Pegawai Membengkak 1.390 Orang, BPJS Kesehatan Nunggak Rp55 Miliar

rsd gunung jati ungkap data mencengangkan di dprd

RAKYATCIREBON.CO.ID – Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati mulai goyah. Berbagai persoalan mengemuka. Mulai dari jumlah pegawai yang membengkak, pencairan dari BPJS Kesehatan yang terhambat, hingga pemberian Jasa Pelayanan (JP) untuk pegawai yang tersendat.

“Jumlah pegawai kami terlalu banyak. Sehingga sekarang mau dimasukkan ke sistem ini, menjadi kesulitan,” ungkap Wakil Direktur Pelayanan Medis RSD GJ, dr Ismail Jamaludin SpOT, saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPRD, di gedung dewan, kemarin.

Sedangkan, sambung Ismail, pegawai tidak tetap (PTT) di RSD GJ juga perlu ditingkatkan kapasitasnya. “PTT ini juga perlu kami upgrade atau seleksi untuk peningkatan status menjadi pegawai tetap. Yang pasti, harus melalui proses seleksi dan menyesuaikan kemampuan rumah sakit dan tempat tersedia,” ujarnya.

Ismail juga mengatakan, kinerja pegawai di RSD GJ bisa dilihat dari ‎Indeks Kinerja Individu (IKI) dan Indeks Kinerja Unit (IKU). “Kalau sudah dihitung, akan kelihatan, IKI dan IKU hasil kinerja atau akal-akalan. Yang menilai kepala unit masing-masing,” kata dia.

Di tempat yang sama, Direktur RSD GJ, dr Bunadi MKM mengaku, pihaknya tidak banyak mengubah sistem penentuan besaran JP bagi pegawai, sepeninggal direktur sebelumnya, drg H Heru Purwanto MARS.

“Saya tidak banyak mengubah sistem JP. Kami tetap melihat posisi dengan adil. Baik dokter umum, keperawatan maupun lainnya,” ungkap Bunadi.

Hanya saja, diakuinya pula, jumlah pegawai di RSD GJ membengkak. Idealnya, jumlah pegawai kurang dari 1.000 orang. Tapi faktanya, saat ini mencapai 1.390 pegawai. “Makanya kami moratorium. Kalau dipangkas, nanti dulu. Kami  harus mempertimbangkan aspek lain,” katanya.

Solusi yang akan dirancang pihaknya untuk mengatasi kelebihan jumlah pegawai, diantaranya melakukan peningkatan status dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Tetap (PT). “Kami juga membuka pelayanan baru. Supaya pendapatan rumah sakit naik. Misalnya, pelayanan MRI, catlab juga ditingkatkan, klinik Hematologi, Ontologi dan Talasemia,” katanya.

Bunadi menyebutkan, pendapatan RSD GJ tetap, tapi pembaginya tinggi. Misalnya untuk pegawai, karena jumlahnya banyak. Hal ini berpengaruh terhadap mekanisme penentuan besaran JP. “Dan JP belum terbayarkan semua sampai sekarang,” kata dia.

Kondisi itu diperparah dengan belum cairnya pembayaran dari BPJS Kesehatan ke RSD GJ. Angkanya cukup fantastis, mencapai Rp55 miliar. RSD GJ sendiri sudah pernah berkirim surat ke BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan mengenai belum dibayarkannya biaya klaim.

“Rp55 miliar belum dibayarkan dari Oktober sampai sekarang. Saya tidak mendapat penjelasan pasti dari BPJS, padahal kami sudah kirim surat ke BPJS, tapi belum dijawab,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr H Doddy Ariyanto MM menilai, terpengaruhnya pola pembayaran JP untuk pegawai bisa dijadi karena disebabkan kebutuhan belanjanya besar. “Bisa jadi memang karena overload jumlah pegawai,” katanya. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Pegawai Membengkak 1.390 Orang, BPJS Kesehatan Nunggak Rp55 Miliar"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...