Soal Sanksi, Panwaslu dan KPU Malah Beda Pendapat

panwaslu kota cirebon ingatkan timses soal apk

RAKYATCIREBON.CO.ID – Alat peraga kampanye (APK) milik kedua pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota masih “nangkring” di sejumlah titik, Rabu (14/2). Padahal, mereka diberi waktu sampai Selasa (13/2) pukul 11.00 lalu untuk menurunkan semua APK yang terpasang.

“Saya sudah mengingatkan juga kepada tim kampanye kedua paslon, termasuk koordinasi dengan KPU,” ungkap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cirebon, Susilo Waluyo SE, ditemui di gedung DPRD Kota Cirebon, kemarin.

Pihaknya mengimbau, tim kampanye masing-masing paslon untuk menurunkan APK maupun alat peraga sosialisasi lainnya yang dipasang semasa berstatus sebagai bakal paslon. “Sehari sebelum masa kampanye (Senin lalu, red) harus zero,” katanya.

Susilo menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU dan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Namun, Panwaslu ingin meminta masing-masing tim kampanye paslon untuk bertanggungjawab menurunkan APK yang masih terpasang.

“Mungkin kita akan bersama KPU dan Satpol PP untuk action. Kita akan mengajak tim masing-masing paslon, karena tanggungjawab mereka. Bila perlu kita turun tangan bersama,” tuturnya.

Disinggung soal sanksi bagi paslon yang melanggar, Susilo menegaskan, ada sanksinya. Meskipun tak disebutkan secara detail, paling tidak, pelarangan pemasangan APK maupun alat sosialisasi lainnya di luar jadwal yang sudah ditentukan, telah diatur dalam Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu. “Ada sanksi. Karena itu diatur Peraturan KPU dan Perbawaslu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Cirebon, Dita Hudayani SH menyebutkan, penggerak untuk penindakan hal tersebut ada di Panwaslu. “Triger-nya tetap di Panwaslu. Semua harus dari Panwaslu,” ungkap Dita.

Padahal, kata Dita, pihaknya sudah mengingatkan kepada semua paslon untuk menurunkan APK yang terpasang ketika sudah ditetapkan sebagai paslon. Saat penetapan paslon pada Senin lalu, Dita mengumumkan agar APK sudah diturunkan pada Selasa pukul 11.00.

“Kepada semua calon yang ditetapkan, dalam waktu 1x 24 jam saat itu, semua alat peraga harus turun. Saya sudah mengingatkan, jam 11.00 Selasa semua yang sudah memasang alat peraga sosialisasi harus diturunkan,” tuturnya.

Menurut Dita, harusnya Panwaslu kalau mengetahui masih ada APK yang terpasang, segera berkirim surat pemberitahuan ke KPU. Kemudian KPU akan menerbitkan surat peringatan kepada tim kampanye paslon‎. Sayangnya, sampai kemarin, Panwalsu belum berkirim surat, atau setidaknya berkoordinasi. “Karena (tim kampanye paslon) sudah diingatkan,” kata dia.

Lantas, adakah sanksi bagi paslon yang melanggar ketentuan mengenai APK yang belum diturunkan? Dita menyatakan, tidak ada. Meskipun ketentuan itu diatur dalam PKPU Nomor 4/2017. “Tidak ada sanksinya. Tapi di Pasal 30 PKPU Nomor 4/2017, semua alat peraga harusnya yang menurunkan dan membersihkan itu tim kampanye paslon itu sendiri,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Soal Sanksi, Panwaslu dan KPU Malah Beda Pendapat"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...