Gugatan PAW Anggota PDIP Menyasar Bupati dan Gubernur

paw anggota dprd indramayu makin panas

RAKYATCIREBON.CO.ID  - Polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Indramayu, menyasar  pihak-pihak yang berwenang di setiap prosesnya. Lantaran kekeruhan tersebut, hingga akhir jabatan kekosongan satu kursi di moncong putih Kabupaten Indramayu terancam tidak terpenuhi.

Bendahara DPC PDI-Perjuangan Indramayu Roni Januri mengungkapkan, gugatan yang dilakukan oleh Wahyudi bukan hanya tertuju kepada internal organisasi parpol ataupun panitia penyelenggara pemilihan, melainkan juga kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses tersebut, baik di tingkatan Kabupaten maupun Provinsi Jabar.

"Selain DPC PDI-Perjuangan Indramayu, dan KPUD sebagai tergugat, Wahyudi pun menggugat Bupati Indramayu Hj Anah Sophana, Ketua DPRD Taufik Hidayat, Gubernur Jabar  dan nama yang direkomendasi oleh DPP sebagai pengganti," terang Roni.

Terlepas semua itu, ia  menilai gugatan yang dilayangkan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme, karena  proses PAW Anggota DPRD Indramayu dari Fraksi PDI-Perjuangan masih dalam proses. Kecuali sudah selesai ditandai dengan dilantiknya pengganti alm Junaedi dari Dapil IV. "Belum dilantik, kok sudah ada gugatan,  kan prosesnya masih belum selesai," ketusnya.

Lanjut politisi yang menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Indramayu,  soal PAW tersebut sudah dikonsultasikan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, dimana hasilnya yakni, lembaga yang berfungsi menjaga martabat tersebut akan berjalan dalam proses pergantian tersebut, manakala permasalahan diinternal partainya sudah selesai.

"Kalaupun sudah dipecat adakah surat pemecatanya?, itu yang menjadi landasan," ucap Roni saat menirukan jawaban pada Konsultasi ke MKD DPR RI.

Ditambahkan olehnya, secara organisasi yang bersangkutan tidak bisa mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2019 dari PDI-Perjuangan, namun berbeda jika maju dengan menggunakan kendaraan Parpol lain.

Kalaunpun masih ingin tetap, yang bersangkutan harus menunggu Musyawarah Nasional (Munas) untuk klarifikasi nama baik. "Munas PDI-Perjuangan di Tahun 2020," tandasnya.

Sementara itu berdasarkan aturan UU no 17 Tahun 2014, Pasal 410 ayat 7, tertulis bahwa PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota  tidak bisa dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 Bulan.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Ono Surono menilai, gugatan Wahyudi  yang dilayangkan ke PN Indramayu salah alamat, karena tidak sesuai dengan domisili DPP PDI-Perjuangan, selaku lembaga yang mengeluarkan surat pemecatan.

Justru sebaliknya, anggota Komisi IV itu menguji keberanian Wahyudi dengan menggugat  Ibu Megawati. Mengingat surat pemecatan dirinya ditandatangani ketua Umum.

Kalaupun materi gugatanya mengenai tidak direkomendasikan sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Fraksi DPRD Indramayu, ditujukan ke Pengadilan  Tata Usaha Negara (PTUN).

Lantaran hal tersebut tidak sesuai aturan yang ada, pihaknya meminta agar PN Indramayu membatalkan gugatan yang diajukan oleh Wahyudi. "Harus dibatalkan itu (gugatan,red), karena tidak sesuai tempatnya," tegasnya. (yan)

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Gugatan PAW Anggota PDIP Menyasar Bupati dan Gubernur"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...