Didi: Walikota Salah Langkah Selesaikan Batas Wilayah

KEJAKSAN - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Didi Sunardi menilai, walikota salah langkah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Mestinya walikota lebih memilih Pilang Setrayasa, dibanding wilayah sebelah barat Jalan Cipto. 
Gapura komplek perumahan Pilang Setrayasa
Gapura komplek perumahan Pilang Setrayasa. dok. Rakyat Cirebon
"Lagipula, penyelesaian persoalan ini berawal dari proses yang keliru, dimana DPRD tidak dilibatkan saat walikota menyepakati penyelesaian dengan bupati," katanya.

‎Sebelumnya, Walikota Azis meminta kepada semua pihak untuk memahami persoalan penyelesaian sengketa batas wilayah antara kota dan Kabupaten Cirebon itu. Lahirnya tiga alternatif pilihan yang ditawarkan Kemendagri kepada pemkot, ‎telah melalui kajian matang di Kemendagri.

"Jadi opsi atau alternatif pilihan itu Kemendagri yang membuat. Kalau kita hanya disuruh pilih satu dari tiga alternatif itu. Jadi, bukan berarti pemkot membuang Pilang Setrayasa. Keliru kalau beranggapan seperti itu," katanya.


Sementara itu, pengamat politik Cirebo‎n, Sutan Aji Nugraha mengatakan, kisruh batas wilayah antara kabupaten dan Kota Cirebon dinilai berlebihan. Kalau saja semua pihak terkait, yakni Pemkot Cirebon, Pemkab Cirebon dan warga Pilang Setrayasa bisa saling berbesar hati menerima kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Namun, ada kepentingan politis yang menunggangi persoalan tersebut, hingga akhirnya menjadi polemik.

Menurutnya, persoalan sengketa batas wilayah antara kabupaten dan Kota Cirebon sudah berlangsung sejak  30 tahun lebih yang lalu. Namun, dinamika penyelesaiannya baru terasa dalam beberapa waktu lalu.

"Persoalan ini terjadi sudah sejak lama. Kebetulan penyelesaiannya harus dilakukan saat ini. Jadi, sebetulnya persoalan batas wilayah ini bukanlah persoalan baru," ungkap Aji.

Ia menilai, persoalan sengketa batas wilayah menjadi sengit ketika pada tahun lalu walikota dan bupati menandatangani kesepakatan penyelesaian. Saat itu, warga Sukapura memprotes keras, karena wilayah tersebut dalam kesepakatan walikota dan bupati, lepas dari kota dan masuk ke Kabupaten. Sedangkan warga menginginkan tetap berada di kota.

"Bahkan saat itu terjadi aksi massa dari warga Sukapura, memprotes dan menolak keras masuk ke kabupaten. Hingga akhirnya ada proses dari antara pemerintah daerah, khususnya kota dengan Kemendagri," ujarnya.

Menurut Aji, dari respon warga Sukapura tersebut, mestinya kedua pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten menyadari dan menangkap aspirasi warga. Khususnya Pemkab Cirebon, kata Aji, seharusnya tidak memaksakan untuk mengambil wilayah yang selama ini dilayani oleh Pemkot Cirebon.

"Ingat, pada hakikatnya, pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, pemerintah sebagai pelayan, mestinya melayani. Warga Sukapura inginnya di kota, maka pemkab jangan memaksakan. Begitupun pemkot, harusnya memperjuangkan untuk mempertahankannya," tutur dia.

Di sisi lain, Aji menilai, ada kepentingan politik yang ikut mewarnai proses penyelesaian sengketa batas wilayah kota dan kabupaten. Terlebih, saat ini tengah memasuki tahun politik menjelang pilkada 2018 mendatang.

"Masing-masing pihak berkepentingan akan memainkan iramanya dalam penyelesaian sengketa batas wilayah ini. Misalnya, bagi yang tak sejalan dengan walikota, pasti akan menggunakan isu ini untuk menghantam, dengan menyebut bahwa walikota tidak tegas. Begitupun sebaliknya di pihak bupati," katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Didi: Walikota Salah Langkah Selesaikan Batas Wilayah"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus