Sosialisasi Pilkada

Oleh: Sarkan

PILKADA adalah proses estafet kepemimpinan yang diakui dan legal dinegara kita, agar proses estafet tersebut diketahui oleh semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah tersebut maka perlu sebuah mekanisme sosialisasi yang masif, terstruktur dan sistematis. 
komosioner kpu majalengka
Sarkan. dok. Rakyat Cirebon
Agar pesan tersebut tersampaikan dengan utuh dan menyeluruh. Karena salah satu indikator kesuksesan KPU adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada.

Setidaknya ada dua belas (12) sasaran sosialiasi yang harus KPU tempuh agar harapan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terwujud. Ke dua belas sasaran tersebut adalah: Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Tokoh masyarakat, Media Masa, Partai Politik, Pemantau,  Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Kelompok Adat, Instansi Pemerinatah, Partai Politik dan Pemilih dengan kebutuhan khusus.

Adapun penekanan sosisialisasi tertumpu pada pemilih pemula, partai politik dan penyandang Disabilitas, dimana pemilih pemula dirasa masih awam pengetahuan tentang pemilihan sehingga perlu mendapatkan forsi khusus untuk penanganananya. 

Sementara itu kenapa partai politik juga mendapat prioritas khusus dalam sosialisasi kali ini tidak lain dan tidak bukan karena partai politik itu adalah elemen yang terlibat langsung dalam perhelatan pilkada ini. Dan pemilih disabiltas juga perlu mendapatkan sosialisasi dalam rangka penghormatan kepada hak hak mereka yang dilindungi uu. 

Pemilih Pemula

Segmen pemilih pemula adalah mencakup anak SMU/SMK/MA yang ketika hari H usianya sudah genap 17 tahun, karena salah satu persyaratan bisa memilih adalah sudah berusia 17 tahun. Diperkirakan siswa siswa kelas 11 dan 12 sudah memiliki hak pilih dalam pilkada serentak jilid 3 yang akan digelar bulan juni 2018. 

Sosialisasi ke pemilih pemula ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat jumlah mereka yang cukup signigikan kalau dikalkulasi hampir 30% dari jumlah pemilih, jumlah ini sangat besar jika dilihat dari DPT yang ada  sekitar 966.258. 

Sehingga kalau di prediksi maka jumlah pemilih pemula adalah (966.258 x 20% = 195.252 orang yang tersebar di seluruh lulusan SMA/SMK/MA sewilayah kabupaten majalengka sejak tahun lulusan 2015, 2016, 2017, 2018. Sehingga segmen ini perlu diberi perhatian khusus agar lebih aktif terlibat dalam proses pilkada sebagai pemilih pemula. 

Jika melihat jumlah tersebut maka hal ini tidak menutup kemungkinan jika pemilih pemula menjadi sasaran dan bidikan dalam mendulang suara bagi para calon kepala daerah yang akan bertarung nanti lewat para tim kampanye masing masing. 

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pemula itu topiknya adalah “Pendidikan Pemilih” atau lebih sederhanyanya mereka didorong untuk menggunakan hak pilihnya dalam perhelatan pilkada nanti.

Partai Politik

Sebagai peserta pilkada yang akan terlibat langsung dalam pilkada maka partai politik juga perlu mendapatkan sosialisasi yang lebih mendalam dengan porsi yang berbeda jika dibandingkan dengan segmen yang lain, mengingat parpol mempunyai kepentingan langsung dengan perhelatan pilkada ini, dari segi materi pun akan berbeda antara yang di berikan ke segmen yang  lainya dengan yang diberika ke partai politik. 

Biasaya kalau segmen lain hanyan berkisar pada keharusan untuk datang pada hari H nya dan tidak golput, sementara partai politik lebih dari sekedar datang dan memilih, tapi menyeluruh mencakup semua regulasi atauran perundang undangan yang harus diketahui  oleh partai politik yang akan mencalonkan wakilnya di pertarungan nanti. 

Materi sosialisasi  yang dilakukan terhadap partai politik menyangkut tentang Regulasi Pencalonan dan Kampanye. Dimana kedua item tersebut banyak mengalami perubahan yang cukup mendasar berdasarkan uu yang berlaku sekarang ( UU no 10 tahun 2016 ) perubahan tersebut adalah.

Pencalonan

Calon ada dua macam, yaitu calon yang memakai kendaraan partai politik dan calon yang memakai jalur perseorangan. Calon yang melewati jalur partai politik harus memenuhi beberapa persyaratan. Yakni, surat Pencalonan, Rekomendasi dari DPP (dulu rekomendasi cukup dari pengurus partai pada tingkatanya), SK kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatanya, Surat kesepakatan antara Partai/Gabungan Partai dengan Pasangan Calon. 

WNI, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan indonesia dan NKRI, pendidikan minimal SLTA, mampu secara jasmani dan rohani, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak perah melakukan perbuatan tercela, menyerahkan daftar kekayaan pribadi. 

Tidak memiliki tanggungan hutang yang merugikan negara, tidak sedang dinyatakan pailit, memiliki NPWP, belum pernah menjabat 2 kali masa jabatan yang sama. Berhenti dari jabatanya bagi PNS, TNI, POLRI, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, bukan mantan terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. 

Calon yang melewati jalur perseorangan harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya, WNI, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan NKRI. 

Pendidikan minimal SLTA, mampu secara jasmani dan rohani, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Tidak memiliki tanggungan hutang yang merugikan negara, tidak sedang dinyatakan pailit.

Memiliki NPWP, belum pernah menjabat 2 kali masa jabatan yang sama, berhenti dari jabatanya bagi PNS, TNI, POLRI, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, bukan mantan terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Dan persyaratan yang paling penting adalah mampu mengumpulkan foto copy KTP Elektronik sebanyak 7,5% dari jumlah DPT pemilu terakhir 966.258 x 7,5% = 72.465,35 atau 72.465 orang.

Kampanye

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dengan menawarkan misi, misi, visi dan program kepada pemilih agar memilih dirinya dan pasanganya. Jenis-jenis kampanye yang diatur dalam PKPU No 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Pertemuan Terbatas, Pertemuan Terbuka, Debat Kandidat, Iklan di Media Masa, Penyebaran Bahan kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye lainya yang tidak melanggar peraturan perundang-undaangan ( Rapat Umum, Kegiatan sosial, Kegiatan Kebudayaan, Kampanye Medsos ).
APK

Pembuatan APK dan BK pada pilkada serentak jilid ke tiga ini berbeda dengan sebelumnya. Dimana kalau dulu pasangan calon dilarang membuat APK dan BK , dan yang berwenang membuat APK dan BK adalah hanya KPU dengan alasan. 

Agar biaya cost kampanye bisa diminimaliasi dengan harapan kasus korupsi bisa dicegah. Tetapi dengan adanya pembatasan pembuatan APK dan BK tidak serta merta dapat menghilangkan budaya korupsi. Justru kampanye pilkada tidak gereget dan malah cenderung sepi, melihat fenomena tersebut maka  uu tersebut kembali di revisi. 

Sehingga di UU yang baru no 10 Tahun 2016 tiap pasangan calon diperbolehkan membuat APK dan BK sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. APK terdiri dari Baligo, Umbul-umbul dan Spanduk. Bersarkan UU No 10 Tahun 2016 yang jumlah APK yang boleh di buat  oleh tiap pasangan calon sebanyak 150% dari jumlah yang ditetapkan oleh UU. 

Sementara BK hanya 100% dari jumlah yang ditetapkan oleh UU. Jumlah APK menurut uu yang boleh dicetak oleh KPU adalah sebagai berikut. Baligo maksimal 5 buah/ kabupaten, Umbul umbul 20 buah/kecamatan, Spanduk 2 buah/desa. 

