Surat Walikota Bisa Dijadikan Alat Sweeping Taksi Online

CIREBON – Terbitnya surat Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH yang meminta agar transportasi online tidak beroperasi sementara waktu, berpotensi menjadi alat legitimasi sopir angkot untuk melakukan sweeping terhadap transportasi online karena sudah dicap dilarang beroperasi.
paguyuban transportasi online cirebon protes
Pengurus Patroli kunjungi redaksi Rakyat Cirebon. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
Hal itu disampaikan salah satu pengurus Paguyuban Transportasi Online Cirebon (Patroli), Nuriana, saat berkunjung ke Graha Pena Rakyat Cirebon, tadi malam. Nuriana bersama beberapa koleganya di Patroli datang untuk menyampaikan pernyataan sikap mengenai terbitnya surat walikota.
“Sudah ada obrolon di kalangan sopir angkot. Mereka akan melakukan sweeping lagi dengan cara seperti yang sudah-sudah, kalau ada transportasi online yang beroperasi. Alasannya karena sudah dilarang oleh surat walikota,” ungkap Nuriana.
Atas hal itu, pihaknya merasa khawatir dan terancam. Karena beberapa waktu lalu, aksi sweeping sopir angkot terhadap awak transportasi online dilakukan dengan cara-cara kasar sampai pemukulan. “Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Jangan sampai surat walikota jadi senjata untuk memukul,” kata dia.
Senada disampaikan Pembina Patroli, Oni Tabroni. Pihaknya menyayangkan walikota menerbitkan surat pelarangan operasional transportasi online. Terlebih sejauh ini walikota tidak pernah mendengarkan aspirasi mereka.

“Sangat disayangkan terbitnya surat walikota itu. Pak Walikota sebagai orangtua kita, harusnya tidak mengambil keputusan sepihak. Kita juga tidak pernah diajak bicara terlebih dahulu,” katanya.

Begitu juga dengan DPRD. Pihaknya menyayangkan, para wakil rakyat di Griya Sawala menerbitkan surat rekomendasi kepada ekskutif untuk menutup operasional transportasi online. “DPRD juga tidak pernah mengundang kita untuk bicara, tiba-tiba mengeluarkan rekomendasi. Dasarnya apa?” kata dia.

Makanya, Oni berharap, walikota maupun DPRD bisa mengundang para pelaku usaha transportasi online untuk didengar aspirasinya. “Kita berharap Pak Walikota ataupun DPRD mengundang kita duduk bersama dengan perwakilan semua pihak termasuk angkot,” tuturnya.

Disinggung soal perizinan, Oni mengaku, pihaknya belum mengantongi izin. Hanya saja, hal itu disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur. “Dimana daerah yang transportasi online itu ada izinnya? Dimanapun belum ada. Karena belum ada regulasinya,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Surat Walikota Bisa Dijadikan Alat Sweeping Taksi Online"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus