Soal Spanduk Cawabup di Madrasah, Kepala Kemenag Merasa Tak Bersalah

SUMBER – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon, H Imron Rosyadi, tidak mau disalahkan, perihal spanduknya sebagai bakal calon wakil bupati (cawabup) terpasang di madrasah (sekolah). 
pemasangan alat peraga kempanye di madrasah dilarang
Imron Rosyadi. dok. Rakyat Cirebon
Padahal, menurut Peraturan KPU, tidak boleh ada spanduk kampanye yang terpasang di sekolah. Imron malah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak  copot spanduk sosialisasi cawabup miliknya. Sebab, kata Imron,  madrasah tersebut dikelolah oleh yayasan milik keluarganya.

“Kalau madrasah, pesantren atau masjid milik saya dan keluarga misalnya. Masa Satpol PP mau ambil begitu saja, kan yang punya saya, masa mau diambil, nggak bisa seenaknya dong,” kata Imron pada Rakyat Cirebon, kemarin (28/8). 

Meski demikian, Imron mengaku tidak menginstruksikan agar spanduknya dipasang di madrasah tersebut.  “Saya kira di sekolah lain tidak ada, ini kan karena milik saudara saya yayasannya. Mungkin ingin ikut membantu mensosialisasikan, saya kira sah-sah saja,” jelasnya. 

Apalagi, lanjut Imron, saat ini belum memasuki tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU, artinya masih bakal calon yang masih kemungkinan tidak direkomendasi. “Ini kan ibaratnya seperti pemberitahuan saja, atau tebar pesona lah,  syukur-syukur ada yang melamar,” harap Imron. 

Disinggung keseriusannya mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil bupati, Imron menegaskan ia serius, namun enggan menyebutkan mendaftar melalui partai apa. 

“Intinya komunikasi saya jalin dengan siapapun termasuk parpol, selama belum ada rekom, saya tidak mau kepedean,” imbuhnya.

Sementara itu ditemui secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Asep Saefudin Jazuli menyampaikan, jika mengacu pada peraturan KPU (PKPU) tidak boleh ada spanduk sosialisasi di sekolah.

“Di dalam aturan ada beberapa tempat yang tidak boleh dipasangi spanduk kampanye, misalnya masjid dan halamannya, kantor pelayanan kesehatan juga sekolah. Redaksinya hanya sekolah, artinya baik swasta maupun negeri tidak boleh. Tapi kan ini belum memasuki tahapan Pilkada, jadi bukan ranah kami,” jelasnya. 

Menurut pria yang akrab disapa Asep, kaitan dengan hal itu ranahnya Satpol PP, karena menyangkut ketertiban umum. Jika sudah memasuki tahapan Pilkada, itu sudah bagian dari Panwaslu. 

Spanduk Imron terpasang di madrasah tsanawiyah, tepatnya di MTs Ash-Siddiqiyyah Plumbon. Diduga spanduk yang sama juga dipasang di sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Cirebon, Iman Sugiharto, mengingatkan agar spanduk sosialisasi bakal calon bupati ataupun wakil bupati dipasang di tempat-tempat yang disediakan. 

“Yang nggak boleh misalnya di median jalan, pohon, sekolah dan tempat ibadah, kemudian perkantoran. Nah jika ada ditemukan di sekolah, itu tidak boleh,” tutur Iman.

Iman  juga menatakan, tinggal menunggu waktu spanduk yang melanggar itu akan ditertibkan.“Mau dicopot sendiri atau kita yang akan copot. Dalam waktu dekat kita akan lakukan penertiban. Tapi kami sangat menghargai jika calon sendiri yang menertibkannya,” tegasnya. (ari) 

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Soal Spanduk Cawabup di Madrasah, Kepala Kemenag Merasa Tak Bersalah "

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus