Polisi Bakal Tertibkan Angkutan Online

KEJAKSAN – Rencana penutupan atau pelarangan operasional angkutan berbasis online di Kota Cirebon lantaran diduga belum mengantongi dokumen perizinan, dipastikan akan dikawal pihak kepolisian. Polres Cirebon Kota (Ciko) menyatakan siap menertibkan angkutan online.
kapolres cirebon setuju pemberhentian angkutan online
Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivid AB. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
Kapolres Ciko, AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar SIK MHum MSM mengakui, sempat terjadi beberapa insiden berkaitan dengan penolakan sopir angkot terhadap angkutan online, namun bisa diatasi pihaknya. Adi Vivid menyatakan mendukung pemberhentian operasional angkutan online.

“Kita mendukung apa yang disampaikan Pak Walikota, bahwa adanya pelarangan angkutan berbasis online sampai kejelasan mengenai peraturan-peraturan berkaitan,” ungkap Adi Vivid, saat ditemui di gedung DPRD Kota Cirebon usai rapat paripurna istimewa, pada Rabu (16/8).

Ia mengingatkan agar para pekerja angkutan online tak memaksakan diri untuk tetap beroperasi. Mengingat, belakangan tensi penolakan dari sopir angkot konvensional relatif tinggi.

“Apabila ada teman-teman dari angkutan online yang memaksakan kehendaknya beroperasi, sedangkan sudah ada kerawanan-kerawanan seperti sweeping yang dilakukan oleh sopir angkot,” ujarnya.

Kalau tetap memaksakan, kata Adi Vivid, pihaknya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon akan melakukan penertiban. Di samping itu, pihaknya juga mengimbau dan mengingatkan kepada Organda dan pekerja angkot konvensional untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

“Polisi dan Dishub akan melakukan penertiban terhadap teman-teman angkutan online. Kita juga sudah mengimbau kepada Organda dan angkot supaya tidak anarkis, tidak melakukan sweeping. Tujuannya, bagaimana Kota Cirebon ini bisa aman,” tuturnya.

Adi Vivid mengakui, pihaknya masih menemukan sejumlah sopir angkot bergerombol di beberapa titik. Untuk itu, kepolisian terus melakukan pemantauan dan mengimbau mereka untuk tidak melakukan pergerakan yang kontraproduktif. “Inilah yang dapat menimbulkan kerawanan. Makanya kita tetap memantau dan mengimbau mereka supaya bubar,” kata dia.

Menurut Adi Vivid, pihak kepolisian juga memiliki diskresi kebijakan untuk melarang operasional angkutan online. Selain karena tidak punya izin, kondisi di Kota Cirebon juga akhir-akhir ini rawan terjadi bentrok antara angkutan online dengan angkot.

“Yang jelas mereka (angkutan online) tidak memiliki izin operasional. Itu dasar kita. Kemudian polisi juga punya diskresi, daripada terjadi bentrokan, kita menertibkan mereka. Nanti ada teknis khusus yang kita lakukan,” katanya.

Dikatakan putra dari mantan Kapolri Da’i Bachtiar itu, pihaknya juga mengingatkan agar angkot konvensional melakukan introspeksi diri, terutama soal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Kalau layanan mereka bagus, orang akan lari ke angkot. Jadi, kembali lagi, angkot juga harus memperhatikan pelayanan,” katanya.

Sementara terpisah, gabungan angkutan online dari semua aplikasi telah menghimpun diri dalam Koperasi Himpunan Transportasi Online Bersama (HTOB). Mereka berdalih dasar hukum keberadaan mereka yaitu Permenhub Nomor 26/2017 perihal persyaratan perizinan angkutan online.

“Jadi secara resmi pun pemerintah pusat sudah ada izin resmi. Tinggal menunggu regulasi dari Dishub setempat,” ungkap Ketua Koperasi HTOB, M Futhifar Ramdhani, ditemui di kawasan Bima, Rabu (16/8).

Futhifar menjelaskan, didirikannya Koperasi HTOB dimaksud sebagai pelaksanaan dari Permenhub Nomor 26/2017. Di sana menampung semua aplikasi layanan transportasi online. “Yang mana legalisasi transportasi online harus berbadan hukum, PT atau koperasi,” ujarnya.

Untuk legalitas perizinan, kata Futhifar, khusus HTOB sudah siap. Diakuinya, tinggal menunggu keputusan dari Dishub Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, menurut dia, walikota maupun Dishub di kota/kabupaten tak berwenang menutup atau menghentikan transportasi online.

“Tinggal menunggu ketuk palu dari Dishub Provinsi Jawa Barat, bagaimana regulasinya. Jadi Dishub kota/kabupaten, bahkan walikota pun tidak berhak menghentikan transportasi online. Karena kewenangannya sudah di provinsi,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Polisi Bakal Tertibkan Angkutan Online"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...