Panwaslu Tak Kabulkan Permintaan Konfrontir, Kasus Dugaan Mahar Politik Mentah

kasus dugaan mahar pks ke siswandi dimentahkan panwaslu

RAKYATCIREBON.CO.ID – Kasus dugaan permintaan mahar oleh PKS terhadap mantan Bakal Calon Walikota Cirebon, Brigjen Pol (Purn) Siswandi, akhirnya dimentahkan Panwaslu Kota Cirebon. Penyelidikan atas kasus itu dipastikan dihentikan, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Sudah ada kesimpulan atas penanganan kasus dugaan mahar politik,” ungkap Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Susilo Waluyo, ditemui di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kamis (1/2).

Susilo menjelaskan, ada dua kesimpulan. Pertama, bakal pasangan calon Siswandi-Euis Fety Fatayaty tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran di KPU Kota Cirebon. “Karena tidak terpenuhinya persyaratan perolehan kursi di parlemen paling sedikit 20 persen atau 7 kursi di DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Cirebon 2014,” jelasnya.

Kesimpulan kedua, sambung Susilo, berdasarkan unsur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (5) serta (187) b dan c pada UU Nomor 10/2016, bahwa suatu perbuatan memberi dan menerima sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) dan (5), ketentuan unsur ini perlu adanya pembuktian serah terima dari bentuk pemberian dan penerima imbalan.

Selanjutnya, bahwa diketahui dari seluruh keterangan saksi-saksi yang disangkakan, semuanya menerangkan belum terjadi serah terima dari kejadian dugaan adanya mahar politik. Makanya, unsur Pasal 47 ayat (1) dan (5) serta (187) b dan c belum terpenuhi.

“Dengan ketentuan tersebut, kami menyimpulkan, terhadap permasalahan mahar politik yang terjadi pada pasangan Siswandi-Euis dalam pemilihan walikota dan wakil walikota 2018 bukan suatu tindak pidana pilkada,” tutur Susilo.

Keputusan Panwaslu itu, kata Susilo, sudah dikirimkan ke Bawaslu Jawa Barat dengan tembusan ke Bawaslu RI. Bagi pihak yang berkepentingan dengan surat keputusan atau berita acara tersebut, dipersilakan untuk mengajukan surat permintaan atas hal itu.

“Yang berkepentingan kalau membutuhkan surat itu, silakan dia meminta ke kita, ajukan secara tertulis. Sejauh ini belum ada yang meminta,” kata dia.

Disinggung soal permintaan konfrontir dari pihak tim advokasi Siswandi-Euis maupun DPD PAN Kota Cirebon, Susilo mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Bawaslu Jabar tapi belum juga dibalas. “Di peraturan Bawaslu tidak diatur konfrontir,” katanya.

Beberapa hari sebelumnya, tim advokasi Siswandi-Euis, Bob Hasan SH MH mengaku, pihaknya masih menunggu berita acara keputusan Panwaslu atas penanganan perkara itu, untuk kepentingan gugatan ke PTUN atas berita acara pengembalian berkas pendaftaran di KPU Kota Cirebon. (jri)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Panwaslu Tak Kabulkan Permintaan Konfrontir, Kasus Dugaan Mahar Politik Mentah"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...