Biaya Sosialisasi Calon Ditanggung KPU, Anggaran Membengkak Rp19 Miliar

KEJAKSAN – Anggaran Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Cirebon 2018 akhirnya disepakati sebesar Rp19.457.100.000. Angka itu hasil dari efesiensi sebesar Rp3,5 miliar dari angka sebelumnya sebesar Rp3,5 miliar.
anggaran kpu disepakati pemkot cirebon
Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani. dok. Rakyat Cirebon
Efesiensi itu terjadi karena APBD Provinsi Jawa Barat memberi cost sharing, lantaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar dilaksanakan secara bersamaan dengan pilwalkot dalam paket Pilkada Serentak 2018.

Kepastian besaran anggaran Pilwalkot 2018 itu diketahui setelah Pemerintah Kota Cirebon menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, pada Jumat (7/4) lalu.

Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani SE Ak mengatakan, penandatanganan NPHD merupakan rangkaian persiapan pihaknya untuk menyelenggarakan Pilwalkot 2018 dengan mengacu pada UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. “Begitu juga berdasarkan amanah Permendagri Nomor 44/2015, kita sudah menandatangani NPHD,” kata Emir, di ruang Adipura Balaikota Cirebon.

Emir menambahkan, anggaran sebesar Rp19,4 miliar disepakati dialokasikan di APBD Kota Cirebon. Dikatakannya, pembiayaan untuk Pilwalkot 2018 relatif berbeda dengan Pilwalkot 2013. “Karena untuk pilwalkot nanti, pembiayaan sosialisasi pasangan calon sudah ditanggung KPU. Kalau sebelumnya tidak seperti itu,” katanya.

Emir juga menegaskan, sebagai bentuk komitmen transparansi penggunaan anggaran pilwalkot, KPU Kota Cirebon akan berlaku transparan. Anggaran tersebut akan diposting secara terbuka di website resmi KPU Kota Cirebon, bahkan media massa. “Kita komitmen untuk transparan,” kata dia.

Di sisi lain, Emir menyampaikan, pelaksanaan pilwalkot mendatang digelar di bulan Juni 2018. Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi bagian dari pilkada serentak gelombang ketiga. Dua gelombang sebelumnya, yakni pilkada serentak edisi 2015 dan 2017. “Sebelum nantinya pilkada serentak se-Indonesia pada tahun 2024,” ucapnya.

Ia mengatakan, tanggal pelaksanaan pilwalkot atau pilkada serentak 2018 belum ditentukan. Hanya saja, dipastikan digelar di hari Rabu. “Karena kalau pilkada dilaksanakan weekend atau awal pekan, justru dijadikan momen libur panjang. Makanya diputuskan pertengahan pekan, yaitu hari Rabu,” tuturnya.

Menurut Emir, suksesnya pelaksanaan pilwalkot menjadi tanggungjawab bersama, semua komponen masyarakat dan pemerintah. Dikatakannya, KPU menargetkan tiga sukses dalam pelaksanaan pilwalkot mendatang.

“Sukses tahapan, sukses hasil, dan sukses administrasi. Sehingga penandatanganan NPHD ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan sukses administrasi,” katanya. Hal senada disampaikan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH. 

Menurutnya, salah satu indikator kesuksesan pilwalkot adalah tingkat partisipasi masyarakat. Makanya diperlukan sosialisasi secara komprehensif. “Kesuksesan pemilu bisa dilihat dari tingkat partisipasi pemilih. Untuk mewujudkan itu, salah satu strateginya melalui sosialisasi secara masif. Bisa langsung ke masyarakat atau melalui media massa,” kata Azis. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to " Biaya Sosialisasi Calon Ditanggung KPU, Anggaran Membengkak Rp19 Miliar"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...