Heri: Batubara Tak Berikan Manfaat Bagi Masyarakat Cirebon

KEJAKSAN – Aktivitas debu batubara di pelabuhan Cirebon terus menuai kritikan. Hal ini dikarenakan debu yang masih mengganggu masyarakat pesisir dan sekitar area pelabuhan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
bongkar muat batubara terus dikiritik warga cirebon
Truk pengangkut batubara di pelabuhan Cirebon. Foto: Asep/Rakyat Cirebon 
Bahkan kompensasi yang dijanjikan oleh pihak pengusaha pun hanya isapan jempol belaka sehingga masyarakat pun ramai-ramai mengeluhkan.

Tokoh masyarakat Kota Cirebon Heri Hermawan menilai jika aktivtas bongkar muat batubara di pelabuhan cirebon hanya merugikan masyarakat bukan sebaliknya.

Sehingga dengan tegas Heri meminta pada KSOP maupun walikota cirebon untuk segera menutup bongkar muat batubara.

“Tak ada manfaatnya (bongkar muat batubara) untuk warga cirebon, hanya kebagian debunya saja, jadi saya minta ditutup saja,” kata Heri yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Cirebon itu.

Dijelaskan, sejak dibuka kembali pada akhir 2016 lalu, sebetulnya para pengusaha sudah menjanjikan debu batubara maupun kompensasi bagi masyarakat sekitar pelabuhan namun hal itu hanya janji belaka ketika ada maksudnya saja. 

“Sudah tak bermanfaat lagi bagi masyarakat Kota Cirebon sebaiknya tutup saja, toh hanya menguntungkan segelintir orang saja,” tegasnya.

Mengenai komitmen yang dipertanyakan warga, pihak KSOP menyarankan kepada pemerintah unjuk segera membuat payung hukum agar bisa mengikat komitmen yang telah dibuat para pengusaha.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Drs Agus Mulyadi MSi menerangkan bahwa untuk mengatur komitmen setiap pelaku usaha terhadap warga disekitar lapangan usahanya, Pemerintah Kota Cirebon telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

"Kalau yang mereka pertanyakan itu payung hukum, kita ada perda nomor 14/2014 dan para pengusaha batu bara juga tidak terlepas dari perda itu," ungkap Agus saat diwawancarai wartawan koran ini.

Namun demikian, setelah penutupan aktifitas batu bara beberapa bulan lalu sampai dibuka lagi, pemerintah kota cirebon berinisatif menyusun Peraturan Walikota (Perwali) yang akan secara spesifik menjabarkan perda nomor 14/2014 tentang pengusaha batu bara di pelabuhan.

"Perwali juga sudah ditandatangani oleh pak Wali, tapi belum bisa diterapkan, kita perlu menyusun Mitra TJSL untuk menerapkan Perwali itu," jelas Agus. Untuk membentuk Mitra TJSL yang dimaksud, Agus mengakui Pemkot mengalami kesulitan. 

Pasalnya, mitra TJSL haruslah berisikan perwakilan semua pihak yang terlibat dalam aktifitas di pelabuhan dan sampai saat ini pemkot belum berhasil mengumpulkan semua pihak yang dianggap bisa mewakili semua pihak yang terlibat dalam aktifitas di pelabuhan untuk membentuk Mitra TJSl tersebut.

"Para pelaku usaha disana perlu membentuk mitra TJSL yang nantinya dikuatkan oleh SK walikota. Tapi masalahnya, untuk merepresentasikan pelaku usaha itu kita belum bisa, itu kita belum bahas karena belum mewakili stake holder disana, kita sudah upayakan untuk itu," ujar Agus.

Terpisah, Walikota Cirebon, Nasrudin Azis menerangkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) TJSL memang sudah rampung, namun masih belum bisa diterapkan karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan salahsatunya adalah mengenai mitra TJSL tadi. 

"Perda TJSL sudah rampung, tinggal nanti perlu ada sosialisasi untuk segera bisa diterapkan aturannya harus disosialisasikan dulu," ungkap Azis singkat.

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi wartawan koran ini, salahsatu pengusaha batu bara di Pelabuhan menolak untuk memberikan keterangan mengenai keluhan yang selama ini dirasakan warga sekitar akibat aktifitas bongkar muat yang berjalan. (sep) 

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Heri: Batubara Tak Berikan Manfaat Bagi Masyarakat Cirebon"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...