Terdampak Waduk Kuningan, Warga Kawungsari Ngadu ke Komisi IV DPR RI

CIBEUREM - Keresahan serta kegelisahan warga desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum yang rumahnya bakal tergenang air bendungan Kuningan, akhirnya bisa sedikit terobati karena ada kepastian menyangkut lahan bagi tempat tinggal tinggal ke lokasi baru di Sumurwiru.
gubernur jabar tinjau waduk kuningan
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tinjau waduk Kuningan. Foto: Aleh/Rakyat Cirebon
Pertemuan yang dilaksanakan di balai desa setempat itu dihadiri ratusan warga yang akan direlokasi. Mereka bertemu dengan anggota DPR RI dari komisi IV yang didampingi perwakilan dari kementrian terkait untuk mencari solusi terkait rencana relokasi akibat dampak dari pembangunan waduk Kuningan. 

Pada pertemuan itu menjadi kesempatan warga untuk mengadu ke wakil rakyat karena nasibnya hingga saat ini belum ada kejelasan.

Endang masyarakat Desa Kawusari mengatakan, pihaknya bersama masyarakat tidak keberatan akan direlokasi ke tempat yang baru, yang penting tidak ada masyarakat yang dirugikan. Namun hingga saat ini tidak ada keseriusan tim pembebasan lahan dan pemkab dalam melakukan sosialisasi pembangunan waduk Cileuweung.

“Saya berharap kedatangan anggota komisi IV DPR RI yang turun langsung menemui warga Desa Kawungsari, bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk masyarakat, karena selama ini usaha yang sudah didetmpuh lewat Pemkab maupun dewan tidak ada hasil,” tuturnya.

Diungkapkan Endang, warga meminta agar pemerintah dan tim pembebasan lahan transparan menyangkut penentuan tempat relokasi, dan juga ganti rugi yang akan diperoleh warga.

“Warga resah karena belum ada kepastian, padahal yang akan merasakan dampak langsung pembangunan bendungan adalah warga di beberapa desa yang menjadi area pembangunan terutama masyarakat Kawungsari. Antara lain kami akan kehilangan rumah, lahan pertanian dan harta lainnya,” ujarnya.

Ditambahkan Endang, sesuai surat yang dikirim ke komisi IV DPR RI, aspirasi masyarakat Desa Kawungsari meminta kejelasan tentang relokasi, harga tanah atau pembebasan disekitar bendungan dan alih fungsi, dimana masyarakat Desa Kawungsari yang masyoritas mata pencahariannya sebagai petani, harus menjadi perhatian, jangan sampai pembangunan bendungan malah akhirnya menyengsarakan masyarakat.

“Yang kami tuntut adalah proses sosialisasi yang terkesan tidak serius, dimana warga belum semuanya memperoleh ganti rugi. Kemudian janji pemerintah menyiapkan lahan relokasi yang juga belum disosialisasikan. Ingat, seluruh penduduk Kawungsari harus meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke lokasi baru akibat pembangunan waduk. Belum lagi masyarakat dari desa lainnya,” tegas dia.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron yang juga sebagai ketua rombongan mengatakan, kedatangan dirinya bersama dengan teman-teman dari komisi IV dan kementrian terkait, untuk mencari solusi terkait keresahan warga Desa Kawungsari yang selama ini belum ada kejelasan terkait rencana relokasi.

“Kami sebagai anggota DPR RI, merasa bahwa ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang harus kita bantu untuk mencari solusi yang terbaik bagi percepatan pembangunan waduk Kuningan sekaligus menjawab keresahan warga yang akan direlokasi ke pemukiman baru, masa depan baru dan tentu kita akan bantu dibidang perekonomiannya, sehingga ditempat yang baru masyarakat mendapatkan pekerjaan yang sama sebagai petani,” katanya.

Menurut Herman, relokasi warga Desa Kawungsari yang berjumlah 363 KK masih terkendala anggaran di Kementrian Perumahan Rakyat, oleh karena itu dirinya juga meminta kepada ibu Kapus Bendungan untuk mengawal anggarannnya, karena ini juga berkaitan dengan proses penyelesaian waduk ini.

“Jika nanti pemukimannya belum selesai, ya berarti belum bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat di Kawungsari, sehingga segera mungkin pemukiman untuk masyarakat Kawungsari disiapkan, sehingga waduk kuningan ini 2018 sudah bisa digenangi dan 2019 bisa berfungsi,” jelasnya.(ale)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Terdampak Waduk Kuningan, Warga Kawungsari Ngadu ke Komisi IV DPR RI"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus