Gerindra dan PKS Butuh Partai Pelengkap

KEJAKSAN – Pergerakan sejumlah partai politik (parpol) untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Cirebon 2018 mendatang, semakin agresif. Beberapa di antara mereka sudah menyusun komposisi koalisi parpol, sebelum memunculkan figur yang akan diusung.
gerindra pks berkoalisi di pilwalkot cirebon
Heru Cahyono (tengah). dok. Rakyat Cirebon
Dua poros koalisi yang belakangan santer diperbincangkan, yakni antara Partai Gerindra dan PKS, serta Partai Golkar dan Partai Hanura. Khusus untuk Partai Gerindra dan PKS, mereka dalam waktu dekat akan deklarasi koalisi. Tapi, ada satu partai lagi bagian dari koalisi mereka yang masih dirahasiakan.

Partai Gerindra dan PKS, kalaupun berkoalisi, hanya memiliki 6 kursi. Sedangkan syarat untuk mengusung pasangan calon (paslon) adalah 7 kursi. Makanya, setidaknya ada satu partai lagi yang akan bergabung, sehingga memenuhi persyaratan atau bahkan melebihinya.
“Kita akan membangun koalisi dengan PKS dan setidaknya satu partai lain. Sehingga bisa mencukupi jumlah kursi yang dipersyaratkan untuk mengusung paslon walikota dan wakil walikota,” ungkap Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, H Heru Cahyono SE MESy, Minggu (16/4).
Ia menambahkan, antara pihaknya dengan jajaran elit DPD PKS Kota Cirebon rencananya akan bertemu untuk mematangkan persiapan deklarasi koalisi tersebut, pada mala mini. “Kita akan bertemu dan bersilaturahmi dengan PKS, kemungkinan besok malam (malam ini, red),” kata dia.
Heru menjelaskan, koalisi Partai Gerindra dan PKS tidak akan cukup untuk mengusung paslon walikota dan wakil walikota. Untuk itu, paling tidak ada satu parpol lagi yang akan bergabung. Tapi tak menutup kemungkinan lebih dari itu. “Siapa partai lainnya, itu kita belum bisa sampaikan,” kata politisi yang juga kontestan di Pilwalkot 2013 lalu itu.
Yang pasti, kata Heru, pihaknya akan terlebih dahulu deklarasi koalisi sebelum memunculkan figur yang akan diusung di Pilwalkot 2018. Bahkan, koalisi yang diinisiasi Partai Gerindra dan PKS itu rencananya akan membuka penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota bersamaan.
      
“Jadi nanti pakainya panitia penjaringan bersama parpol koalisi. Yang pasti, kita akan mengusung calon yang punya komitmen tinggi dan kesungguh-sungguhan untuk membangun kota,” katanya.
      
Terpisah, arah koalisi juga mulai terlihat di Partai Golkar. Beringin berpeluang untuk membangun poros koalisi dengan Partai Hanura untuk menghadapi Pilwalkot 2018 mendatang.
      
“Kita sepertinya bersama Partai Hanura. Sebagaimana arah koalisi di Pilgub Jabar. Tapi, kita tetap menunggu arahan dari DPD Partai Golkar Jabar maupun DPP,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Lili Eliyah SH MM.
      
Dikatakan Lili, kalaupun Partai Golkar sebagai pemilik empat kursi di DPRD dan Partai Hanura yang punya tiga kursi di DPRD berkoalisi, sudah memenuhi syarat minimal untuk mengusung paslon walikota dan wakil walikota. 

“Tapi yang perlu digarisbawahi, kita ingin mengusung calon yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi. Sehingga bisa menang,” katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kota Cirebon, Ir H Soenoto berpendapat, kecenderungan masyarakat lebih menginginkan figur yang memiliki latar belakang profesional untuk memimpin Kota Cirebon, bukan tanpa alasan. Figur profesional dianggap lebih mampu mengelola pemerintahan yang pada akhirnya masyarakat akan merasakan manfaatnya.

“Karena rakyat akhirnya menyadari bahwa untuk pengelolaan pemerintah daerah harus diberikan kepada profesional. Karena dalam mengelola daerah itu harus profesional, serta harus mampu menggunakan sistem yang baik,” ungkap Soenoto, saat ditemui di kediamannya, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki dasar kemampuan managerial yang baik, yakni komprehensif, intergaratif, profesional, proporsional, produktif dan long term. Ditambah, spirit pengelolanya harus punya jiwa entrepreneur.

“Yang dimaksud entrepreneur di sini adalah orang yang mau, mampu, berani membuat terobosan untuk menghasilkan nilai tambah, serta harus mampu mewujudkan percepatan pelayanan publik,” ujarnya.

Soenoto menambahkan, seorang walikota harus menjadi walinya bagi orang se-kota. Bukan seperti PNS yang pagi berangkat, sore pulang, lalu menerima gaji. Dengan durasi kepemimpinannya selama 5 tahun atau 60 bulan, Soenoto menilai, walikota harusnya mampu menciptakan 60 gebrakan.

“Dan ingat, pemimpin yang dekat dengan rakyat, bukan berarti pemimpin yang bisa bersalaman dengan rakyat setiap hari. Tapi kebijakannya harus menyentuh rakyat. Di samping harus punya komunikasi yang bagus. Tapi yang mendasar, modal utama kepemimpinan itu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah,” terangnya.

Untuk itu, Soenoto menilai, setiap kandidat bakal calon walikota terlebih dahulu harus punya konsep ilmiah untuk membangun kota. Sehingga tidak hanya modal bicara saat kampanye, karena pemimpin harus memiliki sensitivitas tinggi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan rakyatnya.

“Kota ini, semua aspek penting untuk diperhatikan, secara simultan. Selain infrastruktur, bagaimana pemerintah daerah harus menyiapkan semua hal yang memacu tumbuh kembangnya perekonomian di daerahnya,” kata dia.

Menurutnya, tidak tertutup peluang bagi politisi untuk disukai dan dipilih masyarakat di Pilwalkot 2018 mendatang. Selagi ia memiliki kemampuan managerial yang baik. “Begitu juga kalangan profesional. Jangan hanya mampu pada satu bidang, tapi harus menyeluruh. Di samping track record juga harus bagus dibarengi dengan bukti,” katanya.

Saat disinggung kemungkinan dirinya mencalonkan, sebagaimana saat Pilwalkot 2008 lalu, Soenoto menegaskan, tak akan mengambil langkah itu. Ia sama sekali tak punya rencana untuk mencalonkan diri di Pilwalkot 2018.

“Kita harus memberi kesempatan kepada generasi yang lebih muda dari saya. Silakan. Saya yakin masih ada orang baik yang layak menjadi pemimpin. Jadi saya pastikan tidak akan ke sana (mencalonkan, red). Saya lebih memberi kesempatan kepada yang lain,” katanya.

Terpisah, salah satu profesional yang belakangan santer disebut-sebut berpeluang besar untuk maju di pilwalkot, drg H Heru Purwanto MARS kembali menegaskan, dirinya tak berhasrat untuk terjun ke dunia politik. Mantan direktur RSUD Gunung Jati itu mengaku siap maju di pilwalkot, bila dibutuhkan dan diminta masyarakat.

“Sudah saya sampaikan ke beberapa orang yang menanyakan ini. Saya tidak punya kemampuan berpolitik, finansial saya juga tidak cukup untuk ikut pilwalkot. Dan saya tidak punya kepentingan itu. Saya sebagai profesional, hanya tahu caranya melayani masyarakat dengan baik. Kalau dibutuhkan dan diminta, saya oke. Kalau tidak, ya tidak masalah,” kata Heru, akhir pekan kemarin. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Gerindra dan PKS Butuh Partai Pelengkap"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...