PDAM Loyo, PD Pembangunan dan Perumda Farmasi Tak Berdaya

KEJAKSAN –  Peran lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cirebon sampai triwulan II 2017 belum terlihat optimal dalam memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat dua BUMD yang tak berdaya, yakni Perumda Farmasi dan PD Pembangunan. Sedangkan PDAM, meski dikenal “basah”, faktanya masih loyo.
pad kota cirebon dinilai belum capai target
Menara PDAM Kota Cirebon. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon
Persis hanya ada dua BUMD yang terlihat bergeliat memberi kontribusi terhadap PAD, yakni Bank Cirebon dan Perumda Pasar. Berdasarkan catatan laporan keuangan yang disajikan Badan Keuangan Daerah (BKD), Bank Cirebon menjadi BUMD yang paling tinggi berkontribusi ke PAD, disusul Perumda Pasar.

Dari target yang dibebankan kepada Bank Cirebon sebesar Rp1.128.970.300, sampai triwulan II realisasinya sebesar Rp1.792.729.127 atau 158,79 persen. Angka itu sudah jauh melewati batas target PAD bagi Bank Cirebon. Untuk Perumda Pasar, target yang dipasang sebesar Rp317.000.000, realisasinya sebesar Rp249.900.209 atau 78,83 persen.

PDAM sendiri ditarget sebesar Rp2.796.796.000, tapi realisasinya baru Rp755.000.000 atau 27 persen. Sedangkan Perumda Farmasi yang ditarget sebesar Rp181.142.000 dan PD Pembangunan ditarget sebesar Rp210.000.000, keduanya masih belum berkontribusi ke PAD.

Komisi II DPRD Kota Cirebon terkejut, tiga dari lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kondisinya loyo. Bahkan, dua diantaranya belum bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai semester II tahun 2017 ini, yakni Perumda Farmasi dan PD Pembangunan. 

Sedangkan PDAM sudah memberi PAD, tapi masih sangat minim. Berbeda dengan Bank Cirebon dan Perumda Pasar yang relatif lebih sehat.

Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Sahriar MBA mengaku, tidak mengetahui persis perencanaan bisnis (business plan) dari masing-masing BUMD. Sudah sejak lama pihaknya meminta, tapi tak juga diberi. “Kami juga sudah minta business plan, tapi tidak pernah ada,” katanya.

Watid mencontohkan, PDAM misalnya. Ia mengaku bertanya-tanya, beberapa hal yang disampaikan kepada Komisi II dalam beberapa kesempatan, menggambarkan kondisi perusahaan yang memonopoli penjualan air bersih itu seperti pada kondisi ideal. 

Tapi faktanya, sampai triwulan ke-II baru menyumbang ke PAD sebesar Rp755.000.000 atau 27 persen dari target sebesar Rp2.796.796.000.

“Benar gak sih informasi yang disampaikan ke kita? Karena contoh terakhirnya saja, ketika kami ke Cipaniis, saya menduga airnya kurang. Padahal saat itu siang hari atau bukan jam sibuk penggunaan air. Faktanya juga kebutuhan air kita tidak pernah tercukupi,” ungkap Watid.

Selain itu, mengenai kebocoran yang selalu jadi salah satu dalih selama ini, Watid juga mengaku, pihaknya belum pernah dijelaskan secara detil mengenai kebocoran yang dimaksud. “Kalau dia bilang kebocoran, kita tidak pernah tahu keadaan ril, kebocoran secara teknis seperti apa dan administrasi bagaimana,” katanya.

Mengenai pendapatan, Watid membandingkan dengan PDAM Surabaya. Di sana, dalam setahun bisa menyumbang ke PAD sebesar lebih dari Rp100 miliar dari jumlah pelanggan 50 ribu lebih. “Dengan kondisi di sini, mestinya minimal bisa sekitar 10 persennya dari PDAM Surabaya,” katanya.

Disisi lain, politisi Partai Nasdem itu menyarankan kepada eksekutif, untuk menentukan komposisi direksi masing-masing BUMD kedepannya, agar bisa dilakukan lelang jabatan atau open bidding.

“Saya sarankan untuk menentukan direksi semua BUMD itu melalui open bidding. Sepanjang memenuhi syarat dan punya program kerja dan target yang jelas, serta tanggungjawab untuk merealisasikannya, saya kira itu penting,” katanya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, pendapatan daerah sejauh ini masih belum memuaskan. Buktinya, sampai triwulan ke-II atau akhir Juni lalu, pendapatan daerah baru terealisasi sebesar 38,45 persen dari total target.

Berdasarkan laporan BKD Kota Cirebon, dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 ini sebesar Rp390.325.627.300, realisasi sampai triwulan ke-II baru sebesar Rp150.069.707.089 atau 38,45 persen. Rinciannya, Hasil Pajak Daerah ditarget sebesar Rp127.270.000.000, tapi realisasinya baru Rp64.930.993.295 atau 51,02 persen.

Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditarget sebesar Rp11.269.703.000, realisasinya baru sebesar Rp5.298.511.945 atau 47,02 persen. Dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, targetnya sebesar Rp6.509.642.300, realisasinya Rp4.334.156.317 atau 66,58 persen. 

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah, ditarget sebesar Rp245.276.282.000, realisasinya sebesar Rp75.506.045.532 atau 30,78 persen.

“Kami sudah sampaikan laporan pendapatan daerah sampai triwulan ke-II, saat Komisi II DPRD datang, bersama Pak Sekda juga,” ungkap Kepala BKD Kota Cirebon, H Maman Sukirman SE MM.

Ia mengakui, secara keseluruhan PAD Kota Cirebon sampai triwulan ke-II baru menyentuh angka 38,45 persen. Namun, pihaknya berkeyakinan, realisasi PAD akan melonjak tinggi pada triwulan ke-III dan IV tahun 2017 ini. “Karena ada beberapa realisasi pendapatan yang bisa dioptimalkan pada semester III dan IV atau akhir tahun,” katanya.

Selain itu, Maman menegaskan, pihaknya juga terus mengupayakan optimalisasi potensi pendapatan. Salah satu langkah yang dalam waktu dekat akan dilakukan pihaknya yaitu dengan memasang alat hitung atau tapping box di wajib pajak, semisal restoran atau hotel.

“Memang tapping box butuhnya banyak. Tapi secara bertahap kami akan pasang, sudah ada 14 unit. Dari kita ada 8 unit dan dari Bjb ada 6 unit,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs Asep Dedi MSi mengaku, PAD sampai triwulan ke-II belum optimal. Namun, ia sudah meminta kepada BKD maupun dinas teknis lainnya yang punya kewenangan retribusi untuk melakukan optimalisasi. 

Ia juga mengakui, ada tiga BUMD yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena belum optimal dalam berkontribusi terhadap PAD. “Yaitu PDAM, PD Pembangunan dan Perumda Farmasi,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta semua jajaran direksi dan dewan/badan pengawas masing-masing BUMD itu mencari formulasi untuk melakukan peningkatan pendapatan. “Memang ini perlu ditingkatkan. Agar bagaimana pada akhir tahun nanti bisa realisasinya 100 persen,” katanya.

Di samping itu, kata dia, perlu juga langkah penyesuaian regulasi. “Misalnya perlu revisi Perda tentang Retribusi Jasa Umum. Tarif parkir saat ini masih pakai yang lama, perlu penyesuaian,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to " PDAM Loyo, PD Pembangunan dan Perumda Farmasi Tak Berdaya"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...