Sementara jumlah BK yang boleh dibuat oleh KPU adalah sejumlah KK yang ada di kab majalengka sebanyak 417.147 kk, melihat aturan yang telah ditetapkan oleh uu tersebut maka tiap pasangan calon boleh membuat APK dan BK.

Baligo maksimal 5 x 150%= 7,5  buah dibulatkan 8 buah/ kabupaten, umbul-umbul 20 x 150% = 30 buah / kecamatan atau sekitar 30 x 26 kec =780 buah. Spanduk 2 x 150% = 3 buah perdesa, atau sekitar 2 x 343 desa = 686 buah. 

Sementara untuk pembuatan Bahan Kampanye yang terdiri dari Selebaran, Poster, Famplet dan Brosur tiap pasangan calon hanya boleh mencetak maksimal 100% dari jumlah yang ditetapkan oleh uu yaitu 417.147 lembar. Ricianya, selebaran sebanyak 417.147 lembar, Poster sebanyak 417.147 lembar, pamflet sebanyak 417.147 lembar dan brosur sebanyak 417.147 lembar.

Dengan direvisinya uu tersebut diharapkan proses kampanye akan kembali rame dan gereget sehingga bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga tujuan dari pemilu bisa tercapai, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat.

Sosialisi Bagi Penyandang Disabilitas

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan  hak ( UU No 8 Tahun 2016 ). 

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah penyandang disabilitas mempunyai peran penting didalamnya. Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serta memilih pemimpin yang mereka kehendaki.

 Sosialisasi ini sebagai wujud  jaminan pemberian hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih dengan cara memastikan bahwa prosedur, fasilitas, bahan-bahan pemilihan bersifat layak dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan.

Peraturan KPU Nomor 26/2013 bahwa Komisi Pemilihan Umum memberikan akses bagi para penyandang tunanetra untuk memilih, dimana pemilih tunanetra akan diberikan template (alat bantu pilih) untuk dapat menentukan pilihannya sendiri secara mandiri. 

Bagi tunadaksa, Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mudah diakses. Seperti pintu masuk dan keluar TPS yang harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, meja khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, adanya pegangan pada jalan menuju bilik suara,  dan gedung tanpa anak tangga. 

Hal pertama yang paling krusial adalah perlunya sensitivitas Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah 2018 terhadap pemilih berkebutuhan khusus. Sensitivitas ini dalam kerangka pengertian akan keterbatasan pemilih dan usaha untuk menjembataninya. 

Misalnya, secara teknis berupa usaha KPPS untuk menyediakan TPS yang aksesibel bagi penyandang tuna daksa. Atau yang lebih bersifat akomodatif. Seperti ketika terdapat TPS yang susah dijangkau pengguna kursi roda.

Sosialisasi tersebut juga menyampaikan bahwa bagi penyandang disabilitas dan ibu hamil atau orang tua dapat didahulukan dalam pemungutan suara. Bagi pemilih penyandang tuna daksa, tuna netra, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Pihak yang membantu wajib merahasiakan pilihan pemilih penyandang disabilitas dengan dibantu mengisi formulir Model C3-KWK.

Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping membantu sampai ke bilik kemudian pencoblosan dilakukan oleh pemilih sendiri. Jika pemilih penyandang disabilitas tidak mempunyai dua belah tangan dan penyandang disabilitas tuna netra, pendamping membantu mencobloskan dengan disaksikan satu anggota KPPS.

Sekali lagi penulis berharap dengan adanya sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah warga masyarakat bisa mengetahui tata cara dalam menggunkan hak suaranya untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2018 dan bisa menciptakan situasi yang kondusif. 

Karena indikator kesuksesan penyelenggaa adalah meningkatknya partisipasi masyarakat, teciptanya kondisi yang kondusif serta meminimalisasi  gugatan pasca pemilihan. (*) Penulis adalah Komisioner KPU Kabupaten Majalengka

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Sosialisasi Pilkada"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus