RAPBD 2016 Kota Cirebon Defisit Rp54 Miliar

Fraksi Soroti Pendapatan yang Turun, Azis Optimis Anggaran Bisa Lebih Besar

KEJAKSAN– Sejumlah fraksi menyoroti kurang optimalnya penggalian pendapatan dalam RAPBD Kota Cirebon tahun 2016.  Salahsatu yang mendapat perhatian bersar adalah keberadaan BUMD yang selama ini dianggap masih belum menunjukkan hasil yang optimal.
rapat paripurna dewan kota cirebon
Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon. Foto; Nurul Fajri/Rakyat Cirebon

Seperti disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Dewi Mutiara. Fraksi Golkar memandang, estimasi tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2016, harus lebih memiliki target yang optimal. “Mengingat fungsi dari BUMD adalah memupuk laba atau menghasilkan keuntungan dalam meningkatkan PAD. Tentunya Pemerintah Kota Cirebon tidak bisa tinggal diam ketika ada BUMD yang hanya membebani keuangan daerah atau hanya sekadar pemenuhan persyaratan belaka,” ungkap Dewi kepada Rakyat Cirebon.

Politisi PPP itu menambahkan, Pemerintah Kota Cirebon harus secara tegas melakukan upaya konkrit untuk dapat mencarikan solusi untuk menggenjot pendapatan daerah dari BUMD. Bukan hanya sekadar berdalih bahwa BUMD mengelola kekayaan yang dipisahkan, sehingga seolah-olah hal itu di luar dari konteks pengawasan APBD. “Perusahaan daerah yang dibentuk dan diberikan penyertaan modal harus berpikir logis untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan diversifikasi usaha yang sesuai dengan perusahaan daerah tersebut,” katanya.

Jika tidak mampu meningkatkan PAD secara optimal, lanjut Dewi, maka walikota selaku owner tak perlu ragu lagi untuk melakukan restrukturisasi di tingkat direksi BUMD tersebut.“Bahkan jika perusahaan daerah tersebut tidak mampu selama beberapa tahun untuk mendapatkan laba, maka perlu dipikirkan untuk dilakukan merger dengan perusahaan daerah lainnya,” kata dia. Ketua Fraksi Nasdem, Harry Saputra Gani menyampaikan, dalam pengantar nota keuangan RAPBD Kota Cirebon tahun anggaran 2016 tercatat total pendapatan sebesar Rp1,1 triliun dan belanja direncanakan sebesar Rp1,2 triliun.

“Artinya, mengakibatkan defisit sebesar Rp54.470.413.000,” kata politisi yang akrab disapa HSG itu.
Pihaknya mempertanyakan, perhitungan turunnya pendapatan yang tercatat dalam nota pengantar keuangan APBD menggunakan perbandingan APBD 2015 sebesar Rp1,2 triliun sehingga penurunan pendapatan hanya 0,6 persen atau sebesar Rp7,2 miliar. “Jika menggunakan pembanding pendapatan dari APBD 2015 yang secara keseluruhan berjumlah Rp1,4 miliar maka penurunan pendapatan menjadi Rp212 miliar atau 15 persen,” papar legislator asal dapil I Harjamukti itu.

Selain itu, Fraksi Nasdem juga mempertanyakan penyebab terjadinya penurunan pendapatan daerah dari sektor dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp80.107.812.225 yang turun menjadi Rp64.914.383.000. Pihaknya meminta agar pemkot melakukan penyesuaian retribusi dan manajemen di beberapa sektor, seperti retribusi jasa umum, semisal parkir di bahu jalan, retribusi pelelangan ikan, retribusi pasar dan beberapa sektor lainnya yang dapat menghasilkan PAD.

Senada disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Ketua Fraksi, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan, dengan komposisi pendapatan daerah sebesar Rp1.192.995.349.000 dan belanja daerah Rp1.247.465.762.000, maka terjadi defisit sebesar Rp54 miliar. “Namun kami menyadari bahwa hal tersebut sudah dipastikan anggarannya ada baik dari silpa tahun berjalan maupun dari over target bagi hasil pajak provinsi,” kata politisi yang familiar dengan sapaan Andru itu.

Fraksi Demokrat meminta agar pemkot untuk menggali optimal beberapa sektor potensi pendapatan daerah.  Salahsatunya, dari sektor retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), wajib mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Cirebon. Andru berharap, agar Pemkot Cirebon dapat segera menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aset daerah.  Hal ini penting dilakukan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Ditemui di tempat yang sama, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH mengakui, bahwa beberapa fraksi menyoroti capaian pendapatan yang mengalami penurunan.  “Rekan-rekan fraksi menyoroti menurunnya pendapatan. Di sisi lain, adanya peningkatan di bidang belanja tidak langsung,” kata Azis.

Hal itu terjadi, lanjut Azis, karena untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana dari provinsi belum teranggarkan, lantaran belum ada kepastian pada saat pihaknya menyampaikan nota keuangan.
“Jadi kita belum berani memasang lebih tinggi, khawatirnya menjadi bumerang buat kita, manakala tidak sesuai apa yang kita peroleh dari DAK dan dana provinsi itu. Makanya kami cari aman lah. Kami yakin, dana tersebut nantinya bisa menyesuaikan bahkan lebih tinggi daripada 2015,” kata Azis. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "RAPBD 2016 Kota Cirebon Defisit Rp54 Miliar "

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...