Sino Tandatangani Surat Pernyataan, UN Swissindo Tamat

CIREBON -  Aktivitas lembaga UN Swissindo yang berkantor pusat di Perumahan Griya Caraka, Kedawung Cirebon itu sudah terhenti. Pemimpin UN Swissindo Sugihartono alias Sino pada 23 Agustus 2017 di hadapan Otoritas Jasa Keuangan psuat di Jakarta, membuat surat pernyataan untuk menghentikan segala aktifitas Swissindo, baik di Cirebon maupun di seluruh daerah di Indonesia.  
un swissindo dihentikan satgas waspada investasi
Sugihartono tandatangani pernyataan. Foto: Ist./Rakyat Cirebon
Sebelumnya Swissindo mengklaim bisa menghapus utang seluruh rakyat Indonesia, dengan programnya Surat Pembebasan Beban Utang (SPBU) maksimal Rp2 miliar/orang. Terakhir yang membuat heboh adalah Swissindo membagikan Voucher M1 yang diklaim mulai bisa dicairkan di Bank Mandiri pada 18 Agustus 2017, sebesar Rp15 juta/bulan seumur hidup. 

Kenyataannya, tidak pernah ada program-program yang ditawarkan oleh Swissindo itu yang terbukti. Namun, tidak sedikit masyarakat yang terlanjur percaya dan mengeluarkan dana agar bisa mendapat berkas SPBU ataupun Voucher M1.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi  (SWI) Cirebon meminta masyarakat untuk mewaspadai Surat Kuasa M1 (Voucher) yang dikeluarkan oleh  UN Swissindo.

Selain itu, SWI juga memperingatkan lembaga sejenisnya yang melakukan  penawaran dari perusahaan atau lembaga lain yang menjanjikan pelunasan kredit dan ajakan tidak membayar utang ke bank-bank, perusahaan pembiayaan maupun lembaga jasa keuangan lainnya.

SWI Cirebon jga menyampaikan bahwa modus pengumpulan dana masyarakat dengan menerbitkan dokumen berupa Surat Kuasa M1 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan menegaskan bahwa  Surat Kuasa M1 yang diterbitkan oleh UN Swissindo tidak dapat dicairkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau lembaga jasa keuangan lainnya. 

SWI Cirebon sebelumnya telah meminta masyarakat mewaspadai penipuan UN Swissindo dengan berbagai modus pengumpulan dana masyarakat.

“Bagi masyarakat maupun nasabah yang menerima atau menemukan dokumen sebagaimana tersebut diatas maupun informasi lain yang sejenis, agar dapat menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Selain itu, SWI Cirebon mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk mewaspadai janji pelunasan kredit oleh pihak tidak bertanggungjawab,” ungkap Muhamad Lutfi, Kepala OJK Cirebon.

Modus penawaran pelunasan kredit dilakukan dengan menawarkan janji pelunasan kredit atau pembebasan hutang rakyat dengan sasaran para debitur macet pada bank-bank, perusahaan-perusahaan pembiayaan maupun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya, dengan cara menerbitkan surat jaminan atau pernyataan pembebasan hutang.

Lutfi juga menegaskan penawaran perjanjian pelunasan kredit yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab merupakan kegiatan ilegal dan tidak memiliki izin dari otoritas keuangan yang berwenang. Selain itu, hal yang dijanjikan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit atau pembiayaan yang berlaku di perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk itu, debitur diminta agar tetap menyelesaikan seluruh kewajibannnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menghubungi pihak bank atau lembaga jasa keuangan terkait. Selanjutnya, SWI Cirebon mengajak semua pihak khususnya para debitur dan pelaku usaha jasa keuangan untuk waspada dan berhati-hati terhadap penawaran dan atau ajakan dari pihak manapun terkait hal tersebut.

“SWI Cirebon juga mengimbau agar pihak-pihak yang merasa dirugikan melakukan upaya hukum sesuai dengan koridor hukum yang berlaku agar terdapat kepastian hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar pada industri jasa keuangan akibat perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” tutup Lutfi. 

Kebiasaan petinggi-petinggi Swissindo adalah memberikan janji atau angin surga kepada para pengikutnya. Biasanya janji-janji itu dikeluarkan menjelang hari-hari besar keagamaan atau hari-hari bersejarah yang diperingati penduduk Indonesia. 

Pada tanggal 16 Oktober 2016, Swissindo berjanji akan membuat acara Aklamasi Pembebasan Utang di Gedung Mahkamah Agung (MA) RI. Aklamasi tersebut dipercayai oleh anggotanya sebagai tanda awal dari terhapusnya hutang seluruh rakyat Indonesia, maksimal bisa sampai Rp2 miliar/jiwa. 

Mereka memberi nama programnya dengan Surat Penghapusan Beban Utang (SPBU). Namun, acara Aklamasi yang diadakan pada hari Minggu itu gagal total. Ketika pengikut Swissindo berkumpul di halaman gedung MA, mereka diusir oleh petugas keamanan MA dan akhirnya acara Aklamasi pindah ke pintu Monas. 

Setelah acara aklamasi tersebut tidak pernah ada penghapusan utang yang selama ini sudah dijanjikan. Anggota Swissindo yang punya utang di bank pun masih tetap membayar cicilan. 

Kemudian, janji SPBU ditawarkan lagi oleh orang-orang Swissindo. Pada peringatan 11 Maret 2017, mereka memperingatinya dengan membuat acara bertajuk Semar Super Semar, bertempat di RM Lembah Ciremai, Kuningan. Sejumlah pengikut dari seluruh daerah di Indonesia hadir pada acara tersebut. 

Lagi-lagi, pada acara di Kuningan tersebut tidak ada kejelasan apakah program SPBU segera terlaksana atau tidak. Pada kesempatan itu, pemimpin UN Swissindo Sino Sugihartono hanya menandatangani surat di sebuah spanduk yang tidak jelas maksudnya. SemarSuperSemar berlalu, program SPBU pun tidak pernah terbukti.

Belum juga program SPBU terbukti, UN Swissindo sudah membuat program baru, namanya Voucher M1 (VM1). Voucher MI ini, menurut Advokat UN Swissindo, Yunasril Yuzar, bisa dicairkan di Bank Mandiri dengan uang jaminan hidup Rp16 juta/bulan. 

Pemegang VM1, kata Yunasril, akan didata oleh Bank Mandiri pada 18 Agustus 2017. “Datang ke Bank Mandiri terdekat, serahkan Voucher M1 untuk diinput data,” tulisa Yunasril dalam akun FBnya pada 17 Agustus 2017. 

Banyak masyarakat yang percaya. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2017, sesuai yang dijanjikan oleh petinggi Swissindo, masyarakat mendatangi Bank Mandiri agar namanya bisa dicatat oleh Bank Mandiri sebelum ada pencairan dana Rp15 juta/bulan. 

Tetapi beberapa hari sebelumnya, pihak Bank Mandiri sudah mengantisipasinya dengan cara memasang spanduk besar berisi peringatan kepada masyarakat untuk hati-hati jika ada penawaran dari Swissindo, karena Bank Mandiri tidak pernah ada kerjasama dengan Swissindo. 

Sampai kemudian, akhirnya Sino, di depan komisioner OJK Pusat dan Bareskrim Polri,  menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan operasional UN Swissindo dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 


Meski UN Swissindo sudah dihentikan. Namun, salah seorang mantan pengikutnya yang sudah tersadar, Dadang MH, mengaku curiga, UN Swissindo akan berganti nama untuk mengulangi perbuatannya membodohi masyarakat. 

Dadang menceritakan, sejak tahun 2009 Swissindo mengaku sebagai pemegang dana amana Sukarno. Awalnya  berupa PT Swissindo, tanpa huruf UN di depannya. Pada tahun 2009 bermitra dengan Lembaga Investasi Proyek Kemanusiaan (LIPK). 

Setahun kemudian, yakni pada tahun 2010, Swissindo  mengeluarkan Certify of Cash namun hasilnya zonk, alias tidak terbukti.  

Setelah itu pada tahun 2011 baru berubah namanya menjadi UN Swisindo dengan Sugihartono mengaku sebagai Presiden PBB. “Mereka dulunya tidak terkenal seperti sekarang, atas bantuan pentolan LIPK Lampung mereka memanfaatkan jaringan LIPK yang memang sudah ada di 32 provinsi,” kata Dadang.

Karena itu,  Dadang yang juga seorang PNS itu, mengaku curiga UN Swissindo akan berganti nama lagi untuk memperdayai korban-korbannya. “Apalagi ada orang-orang lama yang selama ini menjalankan roda organisasi dan tetap setia dengan Sino,” ujarnya. (wan/red)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Sino Tandatangani Surat Pernyataan, UN Swissindo Tamat"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus