Dua Pengelola Restoran Tolak Tapping Box

KEJAKSAN – Sikap tak terpuji ditunjukkan pengelola dua restoran di Kota Cirebon. Pemasangan alat rekam transaksi atau tapping box oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) ditolak. Alat itu dipasang guna mengoptimalkan pajak yang diserap.
kepala bkd kota cirebon tes tapping box di salah satu rumah makan
Kepala BKD Maman Sukirman tes tapping box di salah satu rumah makan. dok. Rakyat Cirebon
Hal itu disampaikan Sekretaris BKD Kota Cirebon, Eriza SE MSi, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon, di ruang serba guna lantai dua gedung dewan, Senin (11/9). 

Ia menyampaikan, sedikitnya 14 unit tapping box dan epos diproyeksikan dipasang sejak Agustus lalu di 14 wajib pajak (WP) jenis restoran. “Semuanya ada 14 unit tapping box dan epos,” ungkap Eriza.

Namun demikian, sampai sejauh ini hanya empat unit tapping box yang difungsikan. Dua unit ditolak oleh pengelola restoran atau rumah makan, sementara delapan lainnya sudah dipasang tapi belum difungsikan.

“Tapi yang sudah beroperasi baru empat unit. Lainnya tahap proses. Ada dua WP yang menolak dipasang tapping box. Mungkin mereka merasa, kenapa yang lain tidak dipasang? Mereka inginnya semuanya dipasang,” jelasnya.

Eriza meyampaikan, pihaknya baru bisa menyiagakan 14 unit tapping box dan epos karena keterbatasan anggaran. Itupun penyediaannya hasil kerjasama dengan Bank Jabar Banten (bjb).

“Karena kita masih monitor, kenapa tidak maksimal dalam penggunaannya. Berkaitan kenapa baru ada 14 unit tapping box dan epos, kita anggarannya terbatas. Jadi belum bisa semua WP dipasang,” tuturnya.

Terhadap WP yang sudah terpasang tapping box, Eriza mengaku, pihaknya juga akan tetap melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan ketidaksesuaian antara input data dengan transaksi sesungguhnya. “Kalau ada beda, kita akan persuasif terlebih dahulu dengan WP bersangkutan,” katanya.

Tak hanya itu, diakui Eriza pula, tapping box yang sudah terpasang sempat mengalami gangguan selama sekitar sepekan terakhir ini. Gangguan itu disinyalir terjadi pada sistem. “Sempat ada gangguan seminggu terakhir. Tapi besok (hari ini, red) insya Allah beres,” kata dia.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ir H Watid Sahriar MBA menilai, penolakan pemasangan tapping box oleh WP disinyalir karena adanya celah dari regulasi terkait berupa perda di tingkat kota. “Memang mereka melihat ada celah, tidak adanya sanksi yang diatur bagi WP yang tidak taat pajak,” katanya.

Hanya saja, menurut Watid, BKD bisa melakukan pemaksaan pemasangan tapping box maupun epos terhadap wajib pajak. Meski di perda tidak diatur, dalam UU yang berkaitan dengan perpajakan, diterangkan bahwa pajak sifatnya wajib.

“Kalau di perda tidak ada pengaturan sanksi, maka di UU ada yang mengatur soal itu. Bahkan sanksinya pidana, kalau tidak taat pajak. Jadi, kalaupun BKD melakukan pemaksaan pasang tapping box atau epos, tidak masalah,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Dua Pengelola Restoran Tolak Tapping Box"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...