Soal PPDB Offline, Doddy: Mimpi Basah Berakhir Mandi Besar

KEJAKSAN – Sikap sebagian besar wakil rakyat di Komisi III DPRD Kota Cirebon bikin heran. Mereka kemarin mencecar pejabat Dinas Pendidikan dan kepala SMP Negeri mengenai jebolnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa hari lalu, di Griya Sawala gedung DPRD.
disdik bakal konsultasikan permasalahan ppdb ke kemendikbud
Disdik Kota Cirebon rapat dengan DPRD. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
Padahal, jebolnya PPDB online dan masuknya ratusan siswa baru titipan via jalur offline juga dipicu desakan DPRD kepada walikota dengan dalih aspirasi masyarakat. Alhasil, lebih dari 400 siswa baru dari jalur titipan masuk dan berjubel di beberapa SMPN favorit.

Kepala Disdik Kota Cirebon, H Jaja Sulaeman MPd menjelaskan, pihaknya sebenarnya sejak awal sampai akhir proses PPDB online tingkat SMP menjalankannya sesuai regulasi, dalam hal ini peraturan walikota (perwali). Sampai PPDB online ditutup pun, disdik dan walikota masih bertahan dengan aturan.

“Kita sebenarnya bisa menjalankan PPDB sesuai perwali. Karena sampai hari-hari terakhir juga masih normal, sampai 15 Juli. Beberapa sekolah sudah merata jumlah siswanya, meskipun ada juga yang memang kurang,” ungkap Jaja, dalam rapat bersama Komisi III tersebut.

Ia mengaku, mengenai regulasi baik perwali maupun Permendikbud yang mengatur PPDB online, secara eksplisit salahsatunya soal zonasi, juga sudah disosialisasikan.

“‎Informasi juga sudah disampaikan melalui media. Dengan lurah dan camat juga sudah dilakukan sosialisasi. Padahal sudah tahu ada sistem zonasi, tapi seolah-olah terlambat (sosialisasi),” ujarnya.

Usaha keras disdik dan walikota untuk menjalankan PPDB online sesuai aturan, akhirnya tergoyahkan juga. Selain karena desakan dari elemen masyarakat secara langsung, wakil rakyat juga turut “menggedor” agar dibuka jalur offline untuk mengakomodir siswa titipan.

“Saya hanya menjalankan kebijakan. Ketika dari dewan, Pak Wali, berdasarkan desakan masyarakat tertentu untuk mengambil kebijakan, kita tidak bisa berbuat banyak. Padahal Pak Wali juga masih bertahan sampai hari terakhir. Saya juga meyakinkan Pak Wali (PPDB sesuai aturan),” tuturnya.

Salah satu dalil dijebolnya PPDB, kata Jaja, yaitu adanya surat kesepakatan yang dibuat DPRD bersama walikota. Kala itu secara resmi Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi menandatangani kesepakatan tersebut. Bahkan, ketua DPRD saat itu juga menyatakan siap untuk mengatasi kemungkinan kurangnya ruang kelas di SMPN 1 apabila jumlah rombel membengkak.

“Bahkan pada saat itu ketua dewan siap mengatasi (membengkaknya rombel) di SMPN 1, nanti bagaimana sarana akan dibangun. Termasuk kesediaan beliau menanggung segala resiko,” jelasnya.

Kini, nasi sudah menjadi bubur. Jaja mengaku, pihaknya tak mungkin untuk mengeluarkan siswa baru hasil PPDB offline. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai dapodik dan ancaman tidak cairnya dana BOS bagi sekolah yang overload siswa.

“Kita upayakan anak-anak yang sudah masuk, bisa tercatat di dapodik, BOS juga agar bisa lancar. Kita akan ke Kemendikbud untuk konsultasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD, dr H Doddy Ariyanto MM menganalogikan jebolnya PPDB tingkat SMP seperti mimpi yang tak sesuai rencana. “Mimpi indah, berubah menjadi mimpi basah. Akhirnya harus mandi besar,” kata Doddy.

Ditanya mengenai titipan siswa dari sebagian besar anggota DPRD, Doddy menjelaskan, pihaknya hanya menampung aspirasi masyarakat. Selebihnya, walikota sebagai eksekutor bersama ketua DPRD.

“Dewan sebagai penampung aspirasi disampaikan ke walikota. Eksekusinya antara ketua DPRD dan walikota,” katanya.

Politisi Partai Nasdem itu menyatakan kecewa atas jebolnya pelaksnaan PPDB yang berakibat ratusan siswa baru jalur titipan merajalela. “Kita kecewa terjadi pelanggaran perwali. Padahal awalnya semangat untuk perbaikan, tapi dilanggar sendiri,” kata dia.

Senada disampaikan Ana Susanti SE. Anggota Komisi III itu menyatakan, pihaknya sudah komitmen sejak awal pelaksanaan PPDB online tingkat SMP. Diakuinya, Komisi III diposisikan sebagai pihak yang serba salah, karena beberapa anggota dewan di luar Komisi III terus menerus menanyakan “kebijakan khusus”.

“Kita sudah komitmen. Serba salah. Karena ditanyakan oleh banyak teman-teman di sini. Tapi, kenapa tidak ada ketegasan dari Dinas Pendidikan? Walau mungkin bisa jadi (PPDB jebol) karena ketua dewan dan kepala daerah,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Soal PPDB Offline, Doddy: Mimpi Basah Berakhir Mandi Besar"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...