DPRD Minta KSOP Tegas Atasi Debu Batubara

KEJAKSAN - Persoalan keluhan debu batubara oleh masyarakat sekitar pelabuhan mendapat rekasi dari wakil rakyat di Griya Sawala. 
dprd tagih janji ksop debu soal batubara
Jaring penahan debu batubara di pelabuhan Cirebon. dok. Rakyat Cirebon
Mereka mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab dari pihak pelabuhan, dimana didalamnya ada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon serta PT Pelindo II yang bertanggung jawab terhadap aktifitas bongkar muat batu bara.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Lili Eliyah SH MM menerangkan bahwa pada saat aktifitas bongkar muat akhirnya kembali dibuka, KSOP dan Pelindo mengungkapkan komitmen kepada dewan terkait penanganan debu.

"Dulu KSOP yang berjanji kepada kita (DPRD. red) untuk mengatasi debu, dan sekarang buktinya dampak debu kembali dirasakan masyarakat, tentu kita akan menagih itu," ungkap Lili kepada rakcer.

Dalam hal aktifitas bongkar muat batu bara, lanjut dia, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau menutup, karena itu adalah wewenang KSOP selaku penanggung jawab pelabuhan yang langsung ada di bawah kementrian perhubungan. 

Namun jika keluhan akibat aktifitas bongkar muat batubara dirasakan masyarakat, tentu anggota dewan selaku wakil rakyat akan menyikapinya.

"Itu akan kita sikapi, kita akan lihat dulu bagaimana sikap KSOP terhadap para pengusaha. Kalau masih ada keluhan masyarakat terkait debu, nanti kita akan tanya sejauh mana tanggung jawab penanganan debu yang dulu dijanjikan," jelas Lili.

Dalam hal ini, ditambahkan Lili, DPRD Kota Cirebon melalui Komisi II akan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat, meskipun secara administratif keluhan masyarakat terkait debu batu bara ini belum masuk ke gedung dewan.

"Itu nanti urusannya dengan Komisi II, dan saya akan segera bicara dengan anggota di komisi tersebut untuk menindaklanjuti masalah ini," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi mengaku, sampai saat ini belum ada keluhan maupun aduan secara resmi yang dilayangkan masyarakat sekitar Pelabuhan Cirebon kepada pihaknya.

“Keluhan masyarakat secara resmi belum ada. Baik surat maupun langsung datang ke sini. Kita hanya tahunya dari media massa,” ungkap Edi, saat ditemui di gedung dewan, Selasa (22/8).

Namun demikian, Edi memantau perkembangan riak-riak dari sejumlah masyarakat sekitar pelabuhan. Pihaknya berharap, baik itu pengusaha, KSOP Kelas II Cirebon maupun PT Pelindo II Cabang Cirebon bisa memberi respon yang tepat atas riak-riak tersebut.

“Kita lihat perkembangannya saja. Mudah-mudahan para pengusaha, KSOP dan Pelindo bisa segera merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat,” kata politisi yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon itu.

Sebelumnya, masyarakat melalui forum RW pun menagih hal yang sama, mereka pun mempertanyakan janji pihak KSOP untuk tegas terhadap para pengusaha, dan janji PT Pelindo yang akan maksimal dalam menangani masalah debu akibat aktifitas bongkar muat batu bara.

"Kita tagih janji KSOP untuk melakukan evaluasi, dan sampai saat ini debunya masih dirasakan warga, jadi mana komitmen yang dulu dijanjikan," ungkap Syarif Rahman, Ketua RW 03 Pagongan Timur. (sep/jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "DPRD Minta KSOP Tegas Atasi Debu Batubara"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...