terhenti pada Februari karena adendum habis, maka dipastikan konstruksi bangunan yang sudah berdiri akan mengalami stagnasi. Pasalnya, pembangunan lanjutan baru bisa dilaksanakan pada 2019 mendatang.

“Ketika putus kontrak, harus dilakukan lelang ulang, pelaksanaannya baru bisa di tahun 2019. Karena anggaran sisa dari nilai proyek itu baru bisa dimasukkan di APBD perubahan 2018. Karena ketika Februari 2018 putus kontrak, APBD murni sudah berjalan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA berpendapat, untuk mengerjakan kelanjutan proyek tersebut, Pemkot Cirebon arus mencari kontraktor lain yang lebih sanggup untuk menyelesaikan. 

Watid menilai, pemkot tidak punya alasan untuk mempertahankan kontraktor yang sekarang, PT Rivomas Pentasurya untuk melanjutkan proyek itu di tahun depan.

“Tapi harus ganti kontraktor. Selama ini saya tidak melihat ada cela untuk kontraktor (PT Rivomas) bisa diperpanjang kontrak. Karena tidak diputus kontrak saja sudah untung,” ujarnya.

Politisi Partai Nasdem itu menilai, PT Rivomas sebenarnya sudah termasuk gagal dalam mengerjakan proyek bernilai besar tersebut. Sehingga apabila diberi kesempatan untuk melanjutkan proyek itu, dikhawatirkan akan sia-sia.

“Dia (PT Rivomas, red) tidak bisa mengerjakan dengan baik. Kalau itu saja, saya khawatir tidak akan jelas penyelesaiannya. Kita dari Januari 2017 itu sudah meminta agar pemkot memutus kontrak dan ganti kontraktor yang lebih baik, karena memang progresnya terus menerus tidak pernah bisa mencapai time schedule,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Gedung Setda Diperkirakan Mangkrak Setahun, PT Rivomas Terancam Diblacklist"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus