Siswa “Titipan” Terancam Tak Masuk Dapodik

KESAMBI – Penambahan rombel di SMP Favorit menyisakan masalah baru. Seperti halnya di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017 menyebutkan bahwa satu rombel, paling maksimal itu diisi oleh 32 siswa dan sekolah maksimal hanya menyediakan 11 rombel.
disdik kota cirebon janji bereskan penambahan rombel di smp
Kadisdik Kota Cirebon Jaja Sulaiman. dok. Rakyat Cirebon
Jika hal itu dilanggar jelas nomor induk siswa tak akan masuk ke Dapodik. Mau tak mau, dinas Pendidikan Kota Cirebon dibuat kalang kabut dan langsung melaporkan adanya penambahan Rombel ke pusat.

"Siswa susulan (titipan) ini pasti akan memunculkan dampak maka dari itu, menjadi tugas kami untuk membereskannya," ujar Kadisdik Kota Cirebon Jaja Sulaiman saat dikonfirmasi Rakcer, kemarin.

Nasi sudah menjadi bubur. Dinas Pendidikan Kota Cirebon akan berusaha maksimal agar para peserta didik susulan bisa terakomodir dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk untuk bisa terinput dalam Dapodik setelah dibenturkan dengan jumlah setiap rombel yang melewati batas ketentuan. 

“Tentunya (Kegiatan belajar Mengajar) harus berjalan. Karena semuanya sama ingin mendapatkan pendidikan yang layak dan tak boleh dibeda-bedaka,” kata dia.

Mengenai kelebihan siswa dalam setiap rombongan belajar yang bisa berdampak pada tidak bisa terdaftarnya para peserta didik di Dapodik, Dinas Pendidikan dikatakan Jaja akan melakukan koordinasi dan berkonsultasi dengan Kementrian Pendidikan.

"Salahsatu dampaknya itu kan di Dapodik, kemungkinan jika lebih dari 32 tidak bisa terdaftar, tapi kita akan coba koordinasi dengan pusat," lanjut dia.

Jaja pun memahami, bahwa langkah yang diambil Walikota Cirebon dengan memberikan agar sekolah membuka kembali PPDB merupakan bentuk pemenuhan aspirasi dari masyarakat, dan sebagai kepala daerah, tentu aspirasi masyarakat harus tetap didengarkan.

"Aturan itu ada, tapi kalau masyarakat menuntut dan ingin agar dibuka, ya tentu bingung juga jika harus berbenturan dengan aturan," ujarnya.

Selain berimbas kepada kemungkinan tidak terdaftar di Dapodik, penambahan peserta didik dadakan ini juga dikhawatirkan akan menggangu kenyamanan belajar siswa, sehingga efektifitas KBM tidak akan terpenuhi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ditambahkan Jaja, Disdik akan mencari alternatif-alternatif lain agar suasana pembelajar bisa tetap berjalan secara efektif. 

Diberitakan sebelumnya, saat Dewan Pendidikan Kota Cirebon melakukan sidak ke SMP 1 diketahui ada tambahan Rombel sampai 198 siswa. Sehingga mereka harus belajar di ruangan lab maupun di ruang komputer.

Sekretaris Dewan Pendidikan, H Adang S mengaku prihatin dengan keadaan beberapa sekolah yang mengalami kelebihan beban tersebut.

Jika terus dibiarkan, kata dia, dikhawatirkan akan berdampak pada munculnya permasalahan baru. Semisal jatah BOS akan dikurangi atau bahkan dicabut dari sekolah tersebut, belum lagi dalam hal pendaftaran siswa ke Dapodik.

"Ini menjadi persoalan mas, menurut aturan yang terdaftar dapodik di setiap kelas itu mau tidak mau harus 32 siswa belum lagi merambat ke masalah lain dana BOS contohnya," ungkap Adang saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Adang menyebutkan, hasil dari monev yang dilakukan Dewan Pendidikan kemarin akan dibawa sebagai bahan rapat di internal, untuk kemudian nanti akan dipertanyakan kepada pemerintah bagaimana penyelesaian dari permasalahan ini.

"Hasil hari ini akan kita rapatkan dengan pengurus, nantinya kita jadikan bahan untuk dibicarakan dengan pemkot, kita cari jalan keluarnya," kata dia.

Sementara itu, panitia PPDB di SMPN 1 Cirebon mengaku bingung dengan overload yang dialami sekolahnya dan itu diluar kendali panitia.

"Ada sekitar 198 siswa susulan mas, kita juga bingung, makannya kita terpaksa pakai dua lab untuk ruangan kelas," keluh seorang panitia yang menolak identitasnya dikorankan. (sep)

Dapatkan berita terkini:

1 Response to "Siswa “Titipan” Terancam Tak Masuk Dapodik"

  1. Permasalahan ini sungguh memprihatinkan, di tengah upaya pemerintah membangun revolusi mental bagi masyarakat ternyata permasalahan klasik dalam penerimaan siswa baru masih saja terus terjadi. Alasan karena adanya desakan masyarakat, aspirasi masyarakat, dll sungguh tidak relevan dalam hal ini. Dalam kesempatan berbeda toh sering juga aspirasi masyarakat terabaikan. Sekolah negeri khususnya SMP di kota Cirebon cukup banyak, seandainya perhatian terhadap sekolah diberikan secara seimbang (tidak memaksakan diri), termasuk juga perhatian nasib sekolah swasta saya rasa hal seperti dapat diminimalisir. Serahkan saja masalah penerimaan siswa baru ini pada sekolah masing2 dengan pengawasan Disdik agar dikelola sesuai ketentuan.

    BalasHapus

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...