Banyak Titipan Siswa, Sekolah Terancam Tak Dapat BOS

KESAMBI - Dilanggarnya Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Cirebon tentu akan menimbulkan sejumlah dampak. 
ppdb di kota cirebon dinilai melanggar permendikbud
PPDB SMAN 2 Kota Cirebon membludak. dok. Rakyat Cirebon
Selain dampak bahwa peserta didik tidak akan bisa terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maka dampak lain adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak bisa disalurkan atau bahkan bisa dicabut.

"Kalau satu kelas lebih dari 32, berarti kan melanggar aturan yang ada dalam permendikbud, tentu ada dampaknya, dan itu harus segera dipikirkan bersama," ujar Nurul Huda, salahsatu anggota Dewan Pendidikan Kota Cirebon menanggapi adanya sejumlah sekolah yang mengalami Overload akibat dibukanya kembali PPDB susulan.

Dikatakan Huda, jika satu kelas sudah melebihi kuotanya, maka kelebihan kuota akan dikembalikan oleh sistem. Meskipun pihak sekolah telah mengajukan nama secara manual, maka sistem Dapodik yang berbasis online akan melakukan penghapusan. 

Sehingga nama-nama diluar siswa yang berjumlah 32 akan terdelete secara otomatis. "Dapodik itu kan online, otomatis nama-nama diluar 32 siswa yang terdaftar tidak akan masuk dan akan terdelete secara otomatis," lanjut dia.

Untuk pihak sekolah, kata dia, sedikitnya ada tiga sanksi yang akan diterima pihak sekolah jika keluar dari ketentuan yang tertera dalam Permendikbud, termasuk permendikbud tentang PPDB. Dijelaskan Huda tiga sanksi tersebut adalah tidak bisa terdaftar di Dapodik, tidak bisa melakukan pencairan BOS serta terganggunya pembayaran sertifikasi tenaga pengajar.

"Tiga dampak itu merupakan sanksi, tapi itu juga masih kemungkinan, bisa saja Kemendikbud tak memberikan sanksi secara tegas, tergantung komunikasi dari Dinas Pendidikan dengan kementrian, belum lagi permendikbud ini kan baru yang pertama, selain itu juga terkesan dadakan," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Drs H Jaja Sulaeman MPd mengakui bahwa fenomena overload di sejumlah sekolah favorit ini adalah satu PR yang harus segera diselesaikan pihaknya.

Salahsatu langkah yang akan dilakukan Dinas Pendidikan, kata Jaja, pihaknya akan akan berkonsultasi dengan Direktorat Pembinaan SMP pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Dikdasmen di Kemendikbud RI dan berupaya agar semua peserta didik agar bisa mengikuti US ataupun UN.

"Siswa susulan ini pasti akan memunculkan dampak, maka dari itu, menjadi tugas kami untuk membereskannya, kita akan konsultasi dengan kementrian, kita jelaskan keadaanya," ungkap Jaja. (sep)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Banyak Titipan Siswa, Sekolah Terancam Tak Dapat BOS"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...