Dewan Ikut Sewot ke Dirjen Dukcapil

HARJAMUKTI – Tuduhan yang dilayangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh kepada Disdukcapil Kota Cirebon soal penimbunan blanko e-KTP, tak hanya memantik emosi eksekutif. Legislatif di Kota Cirebon juga terusik.
blanko e ktp di kota cirebon masih kurang puluhan ribu lembar
M Handarujati Kalamullah. dok. Rakyat Cirebon 
Beberapa hari lalu, Zudan menyampaikan kepada sejumlah media di Jakarta, bahwa dirinya sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Disdukcapil Kota Cirebon dan daerah lainnya. 

Dalam pemberitaan sejumlah media online, Zudan mengaku ketika sidak dengan menyamar ke Disdukcapil Kota Cirebon, mendapati informasi bahwa blanko e-KTP habis. Padahal, kata Zudan, ada 23 ribu keping blanko e-KTP saat itu di Kota Cirebon.

Pemberitaan itu sontak ramai di media sosial. Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH pun berang. Ia memastikan ke Disdukcapil mengenai informasi tersebut. Hasilnya, dipastikan bahwa apa yang disampaikan Dirjen Dukcapil adalah tidak benar. Disdukcapil Kota Cirebon terakhir mendapatkan 6.000 keping blanko e-KTP pada April 2017.

“Wajar saja kalau Pak Walikota menjadi emosi ketika dituduh seperti itu. Seolah-olah Disdukcapil melakukan penimbunan, karena dianggap punya stok blanko e-KTP tapi bilang tidak ada. Padahal faktanya memang tidak ada,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos, kemarin.

Politisi yang familiar disapa Andru itu menjelaskan, pihaknya sudah pernah melakukan rapat kerja bersama Disdukcapil, beberapa waktu lalu. Dalam rapat kerja itu diketahui, bahwa Disdukcapil sudah berkirim surat ke Kemendagri untuk meminta blanko tambahan, karena blanko yang datang pada bulan April sudah habis.

“Dalam hearing tersebut disampaikan bahwa Kota Cirebon itu hanya mendapatkan kurang lebih 6.000 blanko e-KTP. Bukan dapat 23 ribu keping blanko, seperti yang disampaikan Dirjen Dukcapil dalam pemberitaan-pemberitaan,” ujarnya.

Makanya, ketua Fraksi Demokrat itu mengaku heran ketika Dirjen Dukcapil menyampaikan, bahwa Kota Cirebon saat dirinya sidak memiliki 23 ribu keping blanko e-KTP.

“Maka perlu dijelaskan, bagaimana mungkin blanko e-KTP datang 6 ribu keping, kemudian dibilangnya ada 23 ribu? Apakah sudah dihitung, dilihat secara langsung secara fisik blankonya ada 23 ribu keping yang ada di Disdukcapil Kota Cirebon?” tuturnya.

Namun demikian, Andru menyampaikan apresiasi kepada Disdukcapil Kota Cirebon. Karena walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelayanan kependudukan kepada masyarakat, namun masuk dalam ketagori Disdukcapil terbaik di Jawa Barat. “Secara keseluruhan pelayanannya sudah baik,” katanya.

Ditambahkan Andru, saat ini di Disdukcapil sudah ada sekitar 28 ribu warga yang menunggu hadirnya blanko e-KTP. Lantaran Disdukcapil sudah melayangkan surat ke pusat, maka pihaknya meminta Kemendagri segera mengabulkan. “Kurangnya sampai puluhan ribu keping blanko. Menyurati Kemendagri juga sudah. Kita minta Kemendagri segera mengabulkan,” katanya.

Sebelumnya, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH turun langsung untuk mengecek kebenaran pernyataan Zudan seperti dilansir sejumlah media massa. Azis mendatangi kantor Disdukcapil pada Rabu (20/9).

Setelah mengklarifikasi pemberitaan yang bertebaran di media sosial itu kepada Kepala Disdukcapil, Sanusi SSos, ternyata diketahui bahwa apa yang disampaikan Dirjen Dukcapil Zudan adalah tidak benar. Orang nomor satu di Kota Cirebon itu tidak bisa menutupi kekesalan atas fitnah yang dilayangkan itu.

“Saya ke sini karena saya melihat ada pemberitaan di meda online, tentang sidak penyamaran dari Dirjen Dikcapil ke Kota Cirebon. Membuat saya penasaran untuk mengetahui kebenarannya. Ternyata, apa yang disampaikan dirjen itu tidak benar,” ungkap Azis, kepada sejumlah awak media. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Dewan Ikut Sewot ke Dirjen Dukcapil"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...