Komisi IV Larang Sekolah Pungut Dana Sumbangan

CIREBON - Program pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tingkatan SMP mendapat beragam kecaman warga. Pasalnya, untuk bisa mencapainya, pihak sekolah mengadakan pungutan ke wali murid.
pungutan sekolah di cirebon minta dihapuskan
Siswa di Cirebon saat ikut UNBK. Foto: Zezen/Rakyat Cirebon
Salah satu walimurid yang enggan dikorankan namanya menyatakan, pungutan disekolah mestinya bisa dihindari apapun alasannya. “ Baiknya kan jangan ada pungutan, mana besar lagi mungutnya,” gerutu dia ke sejumlah awak media, saat bertemu di kantor Kecamatan Ciledug.

Merespon hal itu, Ketua Komisi IV Bejo Kasiono perbuatan melawan hukum, karena aturan melarang melakukan pungutan liar meskipun dengan alasan kebutuhan UNBK.

“UNBK jangan jadi alasan untuk lakukan pungli, kami berharap sekolah jangan bebani orang tua siswa karena sejatinya kebijakan pemerintah tidak boleh memberatkan orang tua siswa,” tegas Bejo.

Diakuinya, saat ini, melakukan pungutan di instansi pendidikan sedang dalam pemantauan. Baik, oleh masyarakat, maupun oleh tim saber pungli. 

Kepala SMPN 1 Ciledug, Nurwahid tidak menampik pihaknya hanya bisa pasrah menjalankan program UNBK, ketika dituntut untuk menyukseskannya. Padahal, kebijakan tersebut karena diakuinya cenderung dipaksakan. “Ini memang gebrakan, tetapi cenderung dipaksakan,” akunya kesejumlah awak media, Selasa (28/11).  

Tetapi, ditegaskannya bahwa program UNBK diakuinya sudah menjadi program Kabupaten Cirebon yang mengharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan 100 persen di tingkatan SMP. 

Makanya, pihaknya bersama orang tua sudah sepakat dan siap menyukseskan UNBK di SMPN 1 Ciledug, dengan cara memberlakukan pemungutan dana sumbangan. 

Hanya saja, kendatipun merupakan hasil keputusan musayawarah, tetapi pihak sekolah tidak akan membebani kepada walimurid yang benar-benar tidak mampu. 

“Kemudian kepada siswa-siswi kami yang kondisinya yatim piatu dan kepada mereka yang kondisi perekonomiannya tidak mampu, saya tegaskan jangan sampai ada penarikn dana sumbangan kepada mereka,” terang dia.

Adapun besaran dana sumbangan tersebut, berada dikisaran angka Rp250 - Rp350 ribu persiswa. 
Diakuinya, penarikan dana sumbangan tersebut dibebankan kepada seluruh siswa dari kelas VII sampai kelas IX. 

“Karena ini tujuannya ingin melaksanakan UNBK secara mandiri, tanpa harus melibatkan sekolah lain,” paparnya.

Saat ini, sekolah sudah memiliki fasilitas komputer sebanyak 60 unit. Tersimpan di tiga ruangan laboratorium sekolah. Hanya saja, jumlah tersebut masih dirasa kurang. Pasalnya jumlah siswa yang akan melaksanakan UNBK, sebanyak 311 siswa. Makanya pihak sekolah membutuhkan 112 unit komputer. 

“Kekurangannya kurang lebih 52 unit lagi, dan sebelum pelaksnaan UNBK, ingin di coba bersentuhan langsung dengan komputer baik ketika pelaksanaan UAS maupun tryout menghilangkan Ujian Nasional berbasis Kertas (UNBK)," ungkapnya.

Sementara salah satu guru di sekolah tersebut, Nana Mulyana menegaskan, kebutuhan komputer sebagai bentuk keseriusan sekolah dalam mencapai visi peningkatan muttu. Makanya, program UNBK menjadi pemicu untuk sekolah melakukan gebrakan, yakni melaksanakan UNBK secara mandiri.

"Anak-anak secara psikologis bisa lebih tenang, perbandingannya ketika melaksanakan UNBK seperti tahun lalu, saat nimbrung ke Al-Jabbar," bebernya. (zen)\

Dapatkan berita terkini:

0 Response to "Komisi IV Larang Sekolah Pungut Dana Sumbangan"

Posting Komentar

Komentar mengandung spam, p*rn*grafi, asusila, provokasi dan link aktif akan dihapus

loading...